Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Geography Jurnal Ketahanan Nasional CIVIS Jurnal Filsafat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Armaidy Armawi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Strategi Pertahanan Nirmiliter Dan PerguruanTinggi Armaidy Armawi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 11, No 3 (2006)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1152.398 KB) | DOI: 10.22146/jkn.22110

Abstract

Para pendiri negara (founding father) Republik Indo-nesia mengamanat-kan dalam Pembukaan dan UUD 1945 bahwa : kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan; negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; pemerintah negara Indonesia bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta turut melaksanakan ketertiban dunia; tiap-tiap warga negara berhak dan wajib bela negara; bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalanznya yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Hankamnas Armaidy Armawi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 12, No 1 (2007)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22114

Abstract

Setiap bangsa akan selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya yaitu nilai kelangsungan hidup bangsa dan negara sehingga eksistensi kelzidupan nasional tetap terpeli-hara. Untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut, terjadilah relasi antar bangsa yang penuh dengan berbagai fenomena konflik. Suatu hal yang menjadi perhatian ketika terjadi relasi tersebut yaitu, setiap huhungan yang tercipta tidak akan ahadi, tetapi yang ahadi adalah upaya mewujud-kan kepentingan nasional dari bangsa yang bersangkutan. Perjuangan dari setiap bangsa dan negara untuk mewujud-kan kepentingan nasional juga akan selalu dihadapkan pada perkenzbangan situasi global, regional, maupun nasional. Apahila terjadi perhedaan kepentingan nasional antar satu bangsa terhadap bangsa yang lain, nzaka di situlah timbul berbagai konflik kepentingan yang dapat berkembang sampai mencapai pada tingkat intensitas tertinggi.
Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Nation And Character Building Armaidy Armawi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 12, No 3 (2007)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22122

Abstract

Keadaan sehari-hari tampak semberawut, jauh dari rasa aman, ketertiban, keteraturan dan kedisiplinan. Masing-masing memanifestasikan ke-egoisannya dan tidak peduli satu sama lainnya. Ternyata mereka yang dikategorikan sebagai kaum terpelajar sama saja dengan masyarakat awam, tidak mau peduli, egois, serta jauh dari sikap yang berdisiplin. Kondisi ini juga merambah instansi-instansi pemerintah yang juga menunjukkan ketidakteraturan, ketidaktertiban, dan ketidakdisiplinan. Banyak di antara karyawan di waktu jam kerja yang ngobrol, baca koran, dan jalan-jalan, sementara warga masyarakat memerlukan penyelesaian perizinan bagi pengembangan usahanya. Masyarakat lebih memilih untuk mengabaikan peraturan-peraturan dan tidak memiliki nurani sedikitpun ten tang melanggar peraturan-peraturan. Ketidaktertiban, tidak adanya upaya penegakan hukum, dan seringnya menyele-saikan masalah dengan kekerasan sehingga sering bertindak represif, enggan menghargai orang lain serta tidak mau dan mampu berkoordinasi.
Memaknai Kembali Ketahanan Pangan Armaidy Armawi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 14, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22183

Abstract

Kemampuan pertanian Indonesia belum cukup men ggem- birakan karena masih terda pat ketergantungan pada pangan impor, sehingga tan pa perbaikan sistem yang menyeluruh maka pasar pangan Indonesia akan diincar oleh produsen luar negeri. Upaya memban gun kemandirian pan gan bagi Indonesia sangat sulit dan pasti akan menda pat tantangan dari ban yak produsen pangan luar negeri. Hal ini disebabkan apabila Indonesia mandiri di bidang pangan, maka akan hilanglah pasar yang besar bagi produk pan gan negara- negara eksportir. Indonesia telah lama dikenal sebagai negara agraris (mayoritas penduduknya bermata pencaharian seba- gai petani); ironisnya justru merupakan salah satu negara pengimpor beras yang cukup besar di dunia yaitu 2 juta ton/th, impor gula 1,6 juta ton/th nomor 2 terbesar di dunia, impor kedelai 1,1 juta ton/th, impor gandum 4,5 juta ton/ th, impor jagung 1,2 juta ton/th, impor ternak sapi 450.000 ekor/th. Data tersebut memperlihatkan beta pa besarnya pan gsa pasar pangan Indonesia, sehingga kondisi yang demikian akan menjadi incaran dan peluang pasar bagi produsen pangan dunia (Yudo Husodo, 2003).
Pengembangan Wawasan Nusantara Menuju Ketahanan Nasional Armaidy Armawi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 14, No 3 (2009)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22302

Abstract

Banyak negara di dunia yang telah mencapai kemerde- kaan ratusan tahun, tetapi tidak pernah menjadi negara industri bahkan tetap menyandang predikat sebagai negara berlcembang. Sebaliknya ada negara-negara yang merdeka dalam usia sangat muda tetapi perkembangannya sangat pesat, dan tcrmasuk negara industri. Pendidikan bagi suatu ban gsa tidak dapat dipandang sepele, sebab melalui pendi- dikan akan terbentuk elemen kehidu pan ban gsa yang memi- liki nilai ketahanan. Sebalilcnya, kelemahan bidang pendidikan dapat men yebabkan ban gsa tersebut menjadi miskin dan sulit untuk maju.Kondisi ini makin berat ketika berbagai negara di dunia men galami krisis moneter clan ekonomi, kemudian menim- bulkan krisis keperc,ayaan baik di dalam mau pun luar negeri terhadap pemerintah. Negara bangsa (nation state) yang memiliki pluralitas sangat tin ggi seperti Indonesia ten gah ditantang untuk men ghadapi persoalan disintegrasi ban gsa. Apabila ban gsa dan negara tidak memiliki pemahaman akan wawasan nasional (national outlook), nilai ketahanan nasional yang mampu untuk menghadapi dan mengatasi dinamika global tersebut, maka dampaknya sangat besar terhadap upaya menciptakan integrasi nasional.
LOCAL WISDOM: A SOLUTIONTO SURPASSHEDONISMEFFECTS ONENVIRONMENTPOLLUTION Armaidy Armawi
Indonesian Journal of Geography Vol 42, No 2 (2010): Indonesian Journal of Geography
Publisher : Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/ijg.2286

Abstract

Science and technology on modern human create dualism result whichcomplete opposite. Those results are as proper instrument to fulfill increasinglycomplex of human needand as nature exploltatlon instrument with dehumanizationas result and also the trap of historical ratlona/lty. The hedonism ethics trend has asignificant role on the second result. It means, whether the hedonism terminologyis /lmlted with "lust" meaning which .refer to ego existence. Therefore the naturewill define as "phallus" which will explolt freely as the exploitation subject tofulfill the lust, and the heavy pollution on environment is unavoidable. Thishistorical ratlona/lty should be cut as an effort to save thefuture. Local wisdom isa promising therapy alternative. Local wisdom has universal values to return to thenature path,' namely ethical values with natura magistrate prlnclpal on interaction,interrelation and interdependency relation between human and nature. Only thlsharmony will able to maintenance the sustainable environmental protection to thefuture.
EMPAT PILAR MPR RI: POLITIK BAHASA DAN DELEGITIMASI MAKNA PANCASILA (Suatu Telaah Filsafat Bahasa) Hastangka Hastangka; Armaidy Armawi; Kaelan Kaelan
CIVIS Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v6i2.1901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait problem penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau 4 Pilar MPR RI yang menimbulkan banyak kritik dan pertentangan di masyarakat. Istilah 4 Pilar yang mengkatgorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari pilar menjadi polemik sejak MPR RI menggunakan istilah tersebut sebagai program sosialisasinya. Studi ilmu politik dan sosial jarang meneliti dan menganalisis terkait implikasi dari politik bahasa dalam penggunaan istilah kenegaraan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini merupakan bagian dari disertasi yang menganalisis secara kritis tentang penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui kajian filsafati yang ditinjau dari perspektif Filsafat Bahasa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat analitika bahasa. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka, dan analisis teks wacana yang berkembang tentang polemik dan perdebatan 4 Pilar baik secara online maupun offline. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar tidak tepat. Kedua, penggunaan istilah 4 Pilar tidak dikenal dalam sejarah dan memori kolektif bangsa Indonesia untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian pilar. Ketiga, penggunaan istilah 4 Pilar oleh MPR RI merupakan kesalahan kategoris. Keempat, kegiatan sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan justru mendelegitimasi makna Pancasila dan upaya pembodohan kepada masyarakat.Kata kunci: Empat Pilar, Filsafat, bahasa, Politik bahasa, deligitimasi, makna, Pancasila.
KEARIFAN LOKAL BATAK TOBA DALIHAN NA TOLU DAN GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI PUBLIK Armaidy Armawi
Jurnal Filsafat "WISDOM" Vol 18, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jf.3522

Abstract

AbstractStarting with the problem of dalihan na tolu as a cultural value and public bureaucracy that based on good governance principles, in the context of local wisdom surely it will be aproblem for Batak Toba community. Local wisdom is not able tosolve directly local problems in their plurality and complexity as it takes place in Batak Toba community. Local wisdom, therefore, in the context of culture is only able to support its community. If it faces other cultures, then, there will be some cultural distortions. In order to eliminate the cultural friction and support community structure, therefore, it needs a more sublime local wisdom to create a creative and intelligence local culture. Someone may critically and ironically ask questions: why, in global era when the world had been a global village, men as a person or a group want to comeback to local images; and what it is like a cultural differential phenomenon that makes priority to the images and just want to be a different performance in the context of deconstruction.Keywords: Dalihan na tolu, Local wisdom, Public buereucrasy
Eksistensi Manusia dalam Filsafat Soren Kierkegaard Armaidy Armawi
Jurnal Filsafat "WISDOM" Vol 21, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jf.4738

Abstract

indirectly with cultural issues. The problems also have touched values of human rights, such as: restlessness, isolation, etc. Modern-man increasingly is trapped by a hole which is dug by him(her)self. Technological advances in modern civilization have made man arrogant that eventually plunged the man into a visible-life problem. Those basic or fundamental problems are very urgent and demanding an answer. To give the answer, it is needed an approach which orientates to human existence. It can be found in  thoughts of Sören Kierkegaard. Kierkegaard distinguishes the human existence into three distinctive levels, namely: (1) the aesthetic existence, (2) the ethics existence, (3) the religious existence. These levels will affect the human existence and it is its way. He differs from other existentialist philosophers who in general are atheists. Keywords: human existence, Sören Kierkegaard, cultural issues, the aesthetic existence, the ethics existence, the religious existence
Lahirnya Konsep Negara Sekular dalam Pemikiran Barat Armaidy Armawi
Jurnal Filsafat "WISDOM" Jurnal Filsafat Seri 19 Agustus 1994
Publisher : Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jf.31737

Abstract

Negara sebagai suatu masyarakat politik telah lahir sejak zaman Yunani.
Co-Authors Hastangka Hastangka Hastangka Hastangka Kaelan Kaelan