Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta Susanto, Muhammad Hajir; Muizz, Fattah Nuur; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5253

Perjanjian antara penanggung dan tertanggung dalam asuransi menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan secara seimbang oleh para pihak yang melakukan perjanjian mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang dapat memicu sengketa. Salah satunya wanprestasi karena pemegang polis tidak membayar premi kepada perusahaan asuransi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep wanprestasi dalam pembayaran premi asuransi dan penerapan alternatif penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi oleh pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kajian lapangan dengan wawancara kepada responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang polis dapat dinyatakan wanprestasi apabila lalai membayar premi sebagai implementasi hubungan timbal balik atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan ketika pemegang polis wanprestasi adalah berakhirnya perjanjian asuransi dan pihak tertanggung kehilangan hak mendapatkan manfaat asuransi. PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta telah menerapkan penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dengan diawali proses musyawarah mufakat. Apabila musyawarah gagal akan dilanjutkan ke tahap arbitrase atau pengadilan.

Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun Muhhamad Habibi Miftakhul Marwa
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 23 No. 01 (2020): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v23i01.2403

Act No. 11 of 1992 about the Pension fund states retirement funds as legal entities that manage and run retirement programs that promise retirement benefits when retired or full duty to participants. As a legal entity of course the pension fund is based on the subject of the law as a human being, which has the right and obligation to do legal action to the other party. Pension funds have a legal entity status and may conduct activities from the date of ratification by the Financial Services Authority. Reviewed from the theory or the terms of the legal entity, the status of the legal entity of the Pension Fund has fulfilled the requirements of the material or formyl in the establishment of pension funds, such as having a separate property from the founders, have a specific goal to Conduct retirement benefits, have their own interests, have a regular organization in the Division of duties and functions between founders, supervisory boards, and managers, and obtain recognition and confirmation from the State authority. While the pension fund as an independent legal entity does not use the form of legal entity such as limited liability company, cooperative, or foundation, because there is a concept in the legal entity that does not conform to the concept of pension funds. Keywords: Legal Subject, Legal Entity, Pension Fund AbstrakUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun pada saat telah pensiun atau pensiun kepada pesertanya. Sebagai badan hukum, dana pensiun terletak sebagai subjek hukum layaknya manusia, yang memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain. Dana pensiun berbadan hukum dan dapat melaksanakan kegiatan sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dilihat dari teori dan persyaratan badan hukum, badan hukum dana pensiun telah memenuhi persyaratan baik materiil maupun formil dalam pembentukan dana pensiun, seperti memiliki kekayaan yang terpisah dari pendirinya, mempunyai tujuan khusus dalam menyelenggarakan manfaat pensiun, memiliki kepentingan, menyelenggarakan organisasi dalam pembagian tugas dan fungsi antara pendiri, dewan pengawas, dan pengurus, serta memperoleh pengakuan dan pengesahan dari otoritas negara. Dana pensiun sebagai badan hukum mandiri tidak menggunakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan, karena terdapat konsep dalam badan hukum yang tidak sesuai dengan konsep dana pensiun. Kata Kunci: Subjek Hukum; Badan Hukum; Dana Pensiun

MITIGASI BENCANA PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: PERSPEKTIF FIKIH PERLINDUNGAN ANAK Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2 (2021): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v7i2.4314

Child marriage, in the final analysis, is denial of childrens basic right. The practice also violates the prevailing law which sets a statutory age limitation for both men and women to marry at 19 years. The author seeks to analyse this legal-societal issue from Islamic law perspective. The analysis starts from the general observation that to prevent future dissent-disolvement of marriages, both parties should consider “rusyd”, in other words, their own or potential partners psychological, biological, and socio-economic maturity. In addition, to prevent child marriage, attention should be given to basic values of benefit (al mashlalah), the general principle of affection (mawaddah wa rahmah) and fulfillment of needs (taufir al-hajat).

Al-WalÄ` in Islamic Inheritance Law: Looking for Its Legal Effects Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Jurnal Hukum Novelty Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v11i1.a15307

Introduction to The Problem: Slaves and slavery had existed since before Islam preached by Muhammad (PBUH). Islam provides gradual problem-solving methods regarding slavery; one of them is through inheritance. In Islamic Law terms, it called al-walÄâ€™ or liberated slaves. The slave that freed by the master will gain the estate from him. However, slavery is now viewed as merely an academic discourse since it is considered no longer exist.Purpose/Objective Study: The purpose of this research is to find out the legal standing and legal effect of al- walÄâ€™ in the Islamic Inheritance Law.Design/Methodology/Approach: This study is classified as a normative study. The study employed secondary data obtained from the literature review on al- walÄ,â€™ and it analyzed descriptively using the conceptual approach.Findings: The study found that the substance for al- walÄâ€™ in the Islamic Inheritance Law of inheritance is to liberate slavery through legal descent-based kinship (nasab á¸¥ukmÄ«). A person who frees the slaves holds al- walÄâ€™ right. Accordingly, he has the right to inherit the slaveâ€™s wealth when the slave dies and does not have any inheritors. Second, al- walÄâ€™ brings a legal effect on the freed slaves, namely, the person who releases the slave, the slaveâ€™s left wealth, guardianship, legal competence, and the inheritance itself.

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4059

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep hukum perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan untuk menghindari perceraian perspektif hukum adat dan hukum Islam. Prinsip utama dilakukan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan selama-lamanya bukan sementara. Perselisihan rumah tangga yang tidak segera diselesaikan menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Akibat perceraian akan menimbulkan problematika terhadap anak, harta selama perkawinan, dan status salah satu bekas suami-istri menjadi janda atau duda. Artikel ini secara spesifik fokus menganalisis bagaimana konsep perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini adalah (1) Hukum perkawinan adat berpedoman pada pandangan hidup masyarakat adat yang dicerminkan pada sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan, pelaksanaan hukum perkawinan Islam berdasarkan sumber hukum Islam. Perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Setiap terjadi perselisihan perkawinan dianjurkan untuk segera diselesaikan supaya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. (2) Model penyelesaian perselisihan perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam diutamakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Mekanisme pelaksanaan musyawarah untuk damai dalam hukum adat dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih dibantu keluarga. Apabila tidak berhasil dimintakan bantuan kepada tokoh adat dan kepala desa yang dianggap memilik kewenangan dan otoritas lebih dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum Islam ialah melalui musyawarah, mediasi dan mengangkat hakam.

JUAL-BELI SATWA BURUNG DILINDUNGI NEGARA: TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Muhammad Hajir Susanto; Pribadi Nur Angga; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3102

Maraknya perdagangan satwa burung yang dilindungi negara menjadikan jumlah spesies tersebut semakin sedikit dan cenderung punah. Kepunahan suatu spesies akan berdampak terhadap ekosistem yang lainnya. Salah satu penyebab banyaknya praktik jual-beli satwa burung dilindungi adalah rendahnya proses penegakan hukum, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Artikel ini bertujuan untuk membahas tinjauan hukum perjanjian terhadap jual-beli burung yang dilindungi negara dan mengulas mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normative (normative legal research) dengan menelusuri studi pustaka (literatur research) yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli satwa burung yang dilindungi negara bertentangan dengan hukum perjanjian, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terutama syarat objektif berupa objek perjanjian termasuk yang dilarang untuk diperdagangkan, dan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal karena jual-beli satwa yang dilindungi negara masuk kategori tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelaku perdagangan satwa burung dilindungi dapat dilakukan penegakan hukum menggunakan sanksi pidana dengan dipidana denda minimal 100-500 juta dan penjara 1-5 tahun, atau melalui gugatan perdata dengan minta kompensasi ganti rugi.

Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JUSTISI Vol. 7 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i1.1170

Kajian mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari berbagai perspektif terus dilakukan oleh para akademisi, karena usia kawin seseorang bagian inheren untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan batas usia perkwinan perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia perkawinan perspektif hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam memiliki pengaturan berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam meraih tujuan perkawinan. Keluarga sakinah dibentuk melalui perkawinan yang sah. Dalam perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah, memilih pasangan harus mempertimbangkan otonomi dan usia dewasa. Kedewasaan pada kesiapan menikah bukan sekedar memperhatikan baligh (kedewasaan biologis), tetapi harus pada pertimbangan rusyd (kedewasaan psikologis-sosial) yang jikaÂ diterjemahkan dalam ke dalam usia adalah usia 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan.

Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Muhammad Hajir Susanto; Yonika Puspitasari; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1349

Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak keperdataan yang harus dijamin dan dilindungi. Tidak semua anak lahir bernasib baik. Ada anak dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah disebut anak sah. Sementara, disebut anak luar kawin yaitu anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah di mana laki-laki dan perempuan yang masih perjaka dan perawan. Adanya perbedaan hak yang diterima anak sah dengan anak luar kawin menarik untuk dikaji menggunakan berbagai perspektif, salah satu perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan konsep hukum Islam. Nasab anak dalam hukum Islam dibedakan antara anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan sah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Adapun hubungan anak luar kawin dengan bapaknya menurut hukum Islam, yakni tidak memilik hak keperdataan berupa tidak ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah.

Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten Muhammad Habibi Miftakhul Marwa; Fauzan Muhammadi; Muhammad Nur Syuhada
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Perkawinan anak menjadi permasalahan serius bangsa Indonesia karena berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Perkawinan semacam ini dikategorikan sebagai pelanggaran hak serta tumbuh kembang anak. Dampak perkawinan anak tidak hanya dirasakan anak yang dinikahkan, tetapi juga berdampak terhadap anak yang akan dilahirkan. Terjadinya perkawinan anak kebanyakan karena kehamilan sebelum menikah akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Mitigasi perkawinan anak di tengah pandemi melalui sekolah pra nikah bagi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Klaten, merupakan salah satu strategi untuk mencegah perkawinan anak dan pergaulan bebas yang dimulai dari diri sendiri. Pengabdian ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa yang dikemas dalam bentuk sekolah non formal dengan model ceramah, pelatihan, dan evaluasi. Pemahaman dan keterampilan peserta mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Kenyataan ini dibuktikan dari hasil pre-test yang diujikan sebelum peserta memperoleh materi yaitu nilai rata-rata peserta 75,29/100, dan hasil post-test setelah materi disampaikan kepada peserta hasil rata-rata mencapai 85,83/100. Sementara, berdasarkan kuesioner penilaian mitra bahwa keberdayaan peserta mengalami peningkatan dengan persentase setuju 57,7%, sangat setuju 34,6%, dan tidak setuju 7,7%. Mitigation of Child Marriage during a Covid-19 Pandemic Through Pre-Marriage Schools for the Klaten Muhammadiyah Student Association. Child marriage is a serious problem for the Indonesian people because it is closely related to aspects of education, welfare, social protection, health, and employment. This kind of marriage is categorized as a violation of the rights and development of children. The impact of child marriage is not only felt by the child who is married, but also has an impact on the child to be born. The occurrence of child marriage is mostly due to pregnancy before marriage due to uncontrolled promiscuity. Mitigation of child marriage in the midst of a pandemic through pre-marital schools for the Regional Leaders of the Klaten Regency Muhamamdiyah Student Association, is one strategy to prevent child marriage and promiscuity that starts with oneself. This service uses adult learning methods that are packaged in the form of non-formal schools with lecture, training, and evaluation models. Participants' understanding and skills have increased after participating in service activities. This fact is evidenced from the results of the pretest that was tested before the participants received the material, namely the average value of the participants was 75.29/100, and the posttest results after the material was delivered to the participants the average result reached 85.83/100. Meanwhile, based on the partner assessment questionnaire, participants' empowerment has increased with the percentage agreeing to 57.7%, strongly agreeing 34.6%, and disagreeing 7.7%.

Increasing legal and gender capacity for Nasyiatul 'Aisyiyah regional leaders of Klaten Regency Indah Nur Shanty Saleh; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Community Empowerment Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

The purpose of this community service is to increase legal and gender capacity for Nasyiatul 'Aisyiyah regional leaders of Klaten Regency. Nasyiatul 'Aisyiyah cadres as young Muhammadiyah women are expected to be able to carry out the function of preaching amar ma'ruf nahi munkar in the midst of rampant practices of inequality and injustice against women and children. The method of implementing the school of law and gender for Nasyiatul 'Aisyiyah Regional Leaders, Klaten Regency through lectures, forum group discussion, and making campaign media which are uploaded on social media. Law and gender school activities provide increased understanding and skills for Nasyiatul 'Aisyiyah leaders and cadres with 72.7% agreeing and 27.3% strongly agreeing. However, participants increasingly have the courage to take a role and have a positive influence on the struggle for gender equality and justice in Klaten Regency in particular, and Indonesian women in general.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search