Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2017 - 2022
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Indonesian Journal of International Law
Iman Jauhari
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia Jauhari, Iman
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 47, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2013.%x

Abstract

This paper aims to compare child protection law between Indonesiaand Malaysia especially in terms of family law (marriage), child definition andage limit, as well as other foundational principles. Content analysis method ofa variety of relevant references is used and a comparative approach to child protection law in Indonesia and Malaysia is taken. There are many similarities between child protection law in Malaysia and Indonesia, in which both systemsspecify the state, family, and parents responsibilities towards children. Alsospecified are handling of childs position, guardianship, rearing, adoption,religion, and abandonment. In addition, special protection such as maintenance,recovery, custody, care, investigation, nursing, education, prevention ofeconomic exploitation, prevention of sexual abuse, prevention of child torture,and disability treatment are also included. This paper concludes that in Malaysiachild protection law has been fully synthesised in Children Act of 2001 (Act611), while in Indonesia child protection law is scattered in a number of lawsrelated to children including the Child Protection Law.
Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam Jauhari, Iman
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 2 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2011.%x

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengaturan hukum positif tentang hak asuh anak (hadhanah) di Indonesia. Menjelaskan pandangan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadhanah) diluar pengadilan, dan penerapan teori tahkim untuk penyelesaian sengketa hadhanah dalam hukum positif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah content analysis(analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pandangan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di luar pengadilan tidak hanya mengacu pada peraturan perundangan-undangan saja, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai hukum masyarakat, kaidahkaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak hadhanah, demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Penerapan teori tahkim dalam penyelesaian sengketa hadhanahsangat efektif, cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan dalam menemukan kemaslahatan anak.
THE IMPLEMENTATION OF HADHANAH THEORY ON INDONESIAN CHILDREN RIGHTS PROTECTION Iman Jauhari
International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Vol 1 No 1 (2018): INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASEAN PERSPECTIVE AND POLICY (ICAP)
Publisher : International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.031 KB)

Abstract

Child’s custody in Islamic Law is stated in 38 Surahs and 79 Verses of Koran concerning to children rights. Children are both blessings and mandates from Allah, The Almighty, of whom we must take a good care due to the values, rights, and dignity they have as a member of human race. Children rights are also essential parts of Human Rights which is regulated on The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, under Article 28 B Paragraph (2) as amended by the Second Amendment of 2000. It is stated that, “Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination.”
TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI WARISNYA DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) Putra Zebua, Frans Rudy; Jauhari, Iman; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.935 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.635

Abstract

Masalah yang dihadapi Jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada dua faktor yaitu faktor yuridis, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa Pengacara Negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan Jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Kedua faktor non Yuridis, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.  Instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang menderita kerugian akibat perbuatan korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum sempat mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya secara tuntas, supaya mengajukan gugatan kepada ahli warisnya sehingga kekayaan negara yang terlanjur dikorupsi pelaku dapat dikembalikan secara maksimal. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Safrina, Rahmi; Jauhari, Iman; Arif, Arif
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.726 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v3i1.591

Abstract

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Berdasarkan monitorin PKPA di Sumatera Utara sejak 1999 sampai sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang dianggap sebagai hal biasa. Memandang pentingnya arti perlindungan anak, terutama anak yang berada di kawasan rumah tangga yang notabene berada di bawah pengawasan orang tua orang yang terdekat pada diri anak, maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pengaruh untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan sebagai gerakan global negara-negara di seluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan; Jauhari, Iman; Zahara, Elvi
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.714 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.627

Abstract

Korupsi merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi seobjektif mungkin. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalah gunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan publik atau Negara untuk keuntungan pribadi. Penyebab tindak pidana korupsi sulit dibuktikan di dalam persidangan, sehingga Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan kendala penuntutannya. Pelaku korupsi dan saksi maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penyebab putusan bebas dalam perkara korupsi yakni adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi adanya intervensi dari oknum – oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah/Negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggungjawab, baik dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan atau imbalan uang atau dengan kekeluargaan. 
REFORMULASI DAN SOSIALISASI KONSEP AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR DALAM BIDANG HUKUM Iman Jauhari
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i1.301

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah reformulasi dan sosialisasi konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang hokum yang berarti penegakan hkum. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dari referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Reformulasi dan sosialisasi konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang hokum perlu dilakukan dalam masyarakat Indonesia yang terus berubah. Perubahan itu perlu dikendalikan oleh system hokum nasional dengan hukum Islam sebagai salah satu unsure penting pembentukannya. Hukum nasional memuat aspirasi dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia ditaati dan ditegakkan oleh penyelenggara Negara serta penegak hokum mulai dari atas (pusat) sampai ke tingkat paling bawah dan pemulihan kedudukan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Amr ma’ruf nahi mungkar adalah gerakan dakwah tetap, yang konsekuen menegakkan kebajikan mulai dari diri sendiri diteruskan pada orang lain serta sungguh-sungguh mencegah kejahatan diri dan orang lain baik perorangan maupun masyarakat, secara serentak dan bijaksana, diiringi argumentasi yang meyakinkan serta tutur kata yang baik dengan selalu memperhitungkan situasi dan kondisi pada suatu masa dan tempat. Kata kunci: Reformulasi dan Sosialisasi, Konsep Amr Ma’ruf Nahi Mungkar
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat) Tarigan, Harimin; Jauhari, Iman; Sikumbang, Jusmadi
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 2 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v2i2.133

Abstract

This research aims to analyze the factors that cause the violation regulation of the charge transport of goods, to see the implementation of traffic and transportation laws which regulate the rule of the charge transport of goods and to review the exertions that can be done in law enforcement to the violation regulation of the charge transport of goods on the road of district. This research is the research of sociolegal law using the combination of normative juridical and empirical juridical method which having descriptive characteristic and perspective form. After analyzing the data, noted that the factors of the violation regulation of the charge transport of goods on the road of district: 1) the law substance, the legislation of traffic and transportation has not clearly organized the system of punishment for the offender of the violation regulation of the charge transport of goods on the road of district; 2) the law structure, the low quality and quantity of law upholder and also the low quality and quantity of law enforcement’s tools and facilities; 3) the law culture, the low level of work motivation, low commitment and low moral integrity of law upholder, along with the public’s obedience and knowledge about the determinate regulation of the charge transport of goods. The implementation of laws which controls the certain regulation of the charge transport of goods on the road of district is not done optimally by the inhabitants, the law culture of society and law upholder. The exertions that can be done as the law enforcement of the regulation of the charge transport of goods on the road of district are in preemptive way or using punishment, in preventive way and repressive way or using punishment tools.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA Riyanita Prasetya Putri; Iman Jauhari; Sri Walni Rahayu
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.785 KB)

Abstract

Dasar hukum pengurusan piutang negara yang berasal dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Selanjutnya dasar hukum BUMN di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun, Bank swasta dalam menjalankan kegiatannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pengurusan piutang negara, Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit organisasi yang bertugas mengelola piutang negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut DJKN). Kedua unit ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Kepala Kantor Wilayah DJKN di daerah secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala PUPN.Di bawah Kantor Wilayah DJKN, terdapat kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lembaga PUPN dibentuk dengan tujuan menarik kembali dana pemerintah yang dinilai macet secara efektif dan efisien tanpa melalui proses pengadilan
Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh Iman Jauhari
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 28 No. 1 (2010)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7839.397 KB)

Abstract

Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh
Co-Authors Arif Arif Azhari Yahya Dedi Harianto Husni Husni Jusmadi Sikumbang Lingga, Nimrod Gandatua Nasution, Solar Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan Putra Zebua, Frans Rudy Putra Zebua, Frans Rudy Riyanita Prasetya Putri Safrina, Rahmi Safrina, Rahmi Siregar, Taufik Siregar, Taufik Sri Walni Rahayu T. Fauzansyah Tan Kamello Tarigan, Harimin Yusri Yusri Zahara, Elvi Zahara, Elvi