Yusida Fitriyati
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ZAKAT BASED ON THE REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY NUMBER 4 OF 2017 AT THE PALEMBANG CITY GOVERNMENT OFFICE M. Tamudin; Yusida Fitriyati
Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat Vol 21 No 2 (2021): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v21i2.10092

Abstract

This paper examines the implementation of professional zakat based on the regional regulation of the city of Palembang Number 4 of 2017 concerning zakat management at the Palembang city government office.This research is a field research by conducting a study of the laws that apply in society. This study looks at the application of professional zakat based on the Regional Regulation of Palembang City Number 4 of 2017 at the Palembang City Government Office. There are 3 problem formulations in this study, including "1. How is the implementation of professional zakat based on the Regional Regulation of Palembang City Number 4 of 2017 at the Palembang City Government Office? 2. What are the factors that influence the implementation of professional zakat based on the Regional Regulation of Palembang City Number 4 of 2017 at the Palembang City Government Office? 3. What are the efforts made by the Palembang City Government in overcoming the problem of implementing professional zakat based on the Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2017? From the results of the study it can be concluded that the implementation of professional zakat based on the regional city regulation of Palembang number 4 of 2017 in the Palembang city government office has been carried out but has not been maximized. There are still many ASNs (civilApparatus) who have not deposited professional zakat to the Palembang City BAZNAS. His awareness of paying professional zakat has only reached 13% of the existing muzakki. The enforcement of administrative sanctions or fines has also not been implemented due to political reasons. The factors that influence the implementation of professional zakat in the Palembang city government office are: the rule of law factor, the Palembang City BAZNAS factor, Keywords :Implementation, regional regulations, professional zakat.
ANALISIS KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Asmaul Fanhar; Muhammad Zuhdi; Yusida Fitriyati
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.968 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7930

Abstract

Allah SWT telah menetapkan aturan mengenai masalah pembagian waris di dalam al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Namun tidaj dapat dipungkiri terdapat seseorang yang mengalami kelainan kelamin yang disebut khuns̱ a (kelamin ganda) yang tidak dijelaskan dengan tegas dan rinci mengenai kewarisannya. Di dalam KUHPerdata juga tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai operasi penyesuaian kelamin. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam, bagaimana kedudukan ahi waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut KUHPerdata dan persamaan serta perbedaan kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam danKUHPerdata.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber dan jenis data sekunder dari bahan hukum primer yang diperoleh dari al- Qur‟an, Hadis, KHI, Ijtihad Ulama, Putusan Pengadilan Negeri, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.Berdasarkan hasil penelitian, menurut hukum Islam kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda adalah disesuaikan dengan status jenis kelamin pasca operasi. Dengan ketentuan bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam. Sedangkan menurut KUHperdata, operasi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin ganda tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris sehingga tetap mendapat bagian yang sama dengan orang lain. Kemudian persamaan antara hukum waris Islam dan KUHPerdata mengenai ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin adalah sama-sama memberikan hak waris dengan tidak mengecualikan bagiannya. Dan perbedaannya adalah dalam hal hak atau bagian yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda.