<![CDATA[AbstractCurrently, the spread of Covid-19 in Indonesia is very fast. However, until now the Government of Indonesia has not implemented a lockdown as has been done by other countries. For several reasons, including the imposition of a lockdown will disrupt the economy of the country and the people. Apart from that every state society has different characteristics and culture as well as different levels of discipline. In this case, the government is making efforts to prevent the transmission of Covid-19 by issuing Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and considering the proposed implementation of a civil emergency, so that the implementation of the PSBB can be carried out effectively. This study uses a qualitative descriptive research method with content analysis techniques. The results of the study indicate that the lockdown in all regions has not always been responded positively by the heads of regional governments. The Political Message of the Papua regional government has been conveyed firmly against the Central government not to carry out a lockdown, as an effort to protect Papuans from Covid-19 transmission. In a disaster condition, the government should provide flexibility to local governments through two-way communication and not always Top Down in the form of instructions or rules. In communication, openness, empathy, supportive behavior, positive behavior, and equality between central and regional governments are needed. So that it can achieve an effective communication in handling the prevention of Covid-19 transmission together.Keywords: Lockdown, Papua, Coronavirus AbstrakSaat ini penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat, namun sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memberlakukan Lockdown seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan beberapa alasan, diantaranya pemberlakuan lockdown akan mengganggu perekonomian negara dan rakyat. Selain bahwa setiap masyarakat negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda serta tingkat kedisiplinan yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mempertimbangkan usulan pemberlakuan darurat sipil, agar penerapan PSBB dapat dijalankan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (Content Analysis). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Larangan pemberlakuan Lockdown di seluruh daerah ternyata tidak selalu direspon positif oleh kepala pemerintah Daerah. Pesan Politik Pemerintah daerah Papua telah disampaikan secara tegas menolak pemerintah Pusat untuk tidak melakukan Lockdown, sebagai Upaya melindungi warga masyarakat Papua dari penularan Covid-19. Dalam kondisi bencana, seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah melalui komunikasi dua arah dan tidak selalu Top Down berupa instruksi atau aturan saja. Dalam komunikasi diperlukan sikap keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif, dan kesamaan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dapat mencapai suatu komunikasi yang efektif dalam menangani pencegahan penularan Covid-19 secara bersama-sama.Kata Kunci: Lockdown, Papua, Coronavirus]]>
