Claim Missing Document
Check
Articles

PENGATURAN PENDAFTARAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA Yustisia Utami, Putu Devi
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23432

Abstract

Istilah Perseroan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata sudah tidak asing lagi bagi kita. Dasar hukum pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata adalah berdasarkan KUHD dan KUHPerdata. Berdasarkan pasal 23 KUHD, pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Akan tetapi, saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata dimana pendaftarannya mirip dengan pendaftaran badan usaha berbadan hukum yaitu dilakukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online. Ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian norma mengenai pendaftaran pendirian badan usaha bukan badan hukum. Berdasarkan paparan tersebut penulis menemukan permasalahan yaitu Bagaimanakah pengaturan mengenai badan usaha bukan badan hukum dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan Apa akibat hukum bagi badan usaha bukan badan hukum yang berdiri sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 tahun 2018 yang tidak mendaftarkan dirinya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep (Analytical Concept Approach). Kesimpulannya adalah berdasarkan asas lex posterior derograt legi priori, dalam hal terjadi dualisme pengaturan pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata, ketentuan hukum yang dipergunakan adalah KUHD dan KUHPerdata.
KAJIAN YURIDIS AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) OLEH BANK Putu Devi Yustisia Utami
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.659 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.739.69-77

Abstract

Banks in providing credit to community always prioritize the principle of prudence, however, any credit that has been provided by the bank has a risk. To minimize the risk of non performing loan by the debtor, banks often require collaterals. The collaterals submitted by the debtor is mostly in the form of land rights which is then be charged to the Encumbrance Right. When the debtor can’t pay the credit, the bank can execute the encumbrace right certificate of the collateral. However, in the fact that the execution of the encumbrance rights is not as easy as imagined, there are many obstacles that occur, so the bank tries to find other alternatives for the settlement of non performing loan with the Foreclosed Collateral (AYDA) process. In this study the author tries to examine the settlement of non performing loan by the Foreclosed Collateral (AYDA) process in terms of Law On Encumbrance Right. The conclusion in this study is, that the settlement of non performing loans through Foreclosed Collateral (AYDA) process as regulated in article 12 A of the Banking Law has violated the provisions of articles 12 and 20 of the Law On Encumbrance Right.This type of research is a normative legal research with a statutory approach and a legal concept analysis approach.Keywords : non performing loan, bank, collateral, AYDA
Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen Utami, Devi Yustisia; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i2.25669

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah Kabupaten/Kota melalui perusahaan air minum daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan air kepada perusahaan air minum. Perusahaan air minum sewaktu-waktu dapat menaikkan tarif air secara sepihak yang terkesan menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Hal ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan air minum dengan konsumennya dan untuk mengetahui pengaturan yuridis yang memuat aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan air minum adalah hubungan contractual, dan pengaturan yuridis aspek perlindungan  konsumen atas kenaikan tarif air minum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8-1999 serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.
TANGGUNG JAWAB PUBLIC FIGURE ATAS MEDIA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Ratu, Ida ayu Mas; Yustisia Utami, Putu Devi
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan dengan penyebaran informasi kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) serta mengkaji tanggung jawab public figure yang menyebarkan informasi tidak benar di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian dalam studi ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Seorang public figure sebagai pihak yang berkedudukan sebagai jasa pengiklan suatu produk wajib untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Pengaturan penyebaran informasi kepada konsumen berkaitan dengan promosi produk telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 UU PK. Seorang public figure yang menyebarkan informasi tidak benar berkaitan dengan promosi produk melalui social media yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Public figure ABSTRACT This study aims to identify and analyze legal arrangements relating to the dissemination of information to consumers based on the laws and regulations, namely Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) and to examine the responsibility of public figures who disseminate false information on social media based on the Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). The type of research in this study uses a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach and a legal analysis approach. The results of the study indicate that a public figure as a party who is domiciled as an advertiser of a product is obliged to provide correct information to consumers. The regulation of information dissemination to consumers related to product promotion has been expressly regulated in the provisions of Article 4, Article 7, Article 8 and Article 10 of the UU PK. A public figure who disseminates untrue information related to product promotion through social media that can cause consumer losses can be held accountable under the provisions of Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Keywords: Legal Protection, Consumer, and Public figure
KERJASAMA ANTARA NOTARIS/PPAT DENGAN BANK YANG DITUANGKAN DALAM SUATU PERJANJIAN REKANAN Utami, Putu Devi Yustisia
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banks in providing credit, require the role of Notary/PPAT in the process of binding credit agreements and credit guarantees. Because of the increasing number of Notary/PPAT in some area, this cause more difficult for a Notary/PPAT to get clients. To overcome this, some Notaries/PPAT’s want to get many clients by collaborating with the banks, which is stated in a partnership agreement. When a Notary/PPAT becomes a partner of the bank, they will obtain job and client from the bank and binding themselves to the bank. The problems in this study are How is the existence of a partnership agreement between the Notary/PPAT with the bank reviewed from UUJN, Notary Code of Ethics and PPAT Regulation. This study used a normative legal research, with a Statute Approach and the Analytical Concept Approach. The legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials.The conclusions in this stydy that the partnership between Notary/PPAT and the bank violates the provisions of article 16 paragraph 1 letter of the Law of The Notary and violates code of Ethics Notary and code of Ethics PPAT, as well as the partnership agreement between Notary/PPAT with the bank raises a contractual relationship between the Notary/PPAT and his client so that the Notary/PPAT can no longer carry out his position independently.
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT DAMPAK COVID-19 DENGAN RESTRUKTURISASI KREDIT (Studi di PT. BPR PADMA Denpasar) Kurnia Dewi, Lusiana; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui beberapa kriteria debitur yang terkena dampak Covid-19 yang berhak mendapatkan restrukturisasi atas fasilitas kreditnya di PT. BPR Padma Denpasar serta mengkaji pelaksaaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil penelitan memperlihatkan bahwa beberapa kriteria debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit meliputi seluruh debitur yang menurut penilaian Bank atas permohonan restrukturisasi yang diajukan debitur mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya karena terkena dampak pandemi Covid-19, lalu debitur kooperatif dan jujur dalam memberikan penjelasan mengenai kondisi debitur, serta debitur menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sampai kredit lunas. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya dalam menyelesaikan kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar dilakukan melalui tahapan penjadwalan kembali, penataan kembali, dan persyaratan kembali kepada seluruh debitur terdampak Covid-19. Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit, Covid-19 ABSTRACT The writing aims to find out some of the criteria for debtors affected by Covid-19 who are entitled to a restructuring of their credit facilities at PT. BPR Padma Denpasar as well as reviewing the practice of credit restructuring policies as an effort to resolve non-performing loans due to the impact of Covid-19 at PT. BPR Padma Denpasar. The writing uses methods of empirical juridical research through statutory dan fact approach. The result shows that several criteria for debtors who are entitled to credit restructuring include all debtors who, according to the Bank's assessment of the restructuring application submitted by the debtor, have difficulties in fulfilling their obligations affected by Covid-19 pandemic, then the debtor is cooperative and honest in providing an explanation of the debtor's condition, and debtors show good faith to fulfill obligations until the credit is paid. The practice of the credit restructuring policy as an effort to resolve non-performing loans affected by Covid-19 at PT. BPR Padma Denpasar is carried out through stages of rescheduling, realigning, and returning requirements to all debtors affected by Covid-19. Key Words: Problem Credit, Credit Restructuring, Covid-19
Penguatan Produk Pangan Tradisional Serta Literasi Hukum Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Tunjung Mekar Budi Mas Aryawan, I Komang; Devi Yustisia Utami, Putu; Hatiningsih, Sayi
WARTA LPM WARTA LPM, Vol. 25, No. 1, Januari 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/warta.v25i1.15589

Abstract

Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Tunjung Mekar yang terletak di Desa Cempaga Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali merupakan UMKM yang bergerak dibidang pangan tradisional dengan berbagai produk yang dihasilkan, seperti: (1) Jajanan Cakar Ayam, (2) Keripik Talas dan (3) Keripik Singkong. Permasalahan mitra adalah pemasaran produk terbatas area lokal, alat produksi kurang memadai dan belum memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil. Metode pelaksanaan difokuskan ke tiga aspek prosedur kerja, yaitu: manajemen bidang pemasaran, manajemen bidang produksi dan manajemen bidang hukum. Masing – masing prosedur kerja terdiri dari perencanaan dimana dalam kegiatan perencanaan adanya sosialisasi kegiatan, koordinasi tim dan mitra, penentuan waktu kegiatan dan pengumpulan data terkait. Selanjutnya kegiatan inti dilakukan pelatihan dan pendampingan serta diakhiri dengan evaluasi kegiatan. Hasilnya, penguatan bidang pemasaran mitra melakukan pemasaran produk pangan tradisional menggunakan media pemasaran online dengan aplikasi e-commerce “Toko Pangan” sehingga radius pemasaran menjadi lebih luas yang berbanding lurus dengan peningkatan omset penjualan setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini. Penguatan bidang produksi, mitra diberikan peralatan produksi yang lebih modern sehingga kapasitas produksi meningkat, dan literasi hukum yang diberikan mitra dapat memahami hukum tentang transaksi elektronik dan ijin usaha serta mitra memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga mendapatkan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk pengembangan usaha.
Perwujudan Prinsip Umum WTO dan Prinsip Resiprositas Dalam Kesepakatan Dagang Tiongkok Fase Pertama Cresta Violy Veronika; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to analyze about international trade principles that enacted in GATT 1944 with correlation in trade agreement made by US-China as countries with strong economical state. This article contains analysis about the fulfillment of the reciprocity principle between US-China trade agreement. This article uses normative legal method with statute approach that refer to Economic and Trade Agreement Between the United States of America and The People’s Republic of China (Phase One). The absence of the reciprocity principle in this agreement is contained in section 6 Article 6.2 concerning in Expanding Trade. This article mentions a clause about the obligation for China to comply in import purchases toward US’s product. This statement shows an imbalance with the purchase of China’s product conducted by US. The authors found that the fulfillment of the reciprocity principle in accordance with GATT 1944 did not fully accomplished. Thus, the application of this agreement does not obtain a maximum profits between two parties as the purpose of applying reciprocity principle in international trade. Key Words : Trade Agreement, Reciprocity Principle, International Trade
PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR Ni Luh Putu Yoni Priyacitta; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.215 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i04.p19

Abstract

Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit tanpa agunan terhadap debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat perjanjian kredit tanpa agunan berlangsung. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kredit tanpa agunan dapat dilihat dalam Surat Edaran Direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Pada tahapan pencairan kredit tanpa agunan dilakukan hampir sama dengan pencairan kredit umum namun, penandatanganan kredit mayoritas dilakukan secara di bawah tangan. Akibat hukum bagi karyawan yang mengundurkan diri pada saat kredit tanpa agunan berlangsung adalah berubahnya status kredit tanpa agunan menjadi kredit umum. Karyawan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran kredit dengan uang pesangon atau uang penggantian hak yang diberikan pada saat pengunduran diri. The writing aims to find out the implementation of unsecured loans to debtors who are employees of PT. BPR Padma and to find out the legal consequences that occur if employees of PT. BPR Padma resigned during the unsecured credit agreement. The writing of this article uses an empirical legal research method with an approach that contains elements of the fact approach and statute approach. This study shows the results that the implementation of unsecured loans can be seen in the Circular of the Directors of PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Credit/Xi/2019. At the stage of disbursement of unsecured loans, it is carried out almost the same as general credit disbursement, however, the majority of credit signings are carried out under hands. The legal consequence for employees who resign when unsecured credit takes place is a change in the status of unsecured credit to general credit. Employees are required to pay the remaining credit installments with severance pay or compensation payable at the time of resignation.
PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM PEER TO PEER LENDING luh sarini; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.795 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p05

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami hubungan setiap pihak pada sistem Peer to Peer Lending secara hukum serta menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa pada sistem Peer to Peer Lending. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis isu hukum yang sumber hukumnya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil pada penulisan ini menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait penyelesaian sengketa dalam sistem Peer to Peer Lending. Sengketa pada sistem tersebut membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, serta terjangkau sehingga perlu dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa online yang khususnya menangani sengketa bisnis dengan sistem Peer to Peer Lending. This study aims to understand the relationship of each party in the Peer to Peer Lending system legally and to analyze dispute resolution arrangements in the Peer to Peer Lending system. The method in this research is normative juridical research using a statutory approach in analyzing legal issues whose sources of law come from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this paper indicate that there is no specific arrangement regarding dispute resolution in the Peer to Peer Lending system. Disputes in this system require a dispute resolution process that is fast, easy, and affordable, so it is necessary to establish an alternative online Dispute Resolution Institute which specifically handles business disputes with the Peer to Peer Lending system.