Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung UNEJ e-Proceeding PROGRESIF: Jurnal Hukum
Darwance Darwance
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
AKTIVASI DAN MOBILISASI MASYARAKAT SADAR WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL, BAHARISME, & SUSTAINABLE GREEN TOURISM Darwance Darwance; Rendy Rendy
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 5 No 2 (2018): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v5i2.743

Abstract

Pasca tambang, pariwisata merupakan salah satu bidang yang sedang dikembangkan oleh hampir seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kabupaten Bangka Selatan. Salah satu daerah yang menjadi gudang destinasi berupa pantai di wilayah ini adalah Desa Pasirputih, Kecamatan Tukak Sadai. Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemuda desa setempat selama ini ternyata belum cukup mampu mendatangkan minat wisatawan untuk datang berulang kali ke destinasi wisata yang ada di sana, utamanya wisatawan yang berasal dari luar Pulau Bangka. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan sosialisasi, mobilisasi & pendampingan Desa Pasirputih dengan menggarap model destinasi wisata berbasis kearifan lokal potensi bahari & sustainable green tourism. Sebagai upaya lanjut untuk menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki, diadakan workshop dan focus group discussion (FGD). Setelahnya, dicanangkan Pasirputih sebagai desa wisata berbasis kearifan lokal, potensi bahari, dan sustainable green tourism. Melalui beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, tercipta beberapa hal, seperti semobayan Pasirputih Berseri (Berbudaya, Religius, Santun, Elok, Ramah dan Indah), komitmen untuk penguatan identitas Melayu di kawasan wisata, formulasi atraksi wisata, dan pembuatan website desa wisata
Pengaturan Komoditas Lada Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perspektif Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Darwance Darwance; Sigit Nugroho; Yokotani Yokotani
Kertha Patrika Vol 40 No 01 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p01

Abstract

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil lada dan timah yang menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Dalam rangka pengelolaan sektor pertambangan timah dan lada putih yang sudah mendapat perlindungan Indikasi Geografis, maka diperlukan upaya dari pengambil kebijakan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, pembahasan didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa sejumlah aspek telah memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kendatipun masih terdapat beberapa hal pula yang belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan oleh pembentuk peraturan daerah.
STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENGATURAN PERTIMAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: DARI ZAMAN VOC HINGGA INDONESIA MERDEKA Darwance Darwance; Sigit Nugroho; Yokotani Yokotani
UNEJ e-Proceeding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jembe
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan strategi pengelolaan sumber daya alam dalam pengaturan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari zaman VOC hingga Indonesia merdeka. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah. Pada zaman VOC, yang menjadi dasar hukum tata kelola timah adalah perjanjian yang dibuat oleh VOC dan Kesultanan Palembang. Begitupula ketika Inggris menguasai Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru ada ketika Belanda kembali berkuasa, ditandai dengan diterbitkannya Regelement Tin. Pada zaman Jepang, tidak ditemukan adanya dokumen hukum yang menjadi dasar hukum pengelolaan timah pada masa itu. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan timah, mulai diterapkan ketika Indonesia menyatakan merdeka, baik pada zaman Orde Lama, Orde Baru, lebih-lebih pasca reformasi yang melahirkan otonomi daerah. Pada masa ini, hampir setiap kabupaten/ kota yang ada di Provisni Kepulauan Bangka Belitung, mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur soal timah, termasuk pula peraturan daerah di tingkat provinsi.
Antroposentrisme dan budaya hukum lingkungan (Studi eksploitasi timah di Belitung Timur) Dwi Haryadi; Darwance Darwance; Putra Pratama Saputra
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1777

Abstract

Mining activities that tend to ignore or even damage the environment indicate an anthropocentrism behavior where human interests take more precedence than the environmental sustainability. Economic interests are often the main reason for mining activity such as cutting down protected forests, damaging and polluting watersheds, and etc. As an area that has been exploited for a long time, East Belitung has experienced the increasing number of its critical land and natural disasters such as floods because of tin mining that ignores the environment. This condition show that the legal culture of the miner's environment has not been developed yet, or it’s already exists but the clash with economic interests and dependence on tin has made anthropocentrism become more dominant. Policies, prevention efforts, socialization and enforcement have been carried out but the fact shows it’s not easy to harmonize between anthropocentrism and awareness of the environmental law of the community..
Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Darwance Darwance; Yokotani Yokotani; Wenni Anggita
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1998

Abstract

Basically, humans are born with different intellectual abilities in processing their thougths and produce somethingfrom that thought. Therefore, it is important to provide protection for the results of thought through the intellectual property rights regime. However, in practice there are still many cases where the intellectual property of a person or agroup or a legal entity is used without prior permission. This juridical normative research examines fundamental thoughts for the protection of the results of one's thinking which is called intellectual property rights. There are several thoughts which become form the basis for protecting intellectual property rights; they are the natural right protection to reputation that has been built over a long time and quite high cost and also as a form of compensation and encouragement for people to create or find something.With the basic ideas behind the protection of IPR, the protection provided will be maximized, and the results of one's thinking will be more respected, both moral rights and economic rights
Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Darwance Darwance; Rafiqa sari; Tiara Ramadhani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3504

Abstract

Data mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan menjadi negara dengan sumber daya alam paling melimpah di dunia. Perspektif kekayaan intelektual, potensi-potensi itu merupakan produk yang dapat dilindungi berdasarkan kepemilikan komunal indikasi geografis. Setelah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, terutama Persetujuan TRIPs, Indonesia berkewajiban memiliki regulasi yang memberikan perlindungan kepada indikasi geografis. Pada beberapa regulasi yang pernah ada, pemerintah daerah diberikan kewenangan sebagai pemohon saat pendaftaran sebuah produk sebagai indikasi geografis di kementerian. Faktanya, peran pemerintah daerah kurang optimal, terutama bila dilihat dari potensi yang dimiliki, ditambah regulasi sifatnya tidak imperatif. Penelitian ini bersifat normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, didapati hasil bahwa kedudukan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak imperatif mengatur secara spesifik kedudukan pemerintah daerah, sehingga dengan yang melimpah hanya sedikit yang didaftarkan akibat kurangnya kontribusi pemerintah daerah.
PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA DI DESA PASIRPUTIH MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM Reko Dwi Salfutra; Darwance Darwance
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 6 No 1 (2019): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v6i1.1422

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas utama hampir seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Desa Pasirputih di Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu daerah di Negeri Junjung Besaoh yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Dalam tahap implementasi, penarikan retribusi yang dilakukan semata-mata sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tempat wisata. Hanya saja, usaha ini kemudian menemui beberapa persoalan, salah satunya setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Oleh karenanya, kegiatan ini berupaya untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata melalui pengingkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum. Beberapa hal yang sudah dilakukan di antaraya adalah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan tempat wisata dan pembangunan fasilitas wisata di lokasi percontohan, pendampingan.
Co-Authors Dwi Haryadi Putra Pratama Saputra rafiqa sari Reko Dwi Salfutra Rendy Rendy Sigit Nugroho Tiara Ramadhani Wenni Anggita Yokotani Yokotani