Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA PELAYANAN KESEHATAN Eko Esti Santoso; Kurniawan Kurniawan; Hirsanuddin Hirsanuddin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.755 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Kota Mataram diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. This study aims to determine the legal protection of consumer rights in using health services in the city of Mataram. The research method used is empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach which is then analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study indicate that legal protection for consumers legal protection for consumers in using health services in the city of Mataram is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 22 of 2009 concerning Hospitals and Law Number 36 of 2009 concerning Health.
Kedudukan Akta Risalah Lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Sudiarto Sudiarto; Kurniawan Kurniawan; Hirsanuddin Hirsanuddin
Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i2.282

Abstract

Auction is a sale of goods which is open to the public with a written and or oral price offering which is increasing or decreasing to reach the highest price, which is preceded by an auction announcement. The legal consequence of selling by auction is that if a foreigner wins the auction, he will receive the delivery of “property rights” from the auction object in the form of an object of mortgage, while on the other hand it determines that the land law system in Indonesia adheres to the principle or principle of nationality. The meaning of the principle of nationality is that foreign citizens are not allowed to obtain ownership rights to land in Indonesia. This research uses normative legal research. The results of the discussion of this research are the status of the Minutes of auction as evidence of transfer of title to land for foreign citizens, namely the deed of auction minutes made by auction officials can be used as a basis for evidence of transfer of ownership rights to land for foreign citizens in the National Land Agency agency.
Prinsip Good Corporate Governance dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di Pos Indonesia Cabang Mataram) Aditya Rizky Haryo Yudanto; Zainal Asikin; Hirsanuddin Hirsanuddin
Indonesia Berdaya Vol 3, No 4: August-October 2022
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia cabang Mataram dan untuk menganilsis implikasi hukum terhadap penerapan GCG. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan Perundang undangan dan implementasi hukum, dengan menggunakan pendekatan Perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia telah diterapkan dengan baik oleh PT Pos Indonesia.
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Timur Lalu Husni; Any Suryani Hamzah; Hirsanuddin Hirsanuddin
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2113

Abstract

Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Penempatan Pejerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dan pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa. Sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Pemenang Timur merupakan salah satu desa pengirim pekerja migran Indonesia ke Luar negeri dan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariwisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang penempatan pekerja migran yang benara serta bahaya perdagangan orang serta migrasi aman dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat Desa Pemenang Timur yang untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia.
Kajian Yuridis terhadap Influencer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Hirsanuddin Hirsanuddin; Lalu Wira Pria Suhartana
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3: 2023
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan pengawasan hukum persaingan usaha terhadap influencer oleh komisi pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan UU Nomor 5 tahun 1999 beserta seluruh pengaturan pelaksananya dalam rangka pengimplementasian hukum persaingan usaha, pengawasan terhadap influencer dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaiangan Usaha Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu pada Pasal 35 tentang tugas dari KPPU itu sendiri. Tugas KPPU sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut memberikan kewenagan untuk mengawasi setiap kegiatan usaha, termasuk usaha dengan influencer.