Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA Rony Jaya; Mhd. Rafi
Jurnal EL-RIYASAH Vol 9, No 1 (2018): Administrasi Pembangunan Masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v9i1.6823

Abstract

Pasal 87 ayat 2 UU Desa menyebutkan BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Fenomena umum yang terjadi di banyak BUM Desa setelah dibentuk adalah kesulitan mengembangkan usaha. Sebagaimana yang dialami oleh BUM Desa Rempak Maju Jaya Kampung Rempak Kecamatan Sabakauh Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan BUM Desa Rempak maju jaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik  pungumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian hambatan dalam pengembangan BUM Desa Rempak Maju jaya diantaranya adalah rendahnya kapasitas dan kompentensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dan jiwa wirausaha sehingga berdampak pada stagnasi unit usaha BUM Desa. Selanjutnya adalah Faktor komunikasi yang tidak efektif dan terbatasnya beberapa arus informasi diseputaran elit desa. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi terkait BUM Desa, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta skala dan jangkauan usaha yang ada masih terbatas
URGENSI CHECKS AND BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM Bustamin Bustamin; Rony Jaya
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 18, No 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.393 KB) | DOI: 10.31958/juris.v18i2.1740

Abstract

The reform movement opened the door to implementation of the 1945 amendment to the constitution. The urgency of the Indonesian government's control system, which included the legislative, executive and judicial institutions, was quite a concern. This condition is based on the fact that during the Orde Baru the concept of the Trias Politica Montesquieu was castrated by the authorities. Unlike the case of the Islamic constitutional system, the concept of mutual control was much more familiar when Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab called six (six) high-ranking friends to find a replacement. This was later considered the first Syura Institute in Islamic history. The purpose of this paper is to recognize the urgency of checks and balances in the Indonesian government system and in the Islamic state administration. This article uses a library research method with a qualitative descriptive approach, which is then analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana. The results show that following the amendment of the 1945 Constitution, the legislature, including the DPR and the DPD, has taken control of the executive and the Supreme Court and the Constitutional Court as a judicial body can control each other and establish a balance between these institutions. While the Islamic constitutional system in the Fiqh study of Siyasah was already familiar with the separation of powers and the separation of powers in the institutions of Tasyri'iyah, Tanfidziyah and Qada'iyah.