<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah aturan hukum serta alasan mengapa bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam, dan dampak positif dan negatif tindak pidana pornografi. Pornografi dilarang menurut hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dengan melihat hukum dari aspek normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta’zir, dan qisas. The Pornographic Criminal Sanctions In Islamic Crime This research aims to examine the rule of law, the forms and criteria of pornography in Islamic criminal law, the pornographic criminal sanctions in accordance with Law No. 44 Year 2008 and Islamic Law, as well as positive and negative impact of pornography. Based on National law Pornography is prohibited. This is a normative juridical research, not only by studying the laws and regulations but also by looking at the law from the normative aspect. The data used in this reasearch is legal material. The results show that the forms and criteria in Islamic criminal law that categorized as pornographic crimes were forms of behavior, unlawful act, misconduct, constitutive consequences, certain circumstances, additional conditions for criminal prosecution, and additional conditions for punishment. The application of criminal sanctions in Islamic law penalties for those who commit pornography can be punished by Adultery, Ta'zir, and Qisas.]]>
