Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal International Journal of Interreligious and Intercultural Studies VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Jurnal Sewaka Bhakti Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

I Putu Sastra Wibawa

Universitas Hindu Indonesia

Author-ID : 2754994

Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Penyuluhan Hukum Perkawinan Hindu Sebagai Strategi Menuju Desa Sadar Hukum I Putu Gelgel; I Putu Sastra Wibawa
JURNAL SEWAKA BHAKTI Vol 1 No 1 (2018): Sewaka Bhakti
Publisher : UNHI Press

Legal awareness of Hindu marriage law that has not been maximal is a problem for the community in Tista Village, Busung Biu Subdistrict, Buleleng Regency. One of the strategies to increase the legal awareness of Tista Village community especially in understanding Hindu marriage law through legal education is done to achieve maximal legal awareness of the community. The Community Service Team succeeded in providing an understanding to the public about the importance of knowing the law of Hindu marriage. Hindu marriage counseling activities by combining lecture and case-case models can be a model of future counseling by no longer doing legal counseling with lecture models only.

Pada Gelahang Marriage: A Legal Pluralism Perspective I Putu Sastra Wibawa; I Putu Gelgel; I Putu Sarjana
International Journal of Interreligious and Intercultural Studies Vol 2 No 1 (2019): Interreligious and Intercultural Studies
Publisher : UNHI PRESS

Presently, pada gelahang marriages are still controversial within Balinese society in terms of their implementation and the implications. A certain percentage of Balinese approve of pada gelahang marriages, while a certain percentage of people disagree for various reasons. These pros and cons are not tolerated. In fact, the phenomenon of pada gelahang marriages is often confounding to the Hindu community in Bali. Hence, solutions are required. While pada gelahang marriages can be found in many districts and regions in Bali, however, many doubts and problems still arise in their philosophical and juridical foundations. Therefore, research on pada gelahang marriages from the perspective of legal pluralism needs to be done. This research is a qualitative research with a legal sociology approach. Primary data is derived from field data from observations and from the results of interviews of related parties, while secondary data is obtained from literature books using the theory of legal pluralism as a guiding theory in the discussion of research. The results of the study indicate that the pada gelahang marriage has a philosophical foundation, juridical foundation and sociological basis for the creation of values of justice, legal certainty and the benefit of law in the framework of legal pluralism that provides a way to meet Hindu religious law, traditional village customary law and state law to set pada gelahang marriages

Legal Politics of Interreligious Relations within the Pluralism Framework in Indonesia I Putu Sastra Wibawa
International Journal of Interreligious and Intercultural Studies Vol 3 No 1 (2020): Interreligious and Intercultural Studies
Publisher : UNHI PRESS

Religious diversity contributes to nation building positively. However, it can also be a potential source of conflict. The multi-religious communities in Indonesia face many conflicts that triggered by religion. This problem demands a strategic anticipation, especially in juridical view. Juridical anticipation means the state frames legal policies that regulate the relations between religious communities in Indonesia in order to achieve a harmonious life. The political law of interreligious harmony established by the government in Indonesia will unable to implement properly if indirectly intervene by the community. The public must keep discussing and seeking to maintain inclusive relations between religious communities to achieve religious harmony in Indonesia which is based on tolerance and cooperation in the life of society, nation and state.

SUBAK SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (KMHA): PERSPEKTIF KEMAJEMUKAN HUKUM IGA Ketut Artatik; Gede Jaya Kumara; I Putu Sastra Wibawa
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol 2 No 2 (2019): Vidya Werta, Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Peraturan daerah tentang Subak yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat dikatakan sebagai kebijakan politik untuk menunjukkan dan melindungi identitas lokal masyarakat Bali. Peraturan tentang Subak yang terdapat peran negara, agama, dan masyarakat lokal tersebut yang kaya nilai-nilai pluralisme hukum tentunya menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan pluralisme hukum. Penelitian ini mengangkat dua topik bahasan yakni: Subak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan Pengaturan Subak dalam bingkai Pluralisme Hukum. Analisis menggunakan teori Negara hukum dan pluralisme hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan menunjukkan Subak sebagai organisasi tradisional yang mengatur pengairan di Bali tergolong dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sehingga Negara (pemerintah Daerah) perlu mengatur dalam rangka melindungi dan mengayominya. Subak di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 yang khusus mengatur tentang Subak dilihat dari substansinya secara tertulis telah mengatur prinsip pluralisme hukum, dimana tertuang peran hukum Negara, hukum agama dan hukum adat di dalamnya.

INTERAKSI HUKUM DAERAH DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM PENGAMANAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT) DI BALI Komang Indra Apsaridewi; Ni Luh Made Elida Rani; I Putu Sastra Wibawa
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol 5 No 2 (2022): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/vw.v5i2.3409

Keterlibatan masyarakat dioptimalkan pada proses deteksi dini terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penanganan seanjutnya bisa tepat sasaran, dengan waktu yang cepat sebagai penting aktualisasi kearifan lokal di Indonesia yakni prinsip gotong-royong serta kepedulian dengan mengedepankan kepentingan umum dalam penyelesaian suatu permasalahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan regulasinya, menghadirkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Peraturan Gubernur ini hadir untuk mengatur 1.493 Desa Adat di Bali dalam menerapkan sistem keamanan wilayah masing-masing berbasis desa adat dengan bersinergi dengan aparat Polisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model interaksi hukum daerah dan hukum adat dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Bali. Metode penelitian termasuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Penggalian data dilakukan dengan penggalian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaturan kewenangan Desa Adat dalam mengatur keamanan di wilayah desa adat masing-masing di Bali. Saat ini telah terdapat Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Bali yang disingkat dengan nama Sipandu Beradat. Terjadi interaksi antara sistem hukum negara dengan keterlibatan TNI dan Polri dalam Forum Sipandu Beradat, sistem hukum daerah, adanya instrumen Peraturan Gubernur terkait Sipandu Beradat termasuk keterlibatan aparat Pemerintah Daerah, serta sistem hukum adat di Bali yang melibatkan peran awig-awig, pararem terkait Sipandu Beradat, serta prajuru desa adat di Bali termasuk didalamnya peran pecalang Desa Adat.

Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia I Putu Sastra Wibawa
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK. Artikel ini berisi politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait ekokrasi di Indonesia. Ada dua hal pokok yang ingin dikaji, yakni (1) bagaimanakah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? dan (2) bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai ekokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisa menggunakan teori sistem hukum dan konsep politik hukum sebagai pegangan dalam membahas permasalahan terkait. Adapun pembahasannya menguraikan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sekarang telah mengarah ke arah hukum yang demokratis dan responsif. Politik hukum yang demokratis dan responsif memberikan jalan untuk menuju cita-cita ekokrasi Indonesia. Legal Politic of Protection and Management of Environment Heading to Indonesia Ecocracy ABSTRACT. This article explores protection and environmental political laws in regard with ecocracy management in Indonesia. there are two main problems that should be analyzed, (1) how is the protection and environmental political laws in Indonesia? and (2) how is the protection and environmental political laws in Indonesia in reaching Indonesia ecocracy. This is normative legal research by statutory and conceptual approach. It is then analyzed through law theory and law political concept as the base for discussing the matters. The discussion is exploring protection and environmental political laws in Indonesia nowadays heading to democratic and responsive. Legal politic that is democratic and responsive provides a ways to reach the goals of Indonesia ecocracy.

Co-Authors Gede Jaya Kumara I Putu Gelgel, I Putu IGA Ketut Artatik Komang Indra Apsaridewi Ni Luh Made Elida Rani Sarjana, I Putu

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search