Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Muskibah, Muskibah; Hidayah, Lili Naili
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.25671

Artikel ini membahas isu hukum tentang kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA Muskibah Muskibah; Lili Naili Hidayah
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Freedom of contract is not a freedom without limits. Standard form of contract for the procurement of goods and services of the government is one of the limitations of the freedom of contract. Formulation and arrangement of rights and obligations contained in the contract for the procurement of goods and services are based on the standard regulation as embedded in the Standard Document Procurement/ Electronic Standard Document Procurement. This research aims to analyze the validity of the freedom of contract principle in standard contract or adhesion contract as well as forms of the freedom of contract in the standard contract for the procurement of government goods and services. This research is a juridical and normative legal research. This research discovered that the standard contract/adhesion contract contradicts with the freedom of contract principle, and it is established that the freedom of contract can be found in the standard contract for the procurement of government goods and services at the pre-contractual stage. At the contractual and post-contractual stages freedom of contract is only an implementation of the provisions of the law. Therefore, this research recommends that it is necessary to change the provision on the rights and obligations of the parties at the pre-contractual stage, contractual stage, as well as post-contractual stage.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan Futri Wisma Hayati; M. Hosen; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8281

The purpose of this study is to find out and analyze the forms of legal protection for consumers relating to the inclusion of standard clauses by business actors and the legal consequences of the inclusion of standard clauses that tend to harm and limit consumer rights and conflict with consumer protection laws listed in article 18 paragraph (1) standard clauses that are not allowed to be included in an agreement. The research discussion is how consumer protection laws protect consumers who are disadvantaged by the inclusion of standard clauses in online trading transactions. The method used is a type of normative research based on the results of research on the Shopee online buying and selling site where businesses often include clauses that harm consumers in branda and product descriptions in their online stores. The results showed that, the legal consequences of the agreement that uses clauses that are contrary to the consumer protection law are null and void by law if viewed from Consumer Protection Law article 18 paragraph (3). Keywords:legal Protection; Consumer. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang cendrung merugikan dan membatasi hak-hak konsumen dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen yang tercantum pada pasal 18 ayat (1) klausula baku yang tidak diperbolehkan dicantumkan pada suatu perjanjian. Pembahasan penelitian adalah, bagaimana undang-undangan perlindungan konsumen melindungi konsumen yang dirugikan dengan pencantuman klausula baku dalam transaksi jual beli online. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dari hasil penelitian pada situs jual beli online Shopee dimana pelaku usaha sering kali mencantumkan klausula yang merugikan konsumen pada branda dan deskripsi produk di toko online miliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen adalah batal demi hukum jika ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (3). Kata Kunci:Perlindungan Hukum; Konsumen.

Pendaftaran Merek Dagang Produk Sirup Kayu Manis di Kabupaten Kerinci Prayoga Tayosa; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8978

The purpose of this thesis is to find out and analyze what are the factors that cause cinnamon syrup entrepreneurs in the village of Siulak Deras Mudik Gunung Kerinci Subdistrict Kerinci Regency does not register their trademarks and to find out and analyze what the legal consequences of cinnamon syrup entrepreneurs in Siulak Deras Mudik village does not register its trademark. This type of research is empirical juridical. Based on the results of the research, the causal factor for not registering trademarks by Cinnamon Syrup entrepreneurs is the lack of understanding of trademarks, the cost of trademark registration is quite expensive. Furthermore, due to a business not registering its trademark viz. There is no protection of the owner of the trademark rights from acts of piracy, counterfeiting and use of his trademark without permission from the trademark owner. other parties may carelessly use brands that have not been registered for their own benefit. the brand owner will not be safe, so in this case the intellectual ideas that he has to make new innovations for his work become useless because people easily imitate these ideas. If there are legal issues regarding this cinnamon syrup brand then it cannot be resolved through legal channels. Brand which was as a differentiating power is now no longer a differentiating power in trading activities, because everyone can use the brand in a business and competition in the global market. Keywords: brand; registration. Abstrak Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi Faktor penyebab pengusaha sirup kayu manis di Desa Siulak deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci tidak mendaftarkan merek dagangnya dan untuk mengetahui dan menganalisa apa akibat hukum pengusaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik tidak mendaftarkan merek dagangnya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan Hasil penelitian faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha Sirup kayu manis adalah kurangnya pemahaman mengenai merek, biaya pendaftaran merek yang cukup mahal. Selanjutnya akibat suatu usaha tidak mendaftarkan mereknya yaitu. Tidak ada perlindungi pemilik hak atas merek dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek. pihak lain bisa sembarangan menggunakan merek yang belum terdaftar untuk keuntungan sendiri. pemilik merek tidak akan aman, sehingga dalam hal ini ide-ide intelektual yang dia punya untuk membuat inovasi baru untuk karyanya menjadi tidak berguna karena orang dengan mudahnya meniru ide-ide tersebut.jika ada persoalan hukum menganai merek sirup kayu manis ini maka tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum.Merek yang tadi sebagai daya pembeda sekarang tidak lagi sebagi daya pembeda dalam kegiatan perdagangan, karena setiap orang dapat menggunakan merek tersebut dalam suatu bisnis dan persaingan di pasar global. Kata-kata kunci : pendaftaran; merek.

Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : indonesia Nikma Ruslian; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11332

This study aims to determine the form of producer legal responsibility for product defects according to the Consumer Protection Act, and to find out how to resolve consumer disputes against product defects according to the Consumer Protection Act. The type of research used is normative juridical research using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. From the research it can be concluded that the producer is responsible for the goods purchased from the producer. The application of the principle of absolute responsibility is intended to replace the system of responsibility based on Article 1365 of the Civil Code and the system of proof in Article 1865 of the Civil Code for cases of consumer losses due to using defective products. Settlement of consumer disputes either through the District Court or alternative dispute resolution conducted through the Consumer Dispute Resolution Agency according to Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, there are 3 (three) types of dispute resolution through BPSK, namely by mediation, arbitration and conciliation . If the consumer is harmed in consuming goods or services, he can sue the party causing the loss. Parties here mean producers / factories, suppliers, wholesalers, retailers / sellers or parties who market products, depending on who does or does not commit acts that cause harm to consumers. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum produsen terhadap cacat produk menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen terhadap cacat produk menurut UU Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa, produsen bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibeli dari produsen. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk mengganti sistem tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan sistem pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdata untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat menggunakan produk yang cacat. Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Pengadilan Negeri atau alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, terdapat 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu dengan cara mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Apabila konsumen dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada di Kabupaten Tebo Jufira Nur Annisa Litama Fira; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15493

The contract agreement for the construction of the ipademan bridge in Lubuk Mandarsah Village between the Public Works and Spatial Planning Office and CV. Surya iCitra iPersada, Tebo Regency, there is a discrepancy between field conditions and planning, thus changing the plans that have been made by the contractor. This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the construction work of the Pademan bridge in the village of Lubuk Mandarsah, and to find out and analyze the efforts to resolve the default by CV. Surya Citra Persada in a charter agreement. The research method is empirical juridical, namely research conducted to examine and examine ii Contracting Agreements for Bridge Construction Works ii Pademan, Lubuk Mandarsah Village Between the Public Works and Spatial Planning Service with CV. Surya Citra Persada, Tebo Regency. The results of this study indicate that the contracting agreement does not work properly, seen from the field conditions that are not in accordance with the plan so that less work must be done and a Contract Addendum is held through a deliberation meeting conducted by the parties related to the pademan bridge construction agreement, Lubuk Mandarsah Village, Kabupaten Tebo. Abtstrak Perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan jembatan pademan Desa Lubuk Mandarsah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo ada ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan, sehingga merubah perencanaan yang sudah di buat oleh pihak pemborong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk mandarsah, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Surya Citra Persada dalam perjanjian pemborongan. Metode penelitian adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan meneliti Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian pemborongan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga harus dilakukan pekerjaan tambah kurang dan di adakan Addendum Kontrak melalui rapat musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait perjanjian pembangunan jembatan pademan Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo.

Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram Adifa Rahmandini; Faizah Bafadhal; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16370

In the digital era, in terms of marketing business products we can use influencer service. Because influencer influence that can increase product sales. But, there are still influencers who promote products that can potentially harm consumers. Therefore, this research aims to find out and analyze responsibilities of influencers based on the laws and regulations in Indonesia If a business product is promoted through its Instagram account, it has the potential to cause harm to consumers and to find out and analyze the legal protection of consumers for advertising information that contains elements of dishonesty. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Regarding the collection of legal materials obtained from library materials which include primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this research is that influencers can be responsible for the substance/advertising material submitted, but influencers cannot be responsible for providing compensation to consumers for the use of the advertised product because this responsibility is the responsibility of businessman. Legal protection for consumers can be in the form of related parties continuing to offer, promote, and advertise products. And can be in the form of compensation for consumers who have suffered losses. Abstrak Di era digital ini, dalam memasarkan produk usaha dapat menggunakan jasa influencer. Hal ini karena pengaruh influencer yang dapat meningkatkan penjualan produk. Namun masih terdapat influencer yang melakukan promosi produk yang dapat berpotensi merugikan konsumen. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tangggung jawab influencer berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia jika suatu produk usaha yang dipromosikan melalui akun instagramnya berpotensi mengakibatkan kerugian pada konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi iklan yang mengandung unsur ketidakjujuran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penedekatan kasus. Mengenai pengumpulan bahan hukum diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah influencer dapat bertanggung jawab terhadap substansi/materi iklan yang disampaikan, tetapi influencer tidak dapat bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian pada konsumen atas penggunaan produk yang diiklankannya karena pertanggungjawaban tersebut berada pada pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa pihak-pihak terkait melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan produk. Dan dapat berupa pemberian ganti kerugian atas konsumen yang mengalami kerugian.

Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Lili Naili Hidayah; Raffles Raffles; Pahlefi Pahlefi
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.241

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas. The purpose of this study is to find out about the ideal management of CSR for limited liability companies. This research is a normative study, using a conceptual approach and legislative approach. Based on the results of the study found that the CSR obligation norms for the company seem indecisive, because Social Responsibility has not been explicitly set about CSR mechanisms specifically in regulations, standards "propriety” and “reasonableness” in CSR budgeting, the form of implementation and who is competent in assessing the reasonableness and propriety must be clearly regulated in government regulations so that CSR management is directed and measurable.

Konsepsi dan Bentuk BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi Lili Naili Hidayah; Muskibah Muskibah; Ageng Triganda
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.291

This article discusses the concept and form of village-owned enterprises and sees how it plays a role as a way to increase the level of welfare of rural communities in Jambi Province and what are the challenges and obstacles in its implementation. The presence of this institution should be the right step in an effort to realize the welfare of the Village community, especially in the economic sector and in the context of developing rural communities, which are expected to reduce poverty. The provisions in the Village Law regarding implementing rules that want a business entity to reflect a village that has kinship and mutual cooperation and is confirmed in the Village Law that business entities owned by the village can later be legal or not legal but cannot be equated with legal entities commonly known. in the business world. Such as CV, PT and cooperatives. In the implementation of BUMdes, the problem of legal entities is often questioned by a third party when working together, so there are several obstacles to implementing BUMdes management.

Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo Lili Naili Hidayah; Johni Najwan; Raffles Raffles; Nelli Herlina; Indriya Fatni
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.474 KB)

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai pembagian waris sebagai upaya peningkatan pemah aman hukum terhadap guru dan masyarakat sekitar diwilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai problematika dalam pembagian waris. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari pembagian waris. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembagian waris. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum waris.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search