Sigit Hartono
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH ARAH PUTARAN JARUM BEKAM BASAH TERHADAP TEKANAN DARAH PENDERITA HIPERTENSI DI KEDUNG MUNDU SEMARANG Eni Kusyati; Sigit Hartono; Witri Hastuti
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2014: PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PPNI JAWA TENGAH
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4424.489 KB)

Abstract

Latar belakang : Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko yang besar untuk serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Data WHO bulan September 2012, disebutkan bahwa hipertensi menyebabkan 8 juta kematian per tahun di seluruh dunia dan 1,5 juta kematian per tahun di wilayah Asia Tenggara Hipertensi merupakan penyebab kematian utama ketiga di Indonesia untuk semua umur (7.4%), setelah stroke (15.6%) dan tuberculosis (8.5%) (Depkes 2012). Bekam menyebabkan terjadinya perbaikan mikrosirkulasi pembuluh darah sehingga timbul efek relaksasi otot-otot yang kaku serta vasodilatasi umum akan menurunkan tekanan darah secara stabil.Tujuan penelitian mengetahui pengaruh arah putaran jarum bekam basah terhadap tekanan darah penderita Hipertensi Kedung Mundu Semarang. Metode Penelitian menggunakan Quasy Experiment dengan desain pre – test and post – test with control design . Populasi penelitian ini adalah penderita hipertensi dengan jumlah sampel 20 dengan cara purposive sampling . Hasil penelitian terdapat perbedaan tekanan darah (systole dan dyastole) sebelum dan sesudah bekam basah dengan putaran jarum ke kiri dan ke kanan dengan p-value :(systole :0,000 dyastole :0,000) dan (systole :0,009 dyastole 0,000) . Kesimpulan Ada pengaruh arah putaran jarum bekam basah terhadap tekanan darah penderita Hipertensi yaitu p-value 0,002.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR DALAM BIDANG KEDOKTERAN (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG) Sigit Hartono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40574

Abstract

AbstractThis reseacrh aims to find out about the rules regarding counterfeiting degree in medicine as well as to determine the consideration of the judge in the District Court Tanah Grogot  No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.TG based on the perspective of the draft Penal Code and Law No. 29 2004 About the Practice of Medicine. To achieve these objectives, the normative legal research. Normative legal research, legal research that is done by examining secondary data or literature as basic material for examination by doing a search for rules and literature relating to the cases studied. Based on the results of research and data analysis has been done it was concluded that the arrangements regarding the crime of counterfeiting a degree in medicine in Indonesia is regulated in some provisions of the legislation, namely: Article 263 of the Criminal Code and Article 77 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice , As well as in consideration of the District Court Judge Tanah Grogot No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.TG is in conformity with Article 263 paragraph (2) of the Criminal Law Act and Article 77 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practices.Keywords: Crime, Counterfeiting Degree, MedicineAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis  normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 263 KUHP dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Serta dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Gelar, Kedokteran