Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.642

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan community: Pengawas Dinamika Sosial DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Public Policy Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Teuku Ahmad Yani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Author-ID : 2754687

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh) T Musahiddinsyah; Sanusi Sanusi; Teuku Ahmad Yani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.681

Pelaksanaan pengelolaan yayasan bertumpu pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan upaya mencegah penyalahgunaan lembaga yayasan. Di Aceh terdapat sejumlah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, dibidang sosial dan pendidikan. Namun, pada kenyataaan tidak semuanya telah secara penuh menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam Alinea ke 4 (empat) Penjelasan Umum UU Yayasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perdata yayasan apabila tidak melaksanakan secara penuh asas keterbukaan dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan dan Anggaran Dasarnya. Ketika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ yayasan, maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan lalai dalam melaksanakan tugas. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yayasan dapat diajukan ke pengadilan untuk permintaan pemeriksaan.

IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN OLEH USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Natasya Aziza Suhar; Teuku Ahmad Yani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga berkewajiban untuk mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Namun, dalam pelaksanaannya masih juga terdapat pelaku usaha yang tidak taat akan aturan kehalalan tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikat halal oleh pelaku usaha industri rumah tangga di wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2019 belum terlaksana sepenuhnya. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menggunakan label halal dan belum adanya sanksi hukum yang tegas dari pemerintah mengenai hal itu. Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan belum merata dan sanksi yang diberikan hanya berupa teguran semata. Disarankan kepada pelaku usaha industri rumah tangga untuk segera mengajukan permohonan sertifikat halal di LPPOM MPU Aceh dan meningkatkan kesadarannya terkait betapa pentingnya label halal pada suatu produk, serta kepada pemerintah agar memperketat pengawasan dan juga memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak taat akan aturan hukum tentang sertifikat halal.

Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Izra Fadiya; Eddy Purnama; Teuku Ahmad Yani
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i2.1841

Penelitian ini membahas mengenai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah memberikan warna baru dalam perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar ratio legis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar ratio legis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji serta tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitor.

MUSYAWARAH SEBAGAI KARAKTER BANGSA INDONESIA Teuku Ahmad Yani
Jurnal Community Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Deliberation is an invaluable heritage for the Indonesian citizen, by deliberation; it can give a harmony to the community. For an independent society harmonious relationship of mutual respect and respect the opinions of others is a positive side that is valuable. The discussion is not only a culture of preventive, but also happens when disputes. Keywords: deliberation, character of nation, harmony

PEMBANGUNAN GAMPONG DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG MELALUI MUSYAWARAH DAN KETERBUKAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT Teuku Ahmad Yani
Jurnal Public Policy Vol 3, No 2 (2017): Mei-Oktober
Publisher : Universitas Teuku Umar

Development activities independently by society Gampong is not a new thing in the country of Indonesia, it's just that more development activities based on the limitations of the use of the resources of the gampong both in terms of both financial resources his human. Therefore, mutual is the main way for people to development Gampong. In tune with the enacted law on Gampong, then mutual culture be reduced, where as the presence of State money in Gampong development in to additional energy from the spirit of Indonesia. The results showed that implementing the construction of Gampong, there are still many obstacles, but the existence of the deliberations conducted by Lord Peuet has been able to solve the problem, because the deliberations deliberations remained the leading solutions in gampong daam resolves the problem. In order for the deliberation can be meaningful so any executing development must be open to problems occurred, likewise should willingly and respect any result of deliberation a mutually agreed. Keywords: Gampong, Keuchik, Finance

PENGELOLAAN SISTEM PERIZINAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI DAERAH Teuku Ahmad Yani
Jurnal Public Policy Vol 1, No 1 (2015): Mei-Oktober
Publisher : Universitas Teuku Umar

The licensee is interesting point for business entity and goverment. The system of district licensee should make good condition for every side. Therefore, the local goverment should do reformation and deregulation about the local of licensee. The license is related with retribution that must be paid by business when need licensee from local goverment. For making the positive thinking the system regarding license, the local goverment should do not always related with retibution. Key Word: Licensee, retribution, local goverment

Legal Due To The Business Fields Of The Limited Company That Are Not Integrated With Online Single Submission Syarifah Fitri Sarah; Teuku Ahmad Yani; Yusri Yusri
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2022): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v7i2.10806

Limited Liability Company is the most popular form of business. To run a Limited Liability Company, a clear line of business is needed. The list of business fields in the company is now based on the standard classification of Indonesian business fields or KBLI 2020, because companies that previously used the 2015 KBLI had to adjust the Articles of Association first and the articles of association were notified to the Minister of Law and Human Rights through a notary using the AHU Online application. AHU Online is an electronic-based legal service organized by the Directorate General of General Legal Administration and has been integrated with the Online Single Submission or OSS which is an electronic licensing service. However, it turns out that there are business fields that have been registered with online AHU that are not integrated with OSS. This type of research is empirical juridical, with a legal approach (sculpture approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The location of this research is in the city of Banda Aceh. The results of the study indicate that the legal consequences of a business field that is not integrated with OSS is that the business field cannot be run, because it cannot obtain a business license, so the company cannot run a business, which fulfills the absolute requirements that must be met to carry out business activities

PEMENUHAN KEWAJIBAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN BARANG UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING BANGSA Teuku Ahmad Yani
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

The country of Indonesia is a large country, in addition to its vast territory, as well as its large population. Therefore Indonesia has become a large market share, so it has become the target of selling goods from other countries. This large market will also be a big capital for domestic products if domestic products can be competitive in their own countries, even if they are exported to other countries. To create competitiveness in its own country, businesses in Indonesia must be able to produce and trade goods in quality, using identities that are easily recognizable and can be trusted by consumers. Keywords: fulfillment of obligations, cunsemer, private law

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA ACEH SEJAHTERA Muhammad Haikal; Teuku Ahmad Yani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk wanprestasi dari perjanjian kredit Bank Pengkreditan Rakyat pada PT. BPR Artha Aceh Sejahtera, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha di Bank Perkreditan Rakyat Artha Aceh Sejahtera Debitur lalai dan/atau tidak melakukan pembayaran sehingga kreditnya menunggak wanprestasi. Faktor Penyebab wanprestasi ialah turunnya nilai usaha nasabah dan juga dikarenakan terdampak oleh Covid-19. Upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan cara non litigasi atau dengan kata lain dilakukan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.Disarankan kepada kreditur tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada debitur. Hal ini untuk meminimalisir meningkatnya kredit bermasalah yang terjadi dikemudian hari. Untuk debitur sebaiknya lebih aktif berkomunikasi kepada kreditur ketika terdapat hambatan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga ketika terdapat hambatan dapat segera menentukan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian, Kredit Usaha, Bank Perkreditan Rakyat.

Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh) Teuku Ahmad Yani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: Both province and regional may establish Regional or Provincial Company that can be formed as Regional Company or Limited Company. The establishment of such company shold be based on local regulation aiming to collect the revenue supporting the development and public facilities. The establishment of such company must be in obligatory implementation and optinal matter owned. The option is based on special patent owned by the area. Therefore, the creation of the company should be started by acceptable study regarding the field of the company. The Role of Regional Company in Improving Society Welfare (A Study on Stablishing Regional Company in Aceh)

Co-Authors Abdurrahman Abdurrahman Azhari Yahya Eddy Purnama Husni Jalil I Nyoman Sujana Izra Fadiya Mohd. Daud Yoesoef Muazzin Muazzin Muhammad Haikal Natasya Aziza Suhar Saiful Bahri Sulaiman Sulaiman Sulaiman, Sulaiman Syarifah Fitri Sarah T Musahiddinsyah Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur Yusri Yusri

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search