Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Jatiswara Indonesia Berdaya Private Law Commerce Law
Hirsanuddin Hirsanuddin
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA PELAYANAN KESEHATAN Eko Esti Santoso; Kurniawan Kurniawan; Hirsanuddin Hirsanuddin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.755 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Kota Mataram diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. This study aims to determine the legal protection of consumer rights in using health services in the city of Mataram. The research method used is empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach which is then analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study indicate that legal protection for consumers legal protection for consumers in using health services in the city of Mataram is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 22 of 2009 concerning Hospitals and Law Number 36 of 2009 concerning Health.
Kedudukan Akta Risalah Lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Sudiarto Sudiarto; Kurniawan Kurniawan; Hirsanuddin Hirsanuddin
Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i2.282

Abstract

Auction is a sale of goods which is open to the public with a written and or oral price offering which is increasing or decreasing to reach the highest price, which is preceded by an auction announcement. The legal consequence of selling by auction is that if a foreigner wins the auction, he will receive the delivery of “property rights” from the auction object in the form of an object of mortgage, while on the other hand it determines that the land law system in Indonesia adheres to the principle or principle of nationality. The meaning of the principle of nationality is that foreign citizens are not allowed to obtain ownership rights to land in Indonesia. This research uses normative legal research. The results of the discussion of this research are the status of the Minutes of auction as evidence of transfer of title to land for foreign citizens, namely the deed of auction minutes made by auction officials can be used as a basis for evidence of transfer of ownership rights to land for foreign citizens in the National Land Agency agency.
Prinsip Good Corporate Governance dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di Pos Indonesia Cabang Mataram) Aditya Rizky Haryo Yudanto; Zainal Asikin; Hirsanuddin Hirsanuddin
Indonesia Berdaya Vol 3, No 4: August-October 2022
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia cabang Mataram dan untuk menganilsis implikasi hukum terhadap penerapan GCG. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan Perundang undangan dan implementasi hukum, dengan menggunakan pendekatan Perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia telah diterapkan dengan baik oleh PT Pos Indonesia.
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Timur Lalu Husni; Any Suryani Hamzah; Hirsanuddin Hirsanuddin
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2113

Abstract

Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Penempatan Pejerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dan pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa. Sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Pemenang Timur merupakan salah satu desa pengirim pekerja migran Indonesia ke Luar negeri dan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariwisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang penempatan pekerja migran yang benara serta bahaya perdagangan orang serta migrasi aman dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat Desa Pemenang Timur yang untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia.
Kajian Yuridis terhadap Influencer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Hirsanuddin Hirsanuddin; Lalu Wira Pria Suhartana
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan pengawasan hukum persaingan usaha terhadap influencer oleh komisi pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan UU Nomor 5 tahun 1999 beserta seluruh pengaturan pelaksananya dalam rangka pengimplementasian hukum persaingan usaha, pengawasan terhadap influencer dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaiangan Usaha Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu pada Pasal 35 tentang tugas dari KPPU itu sendiri. Tugas KPPU sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut memberikan kewenagan untuk mengawasi setiap kegiatan usaha, termasuk usaha dengan influencer.
Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Chintia Rizki Hasbi; Hirsanuddin Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2810

Abstract

The purpose of this research is to find out the fulfillment of the elements of discrimination in a business competition. The type of legal approaches and legal considerations decided by KPPU in KPPU Decision Number 08/KPPU-I/2020 concerning alleged violations of Article 19 letter d Law Number 5 of 1999. The research method uses normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and a case approach. From the results of the study and analysis, it can be concluded that PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk and PT Telekomunikasi Seluler have been proven to practice discriminatory practices by blocking internet access services for Netflix, in examining this case, KPPU uses the Rule of Reason approach, and the decisions issued by KPPU have not provided a sense of justice to one of the parties, namely Netflix.
Penanganan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen Iii Dalam Perkara Nomor 30/Kppu-I/2019 Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Yuditheo Wardana; Hirsanuddin Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2812

Abstract

The purpose The purpose of this research is to find out the Principles of Handling Tender Conspiracy in Cases for the Construction of Jalan Ngajam-Apulea Segment III KPPU Decision No.30/KPPU-I/2019, to find out the Handling of Cases of Tender Conspiracy, in particular the Construction of Jalan Ngajam-Apulea Segment III KPPU Decision No.30/KPPU-I/2019, and to find out the Analysis of the Application of the Tender Conspiracy Law in the Construction Case for the Ngajam-Apulea Segment III Road KPPU's Decision No.30/KPPU-I/2019 by KPPU. The type of research used is normative legal research. There are two principles of the approach, namely the Per Se Illegal Approach principle, and the Rule Of Reason Approach principle specifically for Tender Conspiracy using the Rule Of Reason Approach Principle. There are five tages of case handling based on KPPU Regulation No. 1 of 2019: Reports, Preliminary Examination, Follow-up Examination, Decision and Post-Decision. As well as legally proven that there was an alleged violation of Article 22 of the Anti-Monopoly Law by the discovery of several facts, namely the Similarity of IP Addresses, Similarity of Metadata, Similarity of Company Identity, Similarity of Offer Letters, Equipment of Reported Party III which was stated to be owned by Reported Party I in their Bid Documents, Similarity of Quantity and Price Lists in The Offers of the Reported Parties, the Same Unit Price of Wage in the Offers of the Reported Parties, the Same Unit Prices of Materials in the Offers of the Reported Parties, the Same Unit Prices of Mobilization in the Offers of the Reported Parties, and the Offers of Reported Party I Has Expired. In addition, the fact was found that there was a horizontal conspiracy between business actors to arrange to become a tender winner, and a vertical conspiracy between business actors and the Organizing Committee/Party.
Co-Authors Aditya Rizky Haryo Yudanto Chintia Rizki Hasbi Eko Esti Santoso Hamzah, Any Suryani I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha Kurniawan Kurniawan Lalu Husni Lalu Wira Pria Suhartana Sudiarto Sudiarto Yuditheo Wardana Zainal Asikin