Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Masyarakat, Kebudayaan dan Politik WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Akses Law Doctoral Community Service Journal
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJA I Made Hendra Gunawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.632 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja BerkaitanDengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja“. NonCompetition Clause merupakan sebuah klausula yang mengatur bahwa tenaga kerjasetuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggapsebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangkawaktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau berakhirnya sebuah perjanjian kerja.Dengan adanya Non Competition Clause dalam sebuah perjanjian kerja mengakibatkandibatasinya hak seseorang untuk mendapat pekerjaan, sehingga perlu dikaji mengenaiperlindungan hukum terhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya Non CompetitionClause pada sebuah perjanjian kerja. Makalah ini dibuat menggunakan metode analisisnormatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkajidan meneliti peraturan perundang-undangan. Jadi pencantuman Non CompetitionClause pada sebuah perjanjian kerja sangat bertentangan dengan perlindungan haktenaga kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJA I Made Hendra Gunawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.632 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja BerkaitanDengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja“. NonCompetition Clause merupakan sebuah klausula yang mengatur bahwa tenaga kerjasetuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggapsebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangkawaktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau berakhirnya sebuah perjanjian kerja.Dengan adanya Non Competition Clause dalam sebuah perjanjian kerja mengakibatkandibatasinya hak seseorang untuk mendapat pekerjaan, sehingga perlu dikaji mengenaiperlindungan hukum terhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya Non CompetitionClause pada sebuah perjanjian kerja. Makalah ini dibuat menggunakan metode analisisnormatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkajidan meneliti peraturan perundang-undangan. Jadi pencantuman Non CompetitionClause pada sebuah perjanjian kerja sangat bertentangan dengan perlindungan haktenaga kerja.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA PINJAM NAMA Ni Made Rai Manik Galih Sari; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.72 KB)

Abstract

Judul penulisan ini tentang akibat hukum terhadap kepemilikan saham yang dilakukan secara pinjam nama. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah tata cara kepemilikan saham, dan bagaimanakah akibat hukum jika suatu investor asing melakukan kepemilikan saham secara pinjam nama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriftif. Hasil penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang secara tegas atas kepemilikan saham yang dilakukan oleh investor asing dan mengenai tata cara kepemilikan saham yang digunakan oleh investor dapat dilakukan dengan cara membeli pada saat penawaran umum(Pasar Perdana) serta membeli saham yang telah beredar (Pasar Sekunder) diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan apabila kepemilikan saham dilakukan secara pinjam nama tidak memenuhi syarat obyektif dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka akibat hukum yang timbul di dalam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Eka Widiantari; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.475 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “ Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar’’ dilatar belakangi oleh Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi Pemanfaatan aset daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang dikaitkan dengan praktek dimasyarakat, dengan menggunakan data primer data yang langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Walikota Denpasar di bagian Pengelolaan Aset Daerah. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal karena pemerintah Kota Denpasar belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana mengatur tentang tarif retribusi sewa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga pemungutan terhadap retribusi daerah dapat di maksimalkan.
Democratic values in Balinese traditional society: Analysis of the making and the content of Desa Pakraman’s awig-awig IGP Bagus Suka Arjawa; IGA Mas Rwa Jayantiari
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30 No. 4 (2017): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.664 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V30I42017.428-436

Abstract

This article describes the existence of democracy at a traditional level in Desa Pakraman in Bali. In Balinese society, Desa Pakraman is the root of social life, where people make interaction in culture and religion. Desa Pakraman is an organization underlies the life of Balinese society. Desa Pakraman has traditional instrument, called awig-awig. Awig-awig is an instrument of customary law in the society where the people have to obey the norms of the traditional law institution. Democratic practices and norms are apparent when people at Desa Pakraman build the awig-awig. Freedom of opinion can be found when people deliver their opinion we can find the equality of the human being. The research held in Desa Pakraman Penyalin, Tabanan, Bali, with qualitative method research. This research used democratic theory and participant theory. The research found that democracy has been practised at traditional society in Bali especially when people build the instrument of customary law. In Bali, this is called awig-awig. The awig-awig contains democratic instruments like equality before the law, human right and regular election to vote Desa Pakraman’s officials.
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA PENDATANG DI DESA PAKRAMAN TENGKULAK KAJA KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman; Oka Parwata, AA Gede; Mas Rwa Jayantiari, I Gst Agung
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.464 KB)

Abstract

Judul penelitian ini yakni Implementasi Hak Dan Kewajiban Pengusaha Pendatang (Di Desa Pakraman Tengkulak Kaja Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada serta didalam penelitian ini penulis akan tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum. Bali merupakan pulau destinasi pariwisata yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, budaya, tradisi, adat, dan memiliki persekutuan masyarakat adat yang disebut dengan desa pakraman. Desa pakraman mempunyai otonomi untuk membentuk sebuah aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang tercatatkan dalam awig-awig/perarem, sebagai instrumen pengaturan masalah di Bali khususnya tentang pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja. Pengaturan pengusaha pendatang telah diatur dalam pararem Desa Pakraman Tengkulak Kaja tahun 2014 tentang penduduk pendatang. Hak pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja akan diperoleh ketika terlebih dahulu memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tercantum di dalam pararem dan harus membayar kompensasi diawal sebesar 2,5% dari jual beli harga tanah dan kemudian segala hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh pengusaha pendatang seperti pelayanan terkait mengurusan surat-surat izin/ dokumen seperti: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), serta hak yang lain seperti mendapat perlindungan dan keamanan dari desa pakraman.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJA I Made Hendra Gunawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.844 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berkaitan Dengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja“. Non Competition Clause merupakan sebuah klausula yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau berakhirnya sebuah perjanjian kerja. Dengan adanya Non Competition Clause dalam sebuah perjanjian kerja mengakibatkan dibatasinya hak seseorang untuk mendapat pekerjaan, sehingga perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya Non Competition Clause pada sebuah perjanjian kerja. Makalah ini dibuat menggunakan metode analisis normatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Jadi pencantuman Non Competition Clause pada sebuah perjanjian kerja sangat bertentangan dengan perlindungan hak tenaga kerja.
PENEGAKAN AWIG-AWIG LARANGAN BERBURU BURUNG DI DESA PAKRAMAN KAYUBIHI, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI Indra Wirajaya, Pande Putu; Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Desa Vol. 04, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.744 KB)

Abstract

Masyarakat di Desa Pakraman Kayubihi membuat aturan mengenai larangan berburu burung di desa pakraman tersebut yang di muat dalam awig-awig dikarenakan aktivitas perburuan liar sangat marak terjadi di desa pakraman tersebut. Hal ini juga dilandasi oleh konsep Tri Hita Karana dan upaya berperan serta untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui latar belakang serta penegakan larangan berburu burung di Desa Pakraman Kayubihi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta. Sanksi bagi pelanggar ketentuan awig-awig larangan berburu burung tersebut yakni denda sebesar Rp.1000,- dikalikan seluruh jumlah kepala keluarga di Desa Pakraman Kayubihi serta meminta maaf di hadapan warga pada saat paruman. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan maka awig-awig mengenai larangan berburu di Desa Pakraman Kayubihi efektif dalam menanggulangi maraknya aksi perburuan liar di desa pakraman tersebut dan menjadikan awig-awig Desa Pakraman Kayubihi sebagai alat kontrol sosial.
FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENEGAKAN AWIG AWIG DI DESA PAKRAMAN PADANG TEGAL KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR Adyota, Adyota; Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.93 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig-awig di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”. Otonomi Desa Pakraman memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pariwisata di Desa Pakraman Padang Tegal demi terciptanya harmonisasi di lingkungan masyarakat. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan kelembagaan adat yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal berupa Kebendesaan dan Pelaksanaan awig-awig di Desa Pakraman Padang Tegal ini sesuai dengan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
PELAKSANAAN SANKSI ADAT KASEPEKANG (STUDI DI DESA PAKRAMAN ASAK KARANGASEM) Hadi Susena, I Gede; Sukerti, Ni Nyoman; Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Kertha Desa Vol. 03, No. 01, Juli 2016
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sanksi Kasepekang yang terjadi di Desa Pakraman Asak Karangasem tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena sanksi tersebut, dapat dikatakan demikian karena sanksi kasepekang yang diterapkan oleh pajuru desa tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan tata cara penjatuhan sanksi kasepekang berdasarkan pararem (produk hukum adat Bali) yang sudah di sepakati bersama dalam rapat desa sabu di Desa Pakraman Asak Karangasem. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas kewenangan prajuru desa dalam melaksanakan sanksi adat yang diberikan terhadap krama desa di Desa Pakraman Asak, Karangasem, Serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila prajuru desa terbukti arogan atau sewenang-wenang dalam memberikan sanksi terhadap krama desa. Kewenangan prajuru desa dalam menjatuhkan sanksi kasepekang harus melakukan rapat ditingkat keprajuruan dan selanjutnya diumumkan dalam rapat desa sabu. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila prajuru desa terbukti arogan atau sewenang-wenang dapat diberikan sanksi (1) peringatan, (2) teguran, dan (3) diberhentikan sebagai prajuru desa. Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, ada indikasi bahwa prajuru desa telah melanggar Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 1 ayat 3, serta melanggar keputusan majelis utama desa pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007.
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Adyota, Adyota Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Mayun Trisna Putra Anak Agung Sri Indrawati Artha, I Gede Yoga Bustami, Simona Diane Prihastuti Dominikus Rato Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman Geme, Maria Theresia Gultom, Elfrida Ratnawati I G. A Bagus Agastya Pradnyana I G. A. Tirta Sari Dewi I Gde Anriz Madha I Gede Hadi Susena, I Gede I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Kadek Adhi Jana Wiguna I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Kasta Arya Wijaya I Made Cahya Pujawan I Made Hendra Gunawan I N. Wita Ida Bagus Putra Atmadja Indra Wirajaya, Pande Putu K. Wirta Griadhi Kadek Denyk Rizky Nugroho Luh Dita Yanti Mohammad Jamin Ni Luh Dewi Sundariwati Ni Luh Putu Eka Widiantari Ni Luh Sukma Imagy Ni Made Rai Manik Galih Sari NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Mirayanthi Utami Ni Wayan Eka Rusmegayani Nur, Abdul Rahman NYOMAN MAS ARYANI Putu Ulandari Sri Lestari Sagung Putri ME Purwani Sri Warjiyati, Sri St. Laksanto Utomo Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Yulia .