Nunuk Nuswardani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBENTUKAN LMDH: UPAYA MENCEGAH KONFLIK ANTARA PERUM PERHUTANI DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Wartiningsih Wartiningsih; Nunuk Nuswardani
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.944 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.8

Abstract

AbstractThis service activities Proposer Team begins concerns over the proliferation of various conflicts, looting and "resistance" of forest communities against Perum Perhutani KPH Madura. Whereas the existence of KPH as an institution at the site level / field has tasks and functions that are strategic security, protection, management of forest products, strengthening of public institutions, as well as the conflict resolver. Based on the identification and justification of existing problems, these service activities using the methods of implementation in the form of socialization, FGD and interviews. At the end of service activities can: (1) Establishment of Forest Village Community Organization (LMDH) in the framework of forest resources management system Collaborative Forest Management (CBFM); (2) To encourage and help people to register the certificate of its Land Rights; (3) For the realization of these service activities, Tim Proposer help citizens to obtain permits utilization of forest land from Perhutani KPH Madura as State forest managers.AbstrakKegiatan pengabdian ini diawali keprihatinan Tim Pengusul atas maraknya berbagai konflik, penjarahan dan “perlawanan” masyarakat sekitar hutan terhadap Perum Perhutani KPH Madura.Padahal keberadaan KPH sebagai institusi di tingkat tapak/lapangan memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu pengamanan, perlindungan, manajemen pengelolaan hasil hutan, penguatan kelembagaan masyarakat, sekaligus sebagai penyelesai konflik.Berdasarkan identifikasi dan justifikasi permasalahan yang ada, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelaksanaan berupa sosialisasi, FGD dan wawancara.Pada akhir kegiatan pengabdian inidapat: (1) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); (2) Mendorong dan membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat Hak atas Tanah yang dimilikinya; (3) Sebagai realisasi dari kegiatan pengabdian ini, Tim Pengusul membantu warga untuk mendapatkan surat ijin pemanfaatan tanah kawasan hutan dari Perum Perhutani KPH Madura selaku pengelola hutan Negara.
Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana Pembangunan Indonesia Siti Marwijah; Nunuk Nuswardani
RechtIdee Vol 9, No 1 (2014): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v9i1.417

Abstract

Pembangunan suatu negara wajib ditetapkan dalam suatu sistem yang komprehensif agar pembangunan berjalan secara terarah, terstruktur, dan terencana dengan baik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indone- sia wajib berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Pada masa orde baru sistem perencanaan ditetapkan oleh MPR dan disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah masa orde baru berlalu, tugas pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) diserahkan kepada Presiden dan wakil Presiden. Saat ini terjadi arus pendapat yang mengingink- an mereformulasi model GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan nasional ke depan. Namun, apakah MPR masih relevan sebagai lembaga yang diberi peran, fungsi dan kewenangan untuk merumuskan GBHN. Hal ini yang perlu dikaji untuk mendapatkan solusinya.Kata kunci : sistem perencanaan, pembangunan, GBHN, RPJN