Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PIDANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN Asnawi Asnawi; Asih Gaduh Andriani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.928 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i10.p15

Abstract

Pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan amanat Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa Kampanye yang seharusnya digunakan untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu, justru sering ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu dalam masa kampanye yang memenuhi aspek kepastian hukum dan untuk mengetahui tindak pidana kampanye pemilu tahun 2019 di provinsi Banten. Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kepastian penegakan hukum di dalam pemilu merupakan salah satu tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat dan menghasilkan pemilu yang berkualitas berdasarkan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Apabila dilihat dari aspek kerawanan tahapan, tahapan kampanye di provinsi Banten masuk ke dalam kategori rawan tinggi. Bawaslu Banten hingga Maret 2019 mencatat jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu sebanyak 11.122 kasus, yang terdiri dari 11.073 kasus pelanggaran kampanye dan 49 kasus pelanggaran pidana kampanye. General elections are the implementation of people's sovereignty which aims to produce a democratic government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. election criminal offenses. This study aims to determine law enforcement against violations of election crimes during the campaign period that meet the legal certainty aspects and to find out about the criminal offenses for the 2019 election campaign in Banten province. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a case approach. This research uses secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study concluded that the certainty of law enforcement in elections is one of the goals to create order, security and peace in society and produce quality elections based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair elections. When viewed from the aspect of stage vulnerability, the campaign stages in Banten province fall into the high-prone category. Bawaslu Banten until March 2019 recorded the number of violations that occurred at the campaign stage, namely as many as 11,122 cases, consisting of 11,073 cases of campaign violations and 49 cases of campaign criminal offenses.
INTERAKSI SOSIAL KKM 46 PADA KEGIATAN KHITAN MASSAL DI DESA BANJARSARI KECAMATAN WARUNG GUNUNG KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 Fatari; Asnawi; Ahmad Munawir; Surachman; Gatot Hartoko; Ardi Hidayat; Hadi Kurniawanto
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.951 KB) | DOI: 10.46306/jabb.v2i1.57

Abstract

Khitan atau sunatan sudah sangat familier dan biasa kita dengar. Dibeberapa tempat, acara khitanan anak anak bahkan dijadikan acara hajatan. Namun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 46 merupakan kegiatan pengabdian berupa interaksi social masyarakat. Tujuan dari penulisan ini untuk penyampaian informasi tentang kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 46 di desa Banjarsari kecamatan Warung Gunung kabupaten Lebak, dari beberapa program kegiatan, KKM Kelompok 46 melaksanakan program pokok yaitu kegiatan Khitan Massal yang meliputi (1) partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan (2) capaian program kerja dan dampak kegiatan bagi masyarakat khususnya dampak manfaat bagi masyarakat desa Banjarsari. Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIE Bina Bangsa tahun 2017 oleh kelompok 46 menggunakan  metode Participatory Rural  Appraisal (PRA) dan metode pendekatan social kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan Khitan Massal ini, diikuti oleh 10 (sepuluh) anak dari keluarga yang kurang mampu perwakilan setiap RT, yang berada di desa Banjarsari, dan berjalan lancar dari awal sampai akhir pelaksanaannya
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Asnawi; Faturohman
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.12

Abstract

Penyerangan terhadap nama baik seseorang dalam bentuk pencemaran nama baik, telah menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial bagi pihak yang nama baiknya dicemarkan. Pencemaran nama baik dalam persfektif hukum pidana diatur di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara spesifik menjelaskan tentang apa itu pencemaran nama baik, dan juga dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa: pertama, pencemaran nama baik menurut KUHP yaitu pasal 130, terdiri dari pencemaran yang dilakukan secara lisan dan tulisan dengan unsur-unsur delik yaitu harus dilakukan dengan sengaja, menuduh suatu hal, supaya diketahui umum; kedua, Penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasalpasal penghinaan dalam KUHP. Dengan unsur-unsur delik yaitu dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Mohammad Hifni; Asnawi
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i1.4

Abstract

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengembangan fisiknya, maupun dalm pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hadanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hadanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak orangtuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.
DIMENSI HUKUM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN DAN ALAM Faturohman Faturohman; Asnawi Asnawi
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i1.29

Abstract

In the environmental management system, it is known that the State has power over natural resources. This principle means that the State through the government is authorized to regulate, control and develop all matters relating to environmental management. Article 8 paragraphs (1) and (2) of the Environmental Management Act. The purpose of the research is the protection and management of the environment to determine the State's responsibility in law enforcement against violations of the environment and nature. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a case approach. This research uses secondary data, which consists of secondary legal materials and tertiary legal materials. From the results of the study, it was concluded that the certainty of law enforcement is the government's responsibility for environmental and natural violations
UJI MATERIIL PERATURAN PERMENKUMHAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Asnawi Asnawi; Arif Nurrohman
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i2.45

Abstract

Legislation has a strategic role in the state of Indonesia, which is a state of law in running a country for the protection of human rights based on law. This is the basis of the state as well as a strategy to achieve the objectives as set out in the constitution. In the amendments to the Constitution, the two state institutions, namely the Supreme Court and the Constitutional Court, expressly authorizes the judicial review of legislation. In formulating the problem, it is to find out how the juridical review of the judicial review of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights number 1 of 2018 concerning paralegals and how to consider the Supreme Court's decision on paralegals based on the decision Number 22 P / HUM / 2018. To find out the considerations in the decision of the Supreme Court Number 22 P/HUM/2018, this study aims to find out the regulation of the Minister of Law and Human Rights number 1 of 2018 concerning paralegals against law number 18 of 2003 regarding advocates. The method used in this research is the study research method, which is a study or study of a problem that has a specific nature, which can be carried out with quantitative or qualitative approaches based on individual goals. This research uses data tools in the form of document studies or library materials that are closely related to research. While the method used is a qualitative approach where this approach produces normative juridical legal writing research. The results of this study indicate that there are similarities in reasons as the basis for the cancellation of the Permenkumham. The Supreme Court has the authority to cancel the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. However, the practice of canceling the Regulation of the Minister of Law and Human Rights is contrary to the Decree of the Minister of Home Affairs with the Act and the presidential government system
PKM SOSIALISASI HUKUM TENTANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PERHITUNGANNYA DI DESA SINARMUKTI Nurul Qolifah; Hadi Haerul Hadi; Uluhiyah Uluhiyah; Ahmad Hilwani; Asnawi Asnawi; Harry Qurba; Anton Nasrullah
Indonesian Collaboration Journal of Community Services Vol. 1 No. 3 (2021): Indonesian Collaboration Journal of Community Services
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.56 KB) | DOI: 10.53067/icjcs.v1i3.20

Abstract

Land registration is a form of land administration regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). As stated in the UUPA, land registration must be carried out because the purpose of land registration is very beneficial for land rights holders. However, there are still individuals who have not completed the land registration process in Sinarmukti Village. This is an unorganized form of land administration. Many factors cause the absence of orderly land administration, one of which is the lack of public understanding of agrarian laws and regulations, especially regarding land registration which is one component of land administration. Many problems may arise if land registration is not carried out; for example, a common problem in Indonesia is disagreement (land disputes). Land disputes continue to occur; one of the causes is the irregularity of land administration in the past. This problem can happen anywhere and can appear in the Sinarmukti Village community. Therefore, agricultural law counseling activities are carried out to increase public understanding of agrarian law, especially the orderly land administration with land registration. These activities are carried out through the use of an online seminar system or webinars. The general public can follow the guidelines from the webinars so that the public becomes aware and knows about land administration
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Andi Nurfadhila Brilyana Baso; Asnawi Asnawi; Aris Setyanto Pramono
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v3i1.61

Abstract

The development of the world in the modern era is increasingly widespread economic activity by utilizing the Internet as a medium of communication in electronic commerce or e-commerce as a medium of transaction. Every consumer according to Article 4 letter c of the Consumer Protection Act has the right to correct, clear and honest information. So information is an important thing for consumers, if the information is not conveyed correctly it is a violation by business actors against consumers. This research method is research using a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques were carried out by means of literature studies and interviews. The primary data used is interviews with consumers who have experienced losses in online buying and selling transactions, while the secondary data used is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 and the Civil Code. Based on the results of the research, referring to article 4, article 7 of the Consumer Protection Act and article 9 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions that the granting of the right to information for consumers is an important element in consumer rights. Thus, legal protection of the right to consumer information has not been able to work properly because business actors are still ignoring their obligations and the lack of concern for business actors which results in non-fulfillment of guarantees for consumer rights