Articles
<![CDATA[PEMBELAJARAN MORAL ISLAMI ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ JURNAL TADRIS STAIN PAMEKASAN Vol 9, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[STAIN Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang usaha menemukan solusi terhadap krisis moral yang menjadi persoalan di zaman kontemporer ini, yakni melalui pembelajaran moral islami. Dalam praktiknya, ada tiga hal yang harus dicermati, yakni pembelajaran moral membutuhkan tokoh untuk menjadi teladan atau acuan bagi hidupnya; pembelajaran moral selalu berkaitan dengan moral dan etika sehingga membutuhkan penjelasan dan uraian yang detail; dan pembelajaran moral memang harus senantiasa diarahkan untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu. Konsep itulah yang hendaknya diajarkan pada seseorang dari mulai kecil. Hal ini sangat erat kaitan dengan usaha pembentukan âsistem nilaiâ seseorang yang akan menjadi kesadaran praktis dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada.]]>
<![CDATA[Novel Lauh Mahfuz: Agama dan Harmonisasi Keberagamaan ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Madaniyah Vol 4, No 1 (2014): Madaniyah (Edisi Januari 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIT Pemalang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia memang beragam, penuh perbedaan, unik, dan punya jalan pikir masing-masing, selalu ada sisi-sisi yang tersembunyi di dalamnya, sudut-sudut gelap yang harus dibaca dengan teliti dan cermat untuk menuju pada makna sebenarnya karena semuanya memiliki kemungkinan untuk diinterpretasi.dan menarik untuk diapresiasi. Demikianpun Novel Lauh Mahfuz karya Nugroho Suksmanto, yang penuh dengan pesan-pesan bermakna terkait dengan cara memahami agama, mengatasi perbedaan, dan harmonisasi dalam keberagaman.Perlu untuk diketahui dan dipahami bahwa untuk memahaminya tidak hanya dibangun melalui susunan peristiwa, tetapi  juga  dapat  dimunculkan melalui tokoh yang melatarbelakangi sistem sosial dan budaya tertentu. Dalam novel Lauh Mahfuz, tokoh menjadi âartikulasi gandaâ atas kepribadian yang memiliki  pandangan, juga tindakannya  adalah proyeksi  dari wacana. Adanya tokoh Syekh Abu Salaf dan Syekh Ibnu Khalaf misalnya, dapat kita identifikasi sebagai dua tokoh yang memiliki dua pandangan besar yang dalam konteksnya dapat kita hubungkan dengan keberadaan kaum Salaf dan Khalaf.Novel Lauh Mahfuz memberikan kita seberkas cahaya untuk menyadari hakikat perbedaan yang penuh dengan konflik. Kita serasa diajak masuk pada ruang yang punya banyak pintu untuk menyalakan cahaya di dalam hati dan memahami hidup beragama secara humanis dan terbuka pada perbedaan.]]>
<![CDATA[ZCO/CNT Composites Coated on Silver Substrates as Symmetric Supercapacitor and their Dielectrics Characterization at Various Frequencies ]]>
<![CDATA[Diantoro, Markus]]>;
<![CDATA[Najihah, Lisa Ainun]]>;
<![CDATA[Taufiq, Ahmad]]>;
<![CDATA[Fuad, Abdulloh]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[S, Subakti]]>
<![CDATA[ INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Vol 4, No 01 (2014): IJAP Volume 04 Issue 01 Year 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Physics, Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.13057/ijap.v4i01.1176
<![CDATA[Supercapacitor is a high power density energy storage device which complements the lack of batteries and conventional capacitors. One material which has a great potential in the manufacture of composite supercapacitor is spinel ZnCo2O4/carbon nano tube and abreviated in the later case as ZCO/CNT. Composition variations in ZCO/CNT composites is expected to the performance of supercapacitor especially the dielectric properties and specific capacitance. Inthis study the composite ZCO/CNT was made from raw materials of ZCO nano crystal which was prepared from previous research on which employing sonochemistry technic, carbon nano tube, and 1-methil 2 pyrolidine. A screen printing method was used in this experiment to deposite the composite on silver substrates. The separator in between of two identical composite structures was prepared from isotactic polypropylene. We used KOH 6 M which was implemented as electrolyte of the composites. Characterization of composite structures has been performed using X-RD, while the morphology characterization using SEM. It was found that the dielectric supercapacitor increase by increasing of mass fraction of ZCO in the composite. Thehighest dielectric constant is reached at 1.89 x 106 and the specific capacitance of 81 F/g for 3:1mass ratio of ZCO : CNT at 100 Hz.]]>
<![CDATA[Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2321
<![CDATA[Pergeseran paradigma anggaran menempatkan partisipasi publik dan transparansi sebagai hal yang sangat penting dalam keseluruhan siklus anggaran. Kenyataannya, mekanisme partisipasi dan transparansi dalam aturan-aturan mengenai penganggaran, khususnya di daerah sangat dangkal dan penuh manipulasi simbolik. Pemerintah lebih dominan daripada masyarakat sehingga masyarakat tidak benar-benar terlibat sampai membuat keputusan. Oleh karena itu, penelitian normatif-yuridis ini dilakukan secara literer-prismatik, bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa potensi masalah yuridis yang timbul berkaitan dengan (1) melemahnya partisipasi dan kontrol rakyat dalam proses kebijakan; (2) kurangnya jaminan hukum yang mengatur posisi masyarakat dalam proses kebijakan daerah; dan (3) mis-orientasi pembentukan kebijakan internal di parlemen dan eksekutif.Paradigm shift in the budget puts public participation and transparency as crucial in the overall budget cycle. In fact, mechanisms for participation and transparency in the rules regarding budgeting, particularly in the area is very shallow and full of symbolic manipulation. The government is more dominant than the community so that people are not really involved until making a decision. Therefore, the normative-legal research is done in the literary-prismatic, aims to identify some potential legal issues arising in connection with (1) weakening of participation and control of the people in the policy process, (2) lack of legal guarantees that regulate the position of people in the process regional policy, and (3) mis-orientation of the internal policy formation in the parliament and executive.]]>
<![CDATA[Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2682
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang putusannya kemudian menyebabkan perubahan makna teks dari UUD 1945. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti kesenjangan hukum (legal gap) yang kerap terjadi dalam penerapan hukum dan konstitusi. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan interpretasi rasional yang adequate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan hukum inilah yang membuka akses bagi penemuan hukum (pembaharuan konstitusi). Penemuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas penalaran hukum, sehingga tidak mungkin kita dapat memahami hakikat penemuan hukum tanpa mengaitkannya dengan proses penalaran hukum. Kehadiran MK memungkinkan adanya perubahan konstitusi secara “onbewustâ€Â. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan informal konstitusi oleh Putusan MK. This research is intended to describes “rechtsvinding†in the verdict of the Constitutional Court (MK), by digging some cases are filed in the Court which shall then cause changes in the meaning of the text of the Constitution 1945. Normative-yuridis approach is used to highlight the gap law (legal gap) that often occur in the application of the law and the constitution. Primary and secondary data source is the literature with engineering documentation. In qualitative research, this technique serves as the main data collection tool, as proof of the hypothesis is done in a logical and rational through the opinions, theories or laws are accepted as true, or reject both in favor of the hypothesis. Data analysis is a descriptive-analytical with adequate rational interpretation. The results showed that this legal gap that opens up access to the “rechts finding†(constitutional reform). The “rechtsvinding†itself can not be separated from the activities of legal reasoning, so that we may not be able to understand the nature of the “rechtsvinding†without referring to the process of legal reasoning. MK presence allows for changes to the constitution are â€Âonbewustâ€Â. Thus, it can be concluded that there has been informal change in the constitution by the Constitutional Court.]]>
<![CDATA[Non Zero Sum Game Formalisasi Syari`ah dalam Bingkai Konstitusionalisme ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2365
<![CDATA[Penelitian ini concern untuk mendeskripsikan konseptualisasi & interpretasi syariat agar ditemukan pendefinisian yang jelas, sehingga tidak trade off dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti relevansi konstitusionalisme dengan syariat Islam dan menjelaskan tabiat formalisasi syariat di Indonesia dalam bingkai konstitusionalisme. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan pustaka dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan interpretasi rasional yang adequate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesinambungan Syari‘at Islam harus tetap dipertahankan dalam kerangka konstitusional di Indonesia. Keterikatan ummat dengan syari‘at Islam merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia. Dalam hal tertertu, keterikatan tersebut perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bingkai konstitusionalisme. The article below tries to trace the problem of syariah formalization and constitutionalism in Indonesia.This study describes the conceptualization and concern for the interpretation of the Shari’a in order to find a clear definition, so it does not trade off with the principles of human rights. Normative juridical approach is used to highlight the relevance of constitutionalism in Islamic law and explain the nature of the formalization of sharia in Indonesia within the framework of constitutionalism. Primary and secondary data sources are the technical documentation library materials. In qualitative research, this technique serves as the primary data collection tool, because of hypothesis verification is done through a logical and rational opinions, theories or laws are accepted as true, either reject or support this hypothesis. Data analysis is descriptive-analytical with an adequate rational interpretation. The results showed that the continuity of Islamic Sharia must be maintained within the constitutional framework in Indonesia. Community engagement with the Islamic shariah is part of Indonesia’s national law. In certain cases, the attachment needs to be regulated by legislation in the frame of constitutionalism.]]>
<![CDATA[NOx REDUCTION BY ADSORPTION AND HYDROGEN-SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION USING Pt-ZEOLITE : PART I. SPECTROSCOPIC STUDY AND EFFECT OF TEMPERATURE TO ACTIVITY ]]>
<![CDATA[Fatimah, Is]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ JURNAL TEKNOLOGI TECHNOSCIENTIA Technoscentia Vol 1 No 1 Agustus 2008 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), IST AKPRIND Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.996 KB)
|
DOI: 10.34151/technoscientia.v1i1.378
<![CDATA[In this paper, spectroscopic investigation on NOx adsorption and Hydrogen- Selective Catalytic Reduction (H-SCR) by using Pt-zeolite and also study on the effect of temperature to the % activity of reduction are presented. FTIR and UV-Visible spectro-photometry reveal the chemisorption occure during NOx adsorption by Pt-zeolite. Fur-thermore in the effect of temperature study, it concluded that both of processes significantly affected by temperature. Arrhenius model is used to predict this effect and the result show that activation energy of NOx reduction in H-SCR system is 0.2640 Joule/mol and adsorption energy is 4.0617 Joule/mol.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN TEKNIK LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK MELALUI MODIFIKASI SARANA DAN PRASARANA SDN 223 PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Samson, Samson]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Bina Edukasi Vol 10 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Universitas Bina Darma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this research is to know the technique of long jump style squatting through modification of facilities and infrastructure. This research manifests classroom action research. The subjects of this research are the students of grade V of SDN 223 Palembang which is 25 students. Data collection techniques are tests and observations. The technique of data analysis is done descriptively and calculate the average percentage of long jump technique of squatting style. The results showed that the average score of the students on the initial test was 66.25, the first cycle was 71.75, and the second cycle was 82.00. The average increase in the long jump style of squat from the initial test to cycle 1 is 5.5; from cycle 1 to cycle 2 averaging 10.25. The total increase reached 15.75. The results of this study can be concluded that there is an increase in learning results of the long jump technique of squatting style through the modification of facilities and infrastructure in grade V students of SD Number 223 Palembang.]]>
<![CDATA[PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Wahanisa, Rofi]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Fibrianti, Nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1)berbagi pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan desa; (2) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; (3) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis komoditas unggulan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun dokumen Renstra partisipatif berbasis komoditas unggulan di Desa Jetis.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004 JO. UU. 12 TAHUN 2008 DI KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 14, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan berbagai prinsip diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan Pusat dan Daerah. Perubahan penyelenggaraan otonomi ini berkonsekuensi pada perubahan kelembagaan di daerah sesuai dengan sumberdaya dan kebutuhan daerah masing-masing. Idealnya kewenangan daerah tersebut diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi sebagai pedoman standar pelayanan minimal. Rendahnya pemahaman organisasi perangkat daerah mengenai urusan pemerintahan yang bersifat pilihan berpotensi pada rendahnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan sehingga perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan acuan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Daerah diharapkan mampu menyusun kelembagaan penyelenggaraan otonomi di daerah, termasuk perangkat organisasi Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tugas utama perangkat daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah, memberdayakan berbagai sumber di daerah dan melaksanakan program-program pembangunan di daerah. Berdasarkan Tiga tujuan pokok tersebut, maka hal yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan yang prima, Masyarakat yang mandiri dan optimalisasi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat mencapai pelayanan prima, masyarakat yang mandiri, dan optimalisasi pendapatan daerah. Kata Kunci : organisasi perangkat kecamatan, pelayanan prima, good governance]]>
