Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Law Research Review Quarterly
Untung Dwi Hananto
University Of Diponegoro - Faculty Of Law
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Indarja, Untung Dwi Hananto, Surya Adi Mufid*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.329 KB)

Abstract

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  merupakan  representatif  dari  masyarakat.  Permasalahan  yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga ? (2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga ?Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum  ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.  Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga diwujudkan dalam pengawasan terhadap: (a) Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, (b) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, (2) Kendala-kendala yang dihadapi, yaitu: (a) Kendala yang bersifat teknis, (b) Kendala yang bersifat yuridis.
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Pekalongan) Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto, Devianty Hartasari*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.424 KB)

Abstract

Pemilihan kepala desa serentak diatur guna menjalankan perintah dari UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18B (2). Dengan adanya perintah tersebut maka pemerintah membentuk UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut berbeda implementasi untuk setiap daerah dan penulis memilih pelaksanaan PilKades serentak di Kab. Pekalongan. Pokok permasalahan adalah pelaksanaan PilKaDes Serentak di Kab. Pekalongan, implikasi PilKaDes Serentak di Kab. Pekalongan serta kendala PilKaDes Serentak dan solusinya. Metode pendekatan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan guna mendapatkan data primer dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan menggunakan metode analisis normatif-kulitatif. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pilkades serentak melewati 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan. Implikasi dari pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan adalah kekosongan jabatan kepala desa, pemilihan kepala desa antarwaktu, masa jabatan kepala desa dan biaya pemilihan kepala desa. Dampak pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan adalah persebaran wilayah, e-ktp ganda dan kendala administrasi. 
PENYELESAIAN KONFLIK KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati, Muhammad Abi Dzar Al Ghifari*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.794 KB)

Abstract

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Salah satu fungsi partai politik adalah manajemen konflik. Namun, dalam konteks partai politik Indonesia fungsi ini tidak bisa dijalankan dengan baik oleh hampir semua partai politik. Partai Persatuan Pembangunan salah satu partai yang mengalami konflik internal pada tahun 2014. Konflik dimulai sejak mendekati momentum pemilihan presiden tahun 2014 karena pandangan arah dukungan yang berbeda antar pengurus yang berdampak adanya dualisme kepengurusan. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diketahui bahwa: Pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik PPP adalah: 1) Faktor Internal, yakni: a. Perbedaan Pandangan Arah kebijakan dukungan partai, b. Pengurus DPP PPP saling melakukan pemecatan, c. Dualisme Muktamar, 2) Faktor Eksternal, yakni: a. Momentum Pemilihan Presiden, b. Pengaruh Partai Koalisi, c. Pemerintah yang kurang tegas, kedua, dalam pengaturan mengenai penyelesaian konflik internal partai, UU Nomor 2 Tahun 2011 telah mengatur mekanisme penyelesaianya, yakni berdasarkan AD/ART Partai sendiri, Mahkamah Partai, dan Pengadilan Negeri. PPP sendiri telah melalui semua mekanisme yang ditetapkan oleh UU tersebut.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SEMARANG Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, Muhammad Andi Yhuniar*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.274 KB)

Abstract

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam  melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan cara mengatasinya. Tugas dan wewenang Inspektorat Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa untuk mewujudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Semarang dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga sesuai dengan rencana Pemerintah dan ketentuan peraturan perundangan. Namun dalam melaksanakan tugas pengawasan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang yaitu sarana dan prasana yang kurang memadai dan keterbatasan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
HUBUNGAN KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI DAERAH Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, Desyari Azhimy Wiyaliyanti*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.641 KB)

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah dan kendala yang terjadi dalam melakukan hubungan kerja serta solusi untuk kendala tersebut. Hubungan kerja tersebut diwujudkan dalam beberapa hal yaitu pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pemeriksaan tematik, pemeriksaan penghitungan kerugian negara, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
PENATAAN DESA DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto, Andro Putra Ramadhan*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.42 KB)

Abstract

Penataan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa serta meningkatkan daya saing Desa. Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Penataan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat 2) Apakah kendala dalam proses Penataan Desa di Kabupaten Agam yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Dengan demikian tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penerapan Penataan Desa di Kabupaten Agam dan mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam proses Penataan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengacu pada pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan Penataan Desa dengan poin-poin yang diuraikan yaitu Pembentukan Desa dalam pembangunan pedesaan dengan studi kasus di Nagari Salo dan Penggabungan Desa di Nagari Kamang Hilir. Kendala dalam Penataan Desa di Kabupaten Agam karena masih kurangnya sistem hukum yang tegas mengenai nilai-nilai demokrasi lokal, yang sebaiknya sistem hukum yang berlaku harus menyesuaikan dengan keadaan lokal.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Untung Dwi Hananto, Hasyim Asyari, Kurniawan Yoganing Dwijayanto*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.421 KB)

Abstract

Penelitian berisi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendektatan yuridis empiris. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan teknik wawancara, dan ditunjang dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga. Target Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum tercapai karena masih banyak terjadi masalah dalam penyelenggaraannya. Dalam pelaksanaan di lapangan Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Purbalingga banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEPARA Untung Dwi Hananto, Sonhaji, Teguh Eko Saputro*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-procurement merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemajuan teknologi informasi akan lebih mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, karena penyedia jasa tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas PU (Kelompok Kerja) Pejabat Pengadaan dan cukup dengan melihat ke website yang mengadakan pelelangan secara elektronik dan mendaftar secara on-line. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses implementasi Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dan bagaimana upaya  mengatasinya.Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara sudah terlaksana dengan cukup baik, sebagaimana Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan layanan LPSE. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah pada proses implementasi e-procurement, yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa yang kurang memahami sistem e-procurement di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami ganguan, karena belum didukung dengan infrastrktur yang memadai. 
FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN MAGELANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Amalia Diamantina, Untung Dwi Hananto, Rasha Anandya Laksmita Putri*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.912 KB)

Abstract

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki semangat yang kuat untuk menghapus citra pemerintahan yang buruk, khusunya menyangkut praktik korupsi, kolusi dan nepotisme bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu pemerintahan yang mencerminkan prinsip-prinsip dan asas-asas pemerintahan yang baik, ditekankan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Peran DPRD Kabupaten Magelang dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik meliputi: a) Pengawasan langsung ke lapangan; b) Sidang-sidang Komisi; c) Menggunakan hak-haknya; d) Pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna; e) Pengawasan terhadap pembahasan APBD; f) DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah menurut sifatnya; 2) Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, antara lain: a) kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan; b) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD; c) Sumber daya yang terbatas; d) Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai; e) Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah; f) Lemahnya penegakan hukum. 3) Upaya-upaya yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Magelang untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang diantaranya: a) Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari Sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, workshop, studi banding; b) DPRD mengadakan kerjasama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.
Certainty in Election Law in 2019 Concurrent Elections Through Regulation of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Herawati, Ratna; Sukma, Novira Maharani; Hananto, Untung Dwi
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27100

Abstract

Legal certainty and the integrity of the process and results of elections are a sign of the process of holding democratic elections. One form of election law certainty in Indonesia is accommodated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In addition, in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections it gives authority to the General Election Commission (KPU) to form KPU Regulations so that the process of organizing elections is more democratic. On the other hand, often the emergence of KPU Regulations causes the process of the stages of election management to change so that raises the question whether KPU Regulations guarantee the certainty of election law, especially in the 2019 Concurrent Election. This study uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The results of this study are that the KPU Regulations established in the process of holding the 2019 Concurrent Election have largely provided legal certainty, although there are several KPU Regulations that are not in line with the Law above. Basically, the KPU regulations when viewed from the side of benefits and justice provide legal certainty.
Co-Authors Anak Agung Gede Sugianthara Desvera S.A, Tessya Firman Aji Saputra Hardjanto, Untung Sri Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Priska Pardelia Prastika Parsa Ratna Herawati Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati