Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan
Muhammad Ferdian
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring Muhammad Ferdian; Firman Firman; Rusdinal Rusdinal
Jurnal Perspektif Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/perspektif.v4i1.414

Abstract

Pemilihan kepala Daerah yang biasa disebut Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinya ditingkat daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Salah satu Provinsi yang menyelenggarakan hal tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan kepada daerah tahun 2020 merupakan peristiwa yang menarik karena diselenggarakan dalam suasana pandami Covid-19. Hal ini dengan sendirinya akan menambah beban penyelenggara dalam menyelenggarakan Pilkada. Salah satu aspek yang penting dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu adalah pengawasan pemilu. Untuk menciptakan pengawasan yang berkualitas maka Bawaslu Republik Indonesia menginisiasi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring. Kegiatan ini merupakan salah satu misi Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertukaran sosial dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring. Metode dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif pertukaran sosial Peter Michael Blau. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa pertukaran sosial dalam SKPP Daring terdiri dari: Aktor, Sumber Daya, Struktur, dan Proses (pendaftaran, pembelajaran, ujian, dan SKPP Angkatan III)
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG BAGASI TRANSPORTASI UDARA Muhammad Ferdian
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jh.v11i1.650

Abstract

Abstrak :Kehilangan atau kerusakan bagasi sering terdengar di dunia penerbangan Indonesia. Hal ini termasuk salah satu resiko saat terbang yang berhubungan dengan handling dari pihak ground handling maskapai maupun alasan lain. Kehilangan biasanya terjadi pada bagasi yang tercatat saat check in, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada bagasi yang dibawa ke kabin. Identifikasi masalah: 1. Bagaimana perlindungan konsumen kehilangan atau kerusakan barang bagasi transportasi udara? dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan transportasi udara, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang di bagasi? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.Hasil penelitian: Perlindungan terhadap konsumen angkutan udara telah meratifikasi Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional), atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Montreal 1999. Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 ini telah diadopsi ke dalam peraturan nasional Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional. Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku sejak 23 November 2016, yang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan Internasional tersebut sebagai payung hukum nasional dalam pengaturan tanggung jawab pengangkut yang dilakukan oleh angkutan udara internasional dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi penumpang, barang, bagasi dan kargo pada angkutan udara internasional. Serta memberikan perlindungan bagi maskapai penerbangan berupa adanya batas besaran tanggung jawab kompensasi kepada penumpang, barang bagasi, dan kargo penerbangan internasional. Ratifikasi hukum tanggung jawab pengangkut Internasional ini melengkapi hukum tanggung jawab pengangkut di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sudah mempunyai hukum tanggung jawab pengangkut untuk penerbangan nasional yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, mengenai hilang, musnah dan rusaknya bagasi tercatat terdapat dalam Pasal 2 huruf c. Sedangkan Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdapat dalam ketentuan Pasal 5 yaitu  mengenai ganti kerugian. Kata kunci : Perlindungan,Konsumen,Transportasi.
KEDUDUKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK JUJUR Muhammad Ferdian
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.329 KB) | DOI: 10.35968/jh.v9i2.355

Abstract

The Government in the published Act No. 20 Year 2016 about Brands And Geographical Indications one of which had the purpose of providing legal certainty for the community, in the event of a violation-a violation of the trademark made by businessmen who run businesses compete with dishonest with how to imitate (equated in whole) or mepalsukan (equated that substantially/presence of similarities) can be given criminal sanctions in accordance with the provisions of article 100 and article 101. Implicitly the existing regulation currently provides legal protection directly for businessmen who brand its trade name used by dishonest business competition. The Act only provides criminal sanctions of imprisonment and/or fines need for sanctions and fees in the form of closure for business pelalaku businesses that conduct violations in carrying out its business activities related to trademarks. In order to restore the good name of the product that are imitated and counterfeited by the dishonest business competitors as well as the need for regulation that governs the law firmly and fair for businessmen who do not register its trade name brands, so there is no occurrence of impersonation and trademark counterfeiting.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYAPERSAINGAN USAHA TIDAK JUJUR BERDASARKANUNDANG-UNDANGNOMOR20TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Muhammad Ferdian
to-ra Vol. 3 No. 3 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v3i3.1161

Abstract

Abstract Business competition is often found whose business competition is dishonest, especially towards trademarks. In terms of minimizing the occurrence of violations of unfair business competition, the government has a very im- portant role. The government needs to conduct socialization related to fair business competition on trademarks, by: conducting education, campaigns, providing understanding, providing training for of cers in the Directorate General of Intellectual Property, inviting the public in the ght against counterfeiting and imitation, and the exis- tence of monitoring, evaluation , and fostering by the Directorate General of Intellectual Property or the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and conducting strict reprimands and legal sanctions for business actors who continue to violate their business activities and are proven, then Law Number 20 Year 2016 concern- ing Trademarks and Geographical Indications , speci cally regulates the provision of criminal sanctions that are included in the provisions of Articles 100 and 102. Keywords: business competition; dishonest; KPPU; legal sanctions.
Co-Authors Firman Firman Rusdinal Rusdinal