Rustan Amarullah
PKP2A III Lembaga Administrasi Negara

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tingkat Kesesuaian Kompetensi Inti dan Manajerial Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Lia Rosliana; Rustan Amarullah
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.361 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.294

Abstract

Abstract Competence is the key to achieving the performance of a professional public service organization. The suitability between the job’s competency needs and the competence of the officers will determine the level of success of the organization. Based on this matter, this article is descriptively qualitative (by utilizing the results of psychological reports and assessment of competencies) trying to assess the suitability of competencies held by structural officers (echelon IV) in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Kalimantan Province, and analyzing the efforts which can be done to minimize the existing competency gap. The results show that most of the echelon IV officers have met the expected competency standards, and there are some officials who have not match the competency standards. It can also be analyzed eight efforts that can be done to improve the competence of the officials, through the provision of relevant training, independent training, coaching, job shadowing, giving challenge, change of organizational culture, continued performance feedback, and assignment and apprenticeship. Keywords: Competency, Suitability of Competency, Competency Improvement Abstrak Kompetensi adalah kunci mencapai kinerja organisasi pelayanan publik yang profesional. Kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pejabatnya akan menentukan level keberhasilan organisasi. Atas dasar hal tersebut, artikel ini secara deskriptif-kualitatif (dengan memanfaatkan hasil laporan psikotes dan assessment kompetensi) mencoba untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan gap competency yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural eselon IV telah memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, dan terdapat beberapa pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi tersebut. Dapat pula dianalisis delapan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pejabat tersebut yaitu, melalui pemberian training yang relevan, training mandiri, coaching, job shadowing, pemberian challenge, perubahan budaya organisasi, continues performance feedback, serta penugasan dan pemagangan. Kata Kunci: Kompetensi, Kesesuaian Kompetensi, Peningkatan Kompetensi
Sebuah Paradoks : Opini WTP dan Kesejahteraan Rakyat Musahadah Muhtar; Rustan Amarullah
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (985.529 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i2.335

Abstract

Unqualified Opinion (WTP) is the audit opinion that will be issued if the financial statements are considered to provide information that is free from material misstatement. This opinion became the dream of all local governments and even become a major performance indicator for the Inspectorate area. Nevertheless, the acquisition of the WTP opinion is still found to be contradictory to the welfare conditions of the people. This study qualitatively seeks to examine the need for an examination of financial governance that also includes indicators of people’s welfare. The hermeneutic method is used to analyze the welfare audit discourse that needs to be carried out by BPK so that each rupiah of local government expenditure is beneficial for the improvement of people’s welfare as well as in harmony with the WTP opinion obtained. The results of the research indicate that BPK needs to include welfare audit in the process of local government financial audit from planning, implementation, to reporting activities that concretely support the achievement of public welfare. Thus, the philosophical management of state/ regional finances is used openly, responsibly, and as much as possible for the welfare of the people can be realized. From the internal side of local government, it is necessary to strengthen the internal control system, as well as strict supervision from the Inspectorate. Keywords: Society Welfare Audit, Hermeneutical, Unqualified Opinion, Government External Audit Abstrak Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan pemerintah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini ini menjadi idaman seluruh Pemerintah Daerah bahkan menjadi indikator kinerja utama bagi Inspektorat daerahnya. Namun demikian, perolehan opini WTP tersebut masih ditemukan berkontradiksi dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Penelitian ini secara kualitatif berupaya mendalami perlunya pemeriksaan tata kelola keuangan yang juga mengikutsertakan indikator kesejahteraan rakyat.Metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis wacana audit kesejahteraan yang perlu dilaksanakan oleh BPK agar setiap rupiah belanja pemerintah daerah bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta selaras dengan opini WTP yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan pemaknaan bahwa BPK perlu memasukkan audit kesejahteraan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pelaporan yang secara konkrit mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, filosofis pengelolaan keuangan negara/ daerah dipergunakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Dari sisi internal pemerintah daerah, diperlukan penguatan atas sistem pengendalian internal, serta pengawasan yang ketat dari Inspektorat. Kata kunci: Audit Kesejahteraan Rakyat, Hermeneutika, WTP, Pemeriksaan Eksternal Pemerintah
Aktualisasi Budaya Inovasi Pada Organisasi Sektor Publik Kemal Hidayah; Mayahayati Kusumaningrum; Fani Heru Wismono; Rustan Amarullah
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.775 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i3.402

Abstract

Innovation is the key to improve organizational performance. The development presently requires the actualization of innovation culture as a continuous improvement in the organizations' services. This paper presents an overview of the application of innovation culture in public sector organizations namely Investment and Integrated Licensing Offices (DPMPTSP) of Samarinda City, as well as factors that influence the success of actualizing the culture of innovation in this organization. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The application of an innovation culture in DPMPTSP of Samarinda City has been relatively optimal, as evidenced by the various achievements and awards that have been achieved. Afterwards, the factors that influence the success of the actualization of innovation culture in DPMPTSP of Samarinda City are mainly by visionary and innovative leadership, reliable human resources, high team collaboration, and budget support. In addition, it can also be analyzed that the innovation culture in this organization has relatively implemented a holistic model of innovation culture. Keywords : Innovation, Innovation Culture, Organization, Public Service Abstrak Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan performa organisasi. Perkembangan zaman menuntut aktualisasi atas budaya inovasi sebagai perbaikan terus menerus atas pelayanan organisasi yang ada. Tulisan ini menyajikan gambaran mengenai penerapan budaya inovasi dalam organisasi sektor publik yakni DPMPTSP Kota Samarinda, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan aktualisasi budaya inovasi dalam organisasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan budaya inovasi di DPMPTSP Kota Samarinda relatif sudah berjalan optimal, terbukti dengan berbagai capaian dan penghargaan yang telah dihasilkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aktualisasi budaya inovasi di DPMPTSP Kota Samarinda utamanya adalah kepemimpinan visioner dan inovatif, sumberdaya manusia yang handal, kerjasama tim yang tinggi, dan dukungan anggaran. Selain itu, juga dapat dianalisis bahwa budaya inovasi pada organisasi ini relatif sudahmenerapkan model holistik budaya inovasi. Kata Kunci : Inovasi, Organisasi, Budaya Inovasi, Pelayanan Publik