Noorhaidi Hasan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin Hasan, Noorhaidi
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 44, No 1 (2006)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2006.441.241-250

Abstract

Sejak revolusi Iran meletus tahun 1979, perhatian para sarjana terhadap gejolak Islam politik yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam terus meningkat. Revolusi ini tak hanya mengirimkan sinyal kekuatan nyata Islam politik, tetapi sekaligus mentransformasikan mimpi dan menyediakan blueprint bagi pendirian negara Islam. Memang, dunia Islam pasca-revolusi Iran menyaksikan letupan-letupan demonstrasi dan gairah menggebu-gebu menuntut reposisi peran Islam di dalam lanskap politik kenegaraan. Islam ditegaskan bukan sekadar agama, tapi juga ideologi politik. Dengan dasar ideologi tersebut negara Islam, atau setidaknya masyarakat Muslim yang taat syariah, dapat dibangun. Dibingkai dalam slogan kembali kepada apa yang dipahami sebagai model Islam yang murni–Quran, sunnah Nabi, dan praktik-praktik generasi awal Muslim—tuntutan itu mengejawantah ke dalam berbagai dimensi, dari penegasan identitas parokhial sampai usaha merekonstruksi masyarakat atas dasar prinsip-prinsip keislaman.
Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia Hasan, Noorhaidi
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 55, No 1 (2017)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2017.551.105-126

Abstract

This paper will look at how the explosion of militant religious activism and violence against minorities in post-Suharto Indonesia is embedded in the state’s failure to apply a proper management of religious diversity and civic pluralism. In the bottom of this issue lies controvertial Law No. 1 of 1965 on the prevention of the abuse or insulting of a religion,  known as the Blasphemy Law. Debates have abounded on the extent to which the Law has transgressed the principles of religious freedom guaranteed by the Indonesian Constitution. This paper will thus also examine petitions filed by human rights activists and civil society organizations to demand judicial reviews of the Law before the Constitutional Court[Artikel ini akan menjelaskan bagaimana militansi aktifis agama dan kekerasan terhadap minoritas pasca Soeharto yang muncul akibat kegagalan Negara dalam mengelola keragaman agama dan pluralitas masyarakat. Dasar dari persoalan ini berpangkal pada kontroversi UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau yang dikenal dengan UU Pencemaran Agama. Perdebatan yang panjang telah mengarah pada pelanggaran prinsip hukum mengenai jaminan kebebasan agama oleh konstitusi. Artikel ini juga akan membahas petisi yang diajukan oleh aktifis HAM dan ornop untuk mengajukan judicial reviews ke Mahkamah Konstitusi.] 
Piety, Politics, and Post-Islamism: Dhikr Akbar in Indonesia Hasan, Noorhaidi
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 50, No 2 (2012)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2012.502.369-390

Abstract

Dhikr akbar has developed into a performance that provides the opportunity for the sharing of political ideas, thus helping to constitute and negotiate a new public sphere. It is one of the most remarkable developments in the public visibility of Islam in post-Suharto Indonesia. Involving reflexive actions which are significant in the construction of personal and social identity, the dhikr akbar has the ability to silently invoke relations, actions, symbols, meanings and codes, and also to bind in one symbolic package changing roles, statues, social structures and ethical and legal rules. An active religiosity which takes the form of peaceful, esoteric expressions, the dhikr akbar represents a new sense of piety. To some extent, it can be conceptualized as an alternative to religious fundamentalism, an outward-oriented activism tempted to change the society or existing system with one based on religion. Normally performed in a cultural space which attracts public esteem, it serves as a concentrated moment of communality and expression of a community’s faith and, at the same time, a means of empowering political, social and economic networks.[Dhikr Akbar berkembang menjadi ‘panggung’ di mana gagasan politik dapat disemai, karena itu berperan dalam mengokohkan dan menegosiasi ruang publik baru. Dhikr Akbar adalah salah satu bentuk ritual Islam di ruang publik yang berkembang pasca Orde Baru. Melalui aktifitas reflektif yang berperan dalam pembentukan identitas personal dan sosial, dhikr akbar mampu memunculkan relasi, aksi, simbol, makna, dan kode, sekaligus untuk mempertemukan kesemuanya dalam satu bentuk simbol peran yang berubah, status, struktur sosial, dan etika serta aturan hukum.  Sebagai satu bentuk religiusitas aktif yang berbentuk corak Islam yang tenang  dan berorientasi pada dimensi dalam-esoteris, dhikr akbar dapat disebut pula sebagai satu bentuk kesalehan baru. Bentuk kesalehan dapat juga merupakan bentuk keagamaan yang berbeda dengan fundamentalisme, yang berorientasi pada aktifisme dimensi luar dengan tujuan merubah masyarakat atau sistem yang berlaku dengan sistem yang dianggap Islami. Dhikr akbar yang biasanya diselenggarakan di ruang budaya menarik perhatian masyarakat. Kegiatan ini menjadi aktifitas yang mampu menyatukan komunalitas dan ekspresi agama serta pada saat yang sama, mempertemukan jaringan politik, sosial, dan ekonomi.
Islam in Provincial Indonesia: Middle Class, Lifestyle, and Democracy Hasan, Noorhaidi
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 49, No 1 (2011)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2011.491.119-157

Abstract

Islamic symbols have flourished in the public spaces of Indonesian provincial towns after Suharto. This phenomenon has occurred in parallel with the  significant shifts in the social, economic and political fields, which is tied to the mounting impact of Islamization, social mobility, economic growth, and democratization occurring among town people. It is as if we see a parallel move between Islamization, modernization, globalization and democratization. Key concepts associated with these trends are appropriated with those rooted in tradition and local culture to inform the whole dynamics of Indonesian provincial towns today. The key player in this process is the new middle class, who look to Islam for inspiration both to claim distinction and social status and to legitimize their consumptive lifestyle. They are newly pious who act as active negotiators between the global and the local as well as the cosmopolitan centre and the hinterland. They also play a pivotal role as an agency that liberalizes religion from its traditionally subservient, passive and docile posture by turning it into a source of moral legitimacy and distinction to represent a modern form of life. Given its intimate relationship with locality, tradition, modernity as well as globalization, Islam has increasingly assumed a greater importance for local politics. Political elites have used Islamic symbols for the instrumental purpose of extending their political legitimacy and mobilizing constituency support, in a political environment of open competition and increased public participation in decision making. In this process religious symbols have irrefutably been distanced from their religious moorings and narrow, Islamist understandings, in favor of pragmatic political purposes.
KECENDERUNGAN INTOLERANSI DAN PERAN PENDIDIKAN AGAMA DI SMA NEGERI YOGYAKARTA Handajani, Aniek; Hasan, Noorhaidi; Christiani, Tabita Kartika
WAHANA Vol 71 No 2 (2019)
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.527 KB) | DOI: 10.36456/wahana.v71i2.2141

Abstract

ecenderungan intoleransi dan praktik Islamisme di sekolah. Akan tetapi studi tentang prosesradikalisasi dikalangan remaja sangat terbatas. Kami menyikapi masalah ini dengan menganalisakecenderungan intoleransi, meneliti pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dan mengungkapkanpergeseran kecenderungan intoleransi di kalangan siswa. Dengan memakai metode gabungan, studiini mengungkap tujuh faktor yang mempengaruhi perubahan kecenderungan intoleransi agama dikalangan siswa yaitu: 1) para pemangku kepentingan merumuskan visi sekolah yang mendukungtoleransi beragama; 2) kebijakan sekolah yang mendukung pluralisme dan toleransi terhadap agamalain di sekolah; 3) pemerintah dan pimpinan sekolah mengadakan pelatihan bagi para guru untukmemberikan pengetahuan dalam rangka mengatasi paham radikal; 4) guru mengintegrasikan kearifanlokal dalam bahan ajar mereka; 5) kegiatan siswa terutama Kerohanian Islam mengakomodasikeberagaman dan mendukung toleransi terhadap berbagai agama, etnis, dan budaya; 6) pengawasanterhadap buku dan materi dari internet yang mengandung doktrin radikal yang dilakukan oleh orangtua dan guru; 7) melibatkan organisasi mainstream Islam dalam melawan ideologi radikal danmemitigasi intoleransi di sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi kontribusi pendidikanagama untuk mencegah intoleransi di sekolah.