Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Rina Herlina Haryanti
Universitas Sebelas Maret
Humanities Computer Science & IT Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur Cahyoko Edi Tando; Sudarmo Sudarmo; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.181 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.516

Abstract

Indonesia is a country with the largest biodiversityin the world. It has a rich forest both in land and the surface of the land, however the forest-related problemalso occurs in Indonesia. One of the largest islands in the world, namely Kalimantan Island has the largest forest distribution in Indonesia. In fact, it cannot be separated from deforestation issue for plantation, mining, and new residential areas reasons. If there is no monitoring, derforestation will produce increasingly severe forests damage, global climate change, and conservation of native animals in the forest. Collaborative governance is chosen as a means toovercomeg the problem of deforestation, and cooperate to other actors related to the community and jointly reducing this deforestation. Collaborative governance is considered capable to solve problem, especially from actors from the plantantion and mining business sector Further, the expected correlation is to be able to work together without being harmed. Keywords: Deforestation, Kalimantan Island, and Collaborative Governance Abstrak Indonesia merupakan negara dengan kenanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki hutan yang kaya kandungan di dalam tanah maupun yang di permukaan tanah, namun permasalahan akan hutan pun tidak menutup bahwa juga terjadi di Indonesia, salah satu pulau terbesar di dunia yakni Pulau Kalimantan memiliki persebaran hutan terbesar di Indonenesia, tidak lepas dari deforestasi baik untuk alasan perkebunan, pertambangan, dan kawasan hunian baru. Deforestasi jika di biarkan terus menerus akan mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, perubahan iklim dunia, dan mengancam hewan asli yang ada di dalam hutan tersebut. Pemerintahan kolaboratif di pilih sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan deforestasi ini bekerjasama dengan aktor lain yakni swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi deforestasi ini. Pemerintahan kolaboratif dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dari para aktor dari sektor usaha perkebunan maupun pertambangan, korelasi yang di harapkan adalah bisa saling bekerjasama tanpa ada yang dirugikan. Kata Kunci: Deforestasi, Pulau Kalimantan, dan Pemerintahan Kolaboratif
Social Resistance Strategy of Indigenous Samin Community Ibnu Fath Zarkasi; Desiderius Soedibyo; Rina Herlina Haryanti; Ramaditya Rahardian
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.12.2.2021.194-207

Abstract

This study analyzed the culture of the Indigenous peoples, in this case, the Samin community in the Kendeng Mountains of Pati Regency, which has many natural resources, one of which is an excellent limestone for cement companies. In 2014, the Regent of Pati issued a Decree of the Regent of Pati No. 660.1/4767/2014 concerning environmental permits for the construction of cement plants, on the other hand, the communities around the Kendeng mountains that inhabited the area for a dozen years were worried about the plan to build the cement plant that would threaten the ecological balance of the Kendeng Mountains. The purpose of this study is to find out the social resistance strategy of Samin peoples in responding to the policy of cement plant construction. The approach used in this study uses ethnographic studies. Observations were made on the state of the village, physical environment, social facilities, and infrastructure, as well as activities in the community. The findings of the study revealed that this social movement showed the influence of policies desired by the indigenous Samin community, but the policy changes desired by the group still did not produce positive results. On the other hand, Samin peoples can frame this issue into large and national attention.
The Factors of Performance Effectiveness of The Government’s Paddy and Rice Purchase Price Policy in Sawit Boyolali Suni Tuti; Didik Gunawan Suharto; Rina Herlina Haryanti
Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) 2018: Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research on the factors of performance effectiveness of the goverment’s paddy dan rice purchase price policy in Sawit Boyolali is qualitative research that discusses about the policy of measured success based on performance use 3 variables i.e. encouragement and coercion at the federal level, the capacity of the central/state, and encouragement and coercion at the level of the centre and the regions. The model used to measure the effectiveness of the performance of paddy and rice HPP in Sawit Boyolali is Goggin et al Model. This policy according to researcher has clear goals and objectives. Implementors have the concept that is formulated in the form of the policy drawn up in detail. But the success of these policies need to be well understood by farmers. Researchers assessed the policy for the moment not too relevant to the conditions in the market. Paddy or rice HPP are below the market price. However, the increase in paddy or rice HPP will cause price increase paddy and rice on the market. So we are need to study more in depth. This research become more interesting with the discussion about the goverment’s paddy dan rice purchase price policy in Sawit Boyolali uses central dan vertical model with weaknesses and advantages.
Glass Ceiling pada Pekerja Perempuan: Studi Literatur Ade Nuri Septiana; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 12 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v12i1.58384

Abstract

Partisipasi perempuan dalam posisi manajemen puncak yang masih rendah menyebabkan munculnya fenomena glass ceiling di lingkungan kerja. Perempuan masih mengalami hambatan transparan yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menapaki jenjang karier strategis di perusahaan atau organisasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari glass ceiling, strategi yang perlu dilakukan dan kondisi pasca glass ceiling. Penelitian ini merupakan studi literatur tentang fenomena glass ceiling yang dialami oleh perempuan. Dengan menggunakan teknik traditional review (tidak sistematis) pada 10 jurnal internasional yang membahas topik terkait glass ceiling dari tahun 2019 sampai 2022. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa terdapat berbagai macam faktor-faktor penyebab munculnya glass ceiling yang terjadi baik di sektor swasta dan publik. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor dari dalam diri perempuan, faktor dari perusahaan atau organisasi di mana perempuan bekerja, dan faktor preferensi. Oleh karena itu, dalam menghadapi glass ceiling perlu adanya strategi yang harus dilakukan untuk menghilangkan fenomena ini. Akan tetapi, meskipun perempuan sudah mampu menghilangkan glass ceiling. Mereka masih tetap mendapatkan tantangan lainnya seperti prasangka dan stereotip negatif, perlakuan diskriminasi, perasaan kesepian, dan peran ganda.
Menakar Kebijakan Ripley Dan Franklin Dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta : Studi Kasus Pada Lima Gereja Katolik Di Kota Surakarta Rina Herlina Haryanti; Dimas Sigit Prabowo
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.423 KB) | DOI: 10.15642/sosyus.v2i2.206

Abstract

Kebebasan menjalankan ibadah dijamin Oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, semua agama, tanpa terkecuali termasuk Agama Katolik. dan Gereja Katolik adalah tempat bagi seluruh umat katolik termasuk jemaatnya yang disabilitas untuk melaksanakan ibadahnya. Karenanya menjadi keharusan gereja untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Dalam perspekstif administrasi negara konsep ini disebut sebagai aksesibilitas. Namun demikian fakta di Kota Surakarta menunjukkan belum banyak Gereja Katolik yang mengakomodasi kebutuhan jemaatnya yang disabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aksesibilitas di lima gereja katolik di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kepatuhan kebijakan dari Rifley dan Franklin (1986) yang dielaborasi dengan dimensi aksesbilitas Thomas dan Penchansky (1981) dan diterjemahkan secara operasional melalui indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, triangulasi digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian, dan data dianalisis dengan menggunakan interatif model analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima gereja katolik di Kota Surakarta belum aksesibel untuk jemaat penyandang disabilitas.
Co-Authors Ade Nuri Septiana Anak Agung Gede Sugianthara Desiderius Soedibyo Didik Gunawan Suharto Dimas Sigit Prabowo Ibnu Fath Zarkasi Ramaditya Rahardian Sudarmo Sudarmo Suni Tuti