Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman Niken Lestari
Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : LPPM IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33507/ar-rihlah.v6i2.326

Abstract

The number of poor people in Sleman Regency for three consecutive years in 2018 was 92 thousand people, in 2019 it was 90 thousand people, and in 2020 it was 100 thousand people. In 2019 it decreased from the previous year, but in 2020 it experienced a significant increase, namely around 10 thousand people. The poverty line for the last 3 consecutive years, in 2018 the percentage of poor people was 7.65%, in 2019 the percentage was 7.41%, and in 2020 it increased to 8.12%. Social safety net, hereinafter abbreviated as JPS, is unplanned social assistance in the form of money given to residents of Sleman Regency with socio-economic status as poor and/or vulnerable to poverty and neglect in Sleman Regency. The scope of the Social Safety Net covers three areas, namely the health, education and social sectors. The social safety net in Sleman Regency from 2017 to 2021 is going well. Every year, the budget provided for JPS is IDR 10 billion. In the education sector, there were the most submissions compared to other fields from January 2019 to July 2020. This proves that the social safety net in the education sector is an alternative for people in the Sleman Regency area who experience difficulties in meeting education costs. Submission of the JPS budget in the education sector can be used to pay off outstanding tuition fees, building fees, and pay off fees to be able to take diplomas. The hope is that with better education, people who experience economic difficulties can organize their lives so that they can improve their family's economy to be even better.
Membangun Pasar Ekonomi Digital Perspektif Syariah Niken Lestari
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 2 No 02 (2018)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.94 KB) | DOI: 10.33507/lab.v1i02.81

Abstract

Tujuan adanya bisnis adalah menyenangkan atau memuaskan konsumen dengan menawarkan barang, jasa bahkan ide ataupun pemikiran yang bernilai nyata. Pelanggaran aktivitas bisnis yang dilakukan pelaku bisnis adalah sikap tidak jujur terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan seperti tidak jujur terhadap produknya sendiri atau menyembunyikan informasi produk tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan untuk menganalisisnya adalah content analysis (analisis isi), karena penelitian ini adalah document analysis (analisis dokumen). Pendekatan yang digunakan adalah maqasid syariah. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mungkin terjadi karena ketidak tahuan masyarakat kita terhadap menjalankan bisnis yang sesuai prinsip syariah dan tentu saja menimbulkan ketidaktahuan ini kerugian bagi orang lain. Terdapat beberapa aspek yang bisa dijadikan solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mulai dari peran pelaku bisnis online sampai peran pemerintah yang cukup mendukung. Apabila semuanya ini telah dilakukan, pasar ekonomi digital perspektif syariah akan tercapai. Sudah saatnya bagi negara Indonesia membangun pasar, bukan seperti selama ini yang menjadi target pasar.
Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Niken Lestari; Sulis Setianingsih
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 3 No 02 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.182 KB) | DOI: 10.33507/lab.v3i01.235

Abstract

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.Sistem produksi berartimerupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Genteng merupakan bagian utama dari suatu bangunan sebagai penutup atap rumah. Fungsi utama genteng adalah menahan panas sinar matahari dan guyuran air hujan. Para produsen genteng yang terdapat di Muktisari Kebumen secara keseluruhan sudah menggunakan faktor-faktor produksi tersebut. Menggunakan tenaga kerja sebagai pembuat genteng langsung, para produsen genteng memiliki beberapa pegawai. Produsen genteng dalam hal ini telah mencatat seluruh transaksinya, sehingga dengan laporan-laporan tersebut dapat direncanakan untuk kedepannya. Adanya laporan manajemen juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah volume produksi. Terkait dengan faktor modal, para produsen genteng kebanyakan memanfaatkan modal yang ditawarkan pemerintah melaui program KUR sebagai upaya meningkatkan volume produksinya dan menambah atau memperbaiki teknologi dalam memproduksi genteng.
Teori Maqashid Al-Syari’ah Kontemporer Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional Abdul Waid; Niken Lestari
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 4 No 02 (2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.021 KB) | DOI: 10.33507/lab.v4i01.270

Abstract

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqashid al-syari’ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari’ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Dalam kaitannya dengan metode atau cara untuk menemukan hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syatibi. Cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenal konsep dan klasifikasi maqashid al-syari’ah yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi maqashid yang baru yaitu pengembangan ekonomi nasional sebagai bagian tak terpissahkan dari tujuan syariah, mengembangkan terminologi maqashid al-syari’ah “tradisional”, guna memperbaiki kekurangan pada konsep maqashid al-syari’ah “tradisional”. terori maqashid al-syari’ah juga sangat relevan dengan pembentukan hukum nasional yang mengikat dan memaksa. Maqashid al-syari’ah selaras dengan salah satu tujuan hukum, yaitu kemanfaatan.
Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya Niken Lestari; Adam Surya
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 5 No 01 (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.991 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.384

Abstract

Dalam rangka memberikan penanganan dalam menghadapi bahaya riba maka etika bisnis atau akhlak dalam berbisnis sangat diperlukan. Karena dalam berbisnis tidak hanya berhubungan secara horizontal saja yaitu kepada sesama manusia, tetapi dalam bermuamalah juga diharuskan ada hubungan secara baik dalam vertikalnya. Etika bisnis tersebut diantaranya prinsip keimanan dan ketakwaan, niat yang tulus, berbudi pekerti luhur, usaha halal, menunaikan hak, mempelajari adab dan pengamalan muammalah Islam, menghindari segala transaksi yang dilarang syariat termasuk riba, dan menjaga komitmen. Etika dalam berbisnis sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha, karena dalam berbisnis kita tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi lebih kepada kemashlahatan bersama, sehingga semua pihak akan merasa diuntungkan tanpa terkecuali.
Implementasi Metode Yan’bua dalam Belajar Membaca Al-Qur’an di TPQ Al Mubarok Kebumen Niken Lestari; Feti Laelatul Azizah; Nurul Khomsah; Farhan Syifaudin; Istiqomatul Khusna; Ayu Fitri Pramitasari
Jurnal Peradaban Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Peradaban Masyarakat (JPM)
Publisher : LPPM STIE Hidayatullah Depok

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55182/jpm.v3i1.222

Abstract

Penelitian berbasis pendampingan ini berjudul “Implementasi Metode Yanbu’a dalam Belajar Membaca Al-Qur’an di TPQ Al-Mubarok Kebumen”. Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah mengetahui hasil pengabdian terkait bagaimana implementasi metode yanbu’a dalam membaca Al-Quran di TPQ Al-Mubarok, Dukuh Kedompon, Desa Adikarso, Kecamatan Kebumen. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat KKN IAINU ke desa Adikarso dimana desa tersebut merupakan desa tempat posko KKN berada. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama dua minggu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ABCD (Asset Based Community Development). Pendekatan ABCD yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pendekatan dengan menempatkan aset yang dimiliki dan semua potensi yang ada untuk dapat mengembangkan posisi manusia sesuai dengan kapasitasnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan diterapkannya metode yanbu’a di TPQ Al-Mubarok, peserta didik di TPQ tersebut menjadi lebih lancar dari segi membaca Al-Qur’an. Kegiatan tambahan sebagai penunjang belajar membaca Alqur’an juga memudahkan peserta didik saat proses belajar membaca Al-Quran. Hasil penelitian berbasis pengabdian ini juga menunjukkan peserta didik lebih semangat dan antusias mengikuti setiap kegiatan, baik kegiatan utama berupa mengaji maupun kegiatan tambahan.
Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Dewan Pengawas Syariah dan Mekanismenya Pada BPRS Niken Lestari
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 2 No 01 (2018)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33507/labatila.v2i1.1058

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik mrupakan prinsip-prinsip yang mencampurkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang perusahaan untuk bisa dipertanggung jawabkan ke pemangku kepentingan. Fokus penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literature tentang penelitian yang berkaitan dengan corporate governance pada bank syariah dan dewan pengawas syariah serta mekanismenya pada BPRS. Pada dasarnya penerapan prinsip good corporate governance sama bagi bank konvensional dan bank syariah, hal ini mengacu pada “Pedoman Good Corporate Governance Bank Indonesia” yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Bedanya, prinsip-prinsip good corporate governance di bank syariah diatur secara ketat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah, karena bank syariah tidak hanya digalakkan. Hal ini juga diawasi tidak hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada umumnya dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah khususnya.