Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Identifikasi Qanun Aceh dalam Upaya Menumbuhkan Iklim Usaha Menuju Demokrasi Ekonomi Berdasarkan UUD Tahun 1945 Eddy Purnama; Teuku Ahmad Yani; Saiful Bahri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.716 KB)

Abstract

ABSTRACT: This research to present whether economic democration as Stated in the 1945 Constotution, Article 33, has been able to be operationalized in to the Qanuns of Aceh for developing production athmosphir. This research refers secondary data, such as primary, secondary, tertiary resources. However emperical data was also used for quiding analysis of the research. Research finding shows that the effort of developing production athmosphir in case of the special authonomy in Aceh through regional and procedures regulation was not effectively achieved. This was indicated by unability of Aceh Government in constructing legislations product either for implementing obligation affairs or section of choices as there were mentioned in law Number 11, 2006 on Government of Aceh. Besides, effort of making debeaurocratization in permit services, it was not regulated yet in Qanun of Aceh. Identification for Qanun of Aceh in Developing Production Athmosphir Toward Economic Democration Based on 1945 Constitution
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh Eddy Purnama
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.72 KB)

Abstract

ABSTRACT: In accordance to the Law Number 25, 2004 on National Development Planning System, regional development is one of the subsystems of such National System. Therefore, regional development must be able to accommodate two important needs, namely superior government and local community needs. In order to get legal certainty in fulfilling the important needs, it is significant to know a juridical basis that can be used as legal protection in deciding regional development planning system, which is conducive to demand aspiration of community and certain laws. It is found that the basis of regional/municipal developments in Aceh province is in accordance to the Law Number 11, 2006 on Aceh Government in relation to the Law Number 25, 2004 on National Development Planning System which has given autority to regional/municipal governments in order to design their regional development planning system by Qanun. Considering the needs, regional or municipal government must follow the rules that stated in the Minister of Internal Affairs’s Regulation Number 54, 2010 on Implementation of the Government Regulation Number 8, 2008 on Staging, Compiling System, Controlling, and Evaluation of Regional Development Planning Implementation. The Procedure Of Districts And Municipalities Development Planning In Aceh
Implikasi Hukum Terkait Pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Cut Meutia; Eddy Purnama; M. Saleh Sjafei
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.778 KB)

Abstract

ABSTRAK: Pasal 1 Ayat (6) Qanun No. 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) menentukan bahwa MPD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah khususnya di bidang pendidikan yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada pemerintah daerah menyangkut kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peranan Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Aceh dan konsekuensi hukum terhadap saran, masukan dan pertimbangan dari MPD yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan MPD belum berjalan dengan maksimal dikarenakan Pemerintah Aceh masih hanya sebatas menunggu saran, masukan dan pertimbangan di bidang pendidikan dari MPD dan tidak berkewajiban melaksanakan saran tersebut. Konsekuensi hukum terhadap peran MPD yang tidak dijalankan pemerintah Aceh yaitu tidak ada sanksi yang tegas untuk eksekutif dan legislatif jika tidak menjalankan saran dari MPD. The Implementation of Duty and Function of The Province Education Board in the Aceh Governance ABSTRACT: Article 1 (6) of Qanun Number 3, 2006 on the Organization Arrangement and the Organization Structure and Working Structure of the MPD states that the as one of the governmental organization delaing with the education matters in Aceh  providing the policy and consideration for government in regard with the education policy. This research aims to explore the extent of the role of theProvince Education Board in developing the education and the legal consequence of not using the advise, consideration, and suggestions of the body by the Government of Aceh. This is descriptive analytical research by analyzing the data qualitativelyThe research shows that the MPD role has not been well conducted as the Government of Aceh is only wait the advise, consideration, and suggestion of the MPD and the Government of Aceh has no obligation to conduct them. The legal consequences of the Government of Aceh dose not impose them in the policy made, is there is no sanction for both executive and legislative parties due to disobeying the advice, consideration and suggestion of the MPD.
Lembaga Perwakilan dan Checks and Balances dalam Kekuasaan Negara Eddy Purnama
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2014): Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.506 KB)

Abstract

The amendment of the 1945 Indonesian Constitution since 1998-2002 was resulting in some remain problems on Indonesian constitutional system, it is relating to each authority of representative institution which does not reflect the principle of people’s sovereingnty yet as it is adhered. This studi is aimed at giving solution from constitutional law perspective as an alternative thinking in order to resolve the principle issue according to legal imperative. Based on the review it can be stated that in order for representative institution refers to checks and balances system the power of people’s representative and regional representative boards need to be reformated into balancing construction by reamendmending the 1945 Constitution.   House of Representative and Checks and Balances in A State’s Power
SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA Rahmat Rinaldi; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Syiah Kuala apakah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi dari adanya hak suara 35% dari Rektor dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di Universitas Syiah Kuala tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Implikasi-implikasi yang timbul dari lahirnya Peraturan Rektor No. 1403 tahun 2015 yaitu, lahirnya peraturan tersebut telah mencederai demokrasi di lingkungan Unsyiah dan menimbulkan rasa pesimistis dari para dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Dekan, karena kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. Disarankan untuk dilakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi. Sehingga apabila Peraturan Menteri tersebut terbukti tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, maka peraturan menteri tersebut dapat dibatalkan dan secara otomatis peraturan rektor juga ikut batal.
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review Asmaul Husna; Eddy Purnama; Mahdi Syahbandar
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.3411

Abstract

Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya di bawah Undang-Undang. Oleh karena qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis perda, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkannya jika qanun tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada pertengahan tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah membatalkan 3.143 Perda karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut juga dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Dari jumlah tersebut terdapat 65 qanun Aceh yang ikut dibatalkan, yang terdiri dari 6 Qanun Provinsi dan 59 Qanun Kabupaten/Kota. Mengenai kewenangan siapa yang sebenarnya berwenang menguji Perda/Qanun tidak ada sebuah kesepakatan pendapat diantara para pakar. Ni’matul Huda dan Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 . Berbeda dengan pandangan mereka, Sri Soemantri menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang mempunyai hak uji terhadap Perda. Hak uji dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Pemerintah, ada yang oleh Presiden dan ada juga oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, Mendagri harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan pembatalan qanun mengingat sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tidak ada lagi upaya mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung dan pemerintah harus lebih cermat dalam melihat kekhususan dan keistimewaan masing-masing daerah terutama daerah Aceh mengingat daerah Aceh adalah daerah yang berlandaskan syari’at Islam.
Standard Patterns of Considerations in Law, District Regulation and Qanun Based on Legal Rules in Indonesia Husna Sartika; Eddy Purnama; Ilyas Ismail
Pancasila and Law Review Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.214 KB) | DOI: 10.25041/plr.v2i2.2446

Abstract

The consequence of the state of the law is legislation to be an essential instrument in regulating public life. However, in some parts of Indonesia, they can make their regional regulation slightly different from the constitution, wherein this article will focus on Qanun in Aceh Province. The research used in this paper is normative law research. This research used sequential data or library data. Secondary data consists of primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. The approach method used is the legislative approach and the conceptual approach. The formulation of the problem in this paper is how the standard pattern of consideration in the Law, Regional Regulations, and Qanun is based on legislation. The results show that in the Law in Consideration, Consider using the word "membentuk" or "form" because the law-making institution consists of legislative institutions and executive institutions. Regional regulation considers using the word "menetapkan" or "establish" because the institution that makes local regulations is a local government consisting of elements of local governments and local people's representative councils. This consideration follows Annex II of Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation as amended by Law Number 15 of 2019. However, the Qanun used the word "membentuk" or "form" due following Article 233 paragraph (1) of Law Number 11 the Year 2006 on Aceh Governance and Annex II of Aceh Qanun Number 5 of 2011 on the Procedures for the Establishment of Qanun.
Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Riki Yuniagara; Eddy Purnama; M. Saleh Sjafei
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.449 KB)

Abstract

ABSTRAK: Pada tataran praktik, SEMA No. 7 Tahun 2014 yang menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali hanya boleh satu kali mengesampingkan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali boleh dilakukan berkali-kali. Penolakan perkara pengajuan Peninjauan Kembali yang kedua kali yang diajukan oleh Michael Titus Igweh dalam Putusan MA No. 144 PK/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 memiliki daya kekuatan yang mengikat para hakim-hakim dari pada Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan hukum mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. SEMA hanya-lah suatu produk peraturan kebijakan yang berisikan petunjuk teknis untuk menja-lankan tugas publik. Landasan hukum pemberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 memi-liki materi pengaturan yang sama dengan materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh MK No. 34/PUU-XI/2013, secara otomatis juga ikut membatalkan materi pasal yang dijadikan landasan hukum pemberlakuan SEMA tersebut sehing-ga pembentukannya cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Disarankan Mahkamah Agung perlu melakukan penyempurnaan terhadap SEMA No. 7 Tahun 2014 agar tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. The Binding Precedent of The Supreme Court Circular Number 7, 2014 on The Application of Judicial Review in a Criminal Case ABSTRACT: In practice, the Supreme Court Directive (SEMA) Number 7, 2014 stating that the application is only permitted once time which disregarded the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 which nullified Article 268 (3) of Indonesia Criminal Justice Procedure Act (KUHAP) stating the application of the review could be done more than one. Michael Titus Igweh brings that SEMA Number 7, 2014 the application of the review is rejected for the second time case in the Supreme Court Decision Number 144 PK/Pid.Sus/2016 shows, 2014 has a binding power for judges from the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013. This research aims to know the binding legal power of the Supreme Court Circular Number 7, 2014 on the application review of criminal case. This is a normative juridical research method. The research shows that the Supreme Court Directive (SEMA) Number 7, 2014 has not binding legal power and it is not included in this type of statutes as mentioned in Article 7 and Article 8 of Law Number 12, 2011. The Supreme Court Directive (SEMA) is simply a product of regulatory policy which only contains technical instruction to perform of public duties. The legal basis used in the implementation of The Supreme Court Directive (SEMA)  Number 7, 2014, has the material the same arrangement with the substance of Article 268 (3) Criminal Procedure Code (KUHAP) has been nullified by the Constitutional Court Number 34/PUU-X/2013, the automatically also nullified the material section which is used The legal basis of Supreme Court Directive (SEMA) it is unprocedured produce and has not binding legal power. It is recommended that the Supreme Court should revise the Circular of the Supreme Court Number 7, 2014 hence it does not violates the Decision of the Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013.
Kontribusi PAD dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Faisal A Rani; Mahdi Syahbandir; Eddy Purnama
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.215 KB)

Abstract

ABSTRACT: This research aims to explain the percentage of the contribution of Regional Own Revenues to Local Government Budget. In every establishment of new autonomy region, it is assumed that it would make the community prosperous by exploring and using all available resources. Apart from that, this research also aims to describe the steps that have been taken by the governments in improving Regional Own Revenues. The research finds that the realization of the budget in 2006, 2007 and 2008 shows that the percentage of such contribution to local government budget is very little compared to the contribution comes from other sources. As a result, the income of such areas is mostly depended on the budget given by central government through the balancing budget known as the General Allocation Grant. According to the data of the realization of Regional Own Revenues for the Local Government Budget in 2006, 2007 and 2008, there was no district or municipality which the contribution higher than 10%. The average contribution during the years had been 5.04%. Ideally, all local government budget especially the regular budget, should be similar to the Regional Own Revenues. This lack of contribution indicates that such local governments were really strongly depended on central government in terms of regular budget and budget for development through the balancing budget. In other words, it could be said that the local governments that are unable to balance between the regular budget and the Regional Own Revenues do not deceive to be called as autonomy governments.        The Contribution of Regional own Revenues as a Success Indicator of Regional Autonomy’s Implementation
The Recommendation or the Adjudication Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Musriza Musriza; Eddy Purnama; Mahfud Mahfud
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 2 (2021): Vol. 23, No. 2, August 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v23i2.21521

Abstract

This research investigates the Ombudsman recommendations as the improvement of the maladministration’s prevention and the efforts that against government agencies which do not implemented their duties. This juridical-normative research uses four kinds of approach like statute, historical, conceptual and comparative approach. The Ombuds-man’s existence after 19 years establishment can be said hasn’t fully work as that institution expectation. The responsibility to accept all complaint about maladminis-tration especially in public services just relied only by issues the recommendations about conclusions and suggestions. Ombudsman doesn’t has the authority to execute the result of their investigations, so that the rules of recommendation’s implementation are weak. The 2016-2020 period’s recommendation haven’t implemented optimal enough. Therefore, recommendations as the improvement of the maladministration’s prevention need to equalizing the perspective and detailed the implementation rules, so that a stronger legal protection about the position and also the function of its recommen-dations can be achieving prosperity.