Garuda - Garba Rujukan Digital

Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia Fikri Hadi; Farina Gandryani
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

COVID-19's occurrence in Indonesia requires the use of a variety of legal instruments related to COVID-19 in Indonesia. In practice, the existence of various legislative laws creates new legal concerns, such as failure to implement in connection to the original handling of COVID-19. Both Lon Fuller's concept of legal failure and Emergency Constitutional Law can be used to explain this failure. According to this article, failure to implement COVID-19 handling manifests itself in a variety of ways: First, laws and regulations have yet to incorporate the concept of an outbreak as a disaster. Second, the government neglected to adopt legislative rules through the provisions of the Health Authenticity Acts. Third, the failure to establish consistent and evolving regulations was not caused by the controlled medications or the regulations in place. According to this article, the regulation failed because the government did not declare a state of emergency prior to its enactment.

Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 Di Indonesia Farina Gandryani; Fikri Hadi
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 1 OKTOBER 2021
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jidh.v6i1.2593

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat seluruh negara dunia mengalami berbagai dampak baik kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kerjasama oleh seluruh negara. Indonesia seyogyanya turut serta dalam kerjasama multilateral dalam rangka penanganan COVID-19, salah satunya terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional.Kerjasama yang dilakukan tentu melalui diplomasi. Salah satu cabang diplomasi adalah diplomasi ekonomi. Diplomasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, melainkan juga salah satunya adalah DPR sebagai parlemen di Indonesia. Mengingat fungsi diplomasi parlemen tersebut tergolong baru dalam teori mengenai parlemen, maka artikel ini akan membahas mengenai kedudukan diplomasi parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan model diplomasi yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkanbahwadiplomasi di Indonesia telah mengalami perkembangan, yang mana diplomasi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, melainkan juga oleh DPR sebagai lembaga parlemen di Indonesia. Bahkan secara normatif, diplomasi parlemen sudah diatur dalam sejumlah undang-undang di Indonesia seperti UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional, DPR-RI dapat melakukan fungsi diplomasi melalui wujud diplomasi ekonomi baik dalam bentuk bilateral, multilateral, ataupun melalui forum parlemen yang ada seperti lnter-Parliamentary UniondanAsia Pacific Parliamentary Forum.Pada penelitian ini terdapat model diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan oleh DPR-RI dalam rangka PEN baik diplomasi yang ditujukan untuk membuat perjanjian internasional dan diplomasi yang ditujukan untuk pembinaan hubungan baik dengan negara lain yang kedua-duanya bermanfaat dalam rangka pemulihan ekonomipasca COVID-19 baik secara regional maupun di Indonesia.

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA Farina Gandryani; Fikri Hadi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 10, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe doctrinal research serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimum remedium, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.

Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia Fikri Hadi; Farina Gandryani
Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 1 (2022)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1912

COVID-19's occurrence in Indonesia requires the use of a variety of legal instruments related to COVID-19 in Indonesia. In practice, the existence of various legislative laws creates new legal concerns, such as failure to implement in connection to the original handling of COVID-19. Both Lon Fuller's concept of legal failure and Emergency Constitutional Law can be used to explain this failure. According to this article, failure to implement COVID-19 handling manifests itself in a variety of ways: First, laws and regulations have yet to incorporate the concept of an outbreak as a disaster. Second, the government neglected to adopt legislative rules through the provisions of the Health Authenticity Acts. Third, the failure to establish consistent and evolving regulations was not caused by the controlled medications or the regulations in place. According to this article, the regulation failed because the government did not declare a state of emergency prior to its enactment.

Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Kota Di Desa Siderojo Kecamatan Pakal Surabaya suwarno abadi; Farina Gandryani
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Hutan Kota yang terletak di desa Sidorejo Kelurahan/Kecamatan Pakal adalah salah satu dari sekian banyak hutan kota yang terdapat di kota Surabaya. Hutan kota di desa Sidorejo ini pada dasarnya dapat menjadi alternative tempat berlibur dan sekaligus dapat menjadi tempat untuk menambah income bagi masyarakat sekitar. Adanya beberapa keterbatasan di Hutan kota ini yang mengakibatkan hutan ini jarang dikunjungi oleh warga sekitar terlebih oleh warga di luar Kecamatan pakal. Disinilah pentingnya pendampingan terhadap masyarakat khususnya yang berada di desa Sidorejo dalam rangka untuk mengoptimalisasi pemanfaatan hutan kota dimaksud. Pendampingan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat memahami bahwa keberadaan hutan kota selain untuk tempat berlibur yang murah meriah dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang ada di desa Sidorejo. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa keterbatasan dan peluang-peluang yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Hasil dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya akses masuk ke hutan kota yang lebih memadai, adanya lahan parkir bagi pengunjung dan tersedianya tempat tempat berjualan bagi masyarakat sekitar yang memiliki usaha makanan dan minuman.

Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda di Wilayah Gerbang Kertasusila Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Farina Gandryani
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Suatu kenyataan bahwa meningkatnya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja secara faktual masih belum dapat menurunkan tingkat pengangguran. Kondisi ini kalau dibiarkan terus tanpa adanya upaya strategis, maka jumlah pengangguran akan semakin bertambah, khususnya pada usia produktif di kalangan kaum muda. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kaum muda dan berkurangnya jumlah pengangguran. Program pemberdayaan ini dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan konseling dan penempatan kerja pada perusahaan-perusahaan di area Gerbang Kertasusilo (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya dan Lamongan) yang bersedia. Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa selama kurun waktu sekitar 3 tahun (tahun 2012-2015), lebih dari 2.500 kaum muda (antara umur 18-24 tahun) telah diberdayakan secara ekonomi dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan, bimbingan konseling dan penempatan kerja pada 15 (lima belas) perusahaan yang menjadi mitra program pemberdayaan ini. Diharapkan program ini bisa dikembangkan lebih lanjut ke depan dengan mengikutsertakan banyak pihak dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran bagi kaum muda di Jawa Timur.

TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PEMBATALAN HASIL TENDER SECARA SEPIHAK Fikri Hadi; Farina Gandryani; Dwi Elok Indriastuti
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i1.65

Pemerintah dalam rangka mendukung terlaksananya program kerja, maka Pemerintah melaksanakan suatu pengadaan barang dan jasa. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pada akhir 2018, Pemerintah Kota Semarang secara sepihak membatalkan hasil pemenang tender dikarenakan adanya kesalahan penghitungan anggaran. Padahal sejumlah tender telah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Secara hukum privat, kesepakatan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Namun secara hukum publik terdapat larangan untuk melakukan pembelanjaan apabila tidak terdapat anggaran. Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas mengenai konsep kontrak yang dilakukan Pemerintah terkait di bidang kontrak pengadaan barang dan jasa serta tanggung gugat Pemerintah Kota Semarang terhadap pembatalan hasil tender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bertipe doktrinal dengan pendekatan konseptual, perundang- undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak Pemerintah berbeda dengan kontrak privat pada umumnya dikarenakan terikat pada aspek hukum publik (hukum administrasi dan hukum pidana) serta aspek hukum privat. Sehingga dari konsep tersebut dikaitkan dengan kasus di Semarang, pemenang tender yang dirugikan tidak bisa mengajukan gugatan ataupun permohonan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Pemenang tender yang dirugikan dapat menggugat Pemerintah melalui peradilan umum berdasarkan konsep tanggung gugat Pemerintah.

KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH: The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government Fikri Hadi; Farina Gandryani
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.164

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan sebagai landasan hukum Ibu Kota baru yang sedang dibangun. Nama Ibu Kota baru tersebut adalah “Nusantara”. Bentuk Pemerintahan Daerahnya adalah Otorita yang diselenggarakan oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, dikarenakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, bentuk pemerintahan daerah yang dikenal adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan penyebutan kepala daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka, penelitian ini akan membahas mengenai konstitusionalitas dari Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan dalam rangka menemukan kebenaran koherensi antara UU Nomor 3 Tahun 2022 dengan Konstitusi di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Lembaga Otorita dan Kepala Otorita dalam UU IKN bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal tersebut tegas menyatakan konsep pemerintahan daerah di Indonesia dan tidak memberikan ruang untuk memberikan kebebasan menafsirkan kepada legislator sebagaimana konsep Open Legal Policy. Lembaga otorita juga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah di sekitarnya dan menimbulkan kerancuan akibat kedudukannya yang setingkat dengan menteri.

FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 52 NOMOR 1 TAHUN 2022 Andreas Tedy Mulyono; Aditya Nurahmani; Putrida Sihombing; Kristianus Jimy Pratama; Fikri Hadi; Farina Gandryani; M Reza Baihaki; Alif Fachrul Rachman; Richard Jatimulya Alam Wibowo; Surya Oktaviandra; Catur Alfath Satriya
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 8 tulisan (artikel) yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

STATUS DARURAT KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT DI INDONESIA Fikri Hadi; Farina Gandryani
Arena Hukum Vol. 15 No. 3 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.7

The COVID-19 pandemic which hit Indonesia has caused problems about the national emergency status that was announced on March, 31st 2020. Several local governments has requested to grant permission for doing own lockdown. The President also opened the option to declare the civil emergency for the worst-case scenario. This research analyzes the health emergency in the Indonesian legal system and the concept of lockdown and civil emergency that caused by such outbreak. This research is a doctrinal research using conceptual, legal and statutes approach. The result shows that the health emergency has been regulated on Law number 6 of 2018 on Health Quarantine. However, due to the vacuum of norm of its technical regulations in early pandemic, policies in order to handle COVID-19 was based on BNPB degree. The lockdown concept in Indonesian Law also had two means according to Health Quarantine Law namely Regional Quarantine and Large-scale Social Restrictions. Both are the authority of central government. Besides, it is concluded that The Civil Emergency is not appropriate if it is based on a disease outbreak such as COVID-19.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search