Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
2.75
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Wacana Hukum Yustisia KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Unram Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Yudisial University Of Bengkulu Law Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Belo Perspektif Hukum Bina Hukum Lingkungan
. Faisal
Universitas Bangka Belitung
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan Faisal Faisal; Ndaru Satrio; Komang Jaka Ferdian
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02

Abstract

Mining has become an attractive and sensitive sector for the public in South Bangka Regency. This research is aimed to analyze the legal genealogy and power for evaluation and improvement of mining law enforcement policies in South Bangka Regency and to analyze the model evaluation and improvement of mining law enforcement policies in South Bangka Regency). This study uses a qualitative method with a socio-legal approach, focuses on the self-concept interaction patterns, the concept of action, the concept of interaction, the concept of objects, and the concept of collective action in the community, to answer the question of the urgency of tracing legal genealogy and power for evaluation and improvements to mining law enforcement policies in South Bangka Regency. The research results suggested that the Geneology study involved revealing the relationship between law and power in the mining law enforcement policies in the South Bangka Regency which are still deemed incompatible with the principles of equality before the law, legal certainty, and legal justice. The evaluation model and improvement of mining law enforcement policies are an important part of improving mining law enforcement policies in South Bangka Regency which are based on the basic idea of state responsibility and environmental sustainability. Pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensifitif bagi publik di Kabupaten Bangka Selatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa geneologi hukum dan kuasa untuk evaluasi dan perbaikan Kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan serta untuk menganalisis model evaluasi dan perbaikan Kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, yang menujukan pusat perhatian pada pola interaksi konsep diri, konsep perbuatan, konsep interaksi, konsep objek, dan konsep aksi bersama dalam warga masyarakat, untuk menjawab permasalahan Urgensi Penelusuran Genealogi Hukum dan Kuasa Untuk Evaluasi Dan Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, studi Geneologi terlibat dalam mengungkap relasi hukum dan kuasa dalam kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Model evaluasi dan perbaikan kebijakan penegakan hukum pertambangan merupakan bagian penting untuk memperbaiki kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang berpijak pada ide dasar tanggung jawab negara dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.
REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Faisal Faisal; Derita Prapti Rahayu
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.331-338

Abstract

Formulasi syarat pelaksanaan diversi menghendaki ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan pidana. Paper ini bertujuan mengkaji pelaksanaan diversi agar sesuai dengan nilai dan asas dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Persoalan yang muncul apakah syarat diversi sudah sejalan dengan ide dasar tersebut? Lalu bagaimana tawaran reformulasi syarat diversi? Terhadap syarat diversi melakukan pengulangan pidana tidak memiliki makna berarti bahkan berpotensi mengurangi makna ide dasar utamanya prinsip ultimum remedium. Reformulasi syarat diversi menitikberatkan pada perbuatan kategori tindak pidana serius seperti terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan peredaran narkoba.
MELAMPAUI TAFSIR POSITIVISME HUKUM DALAM PERADILAN ASRORI Faisal .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2011): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v5i1.602

Abstract

Growth of positivism can not be separated from the paradigm of Rene Descartesand Isac Newton, who is often referred to as the Cartesian-Newtonian. Cartesian-Newtonian paradigm is, one side managed to develop science and technologiesthat facilitate human life, but on the other hand reduce the complexity andrichness of human life itself. Cartesian-Newtonian paradigm to treat human andsocial system like a big machine that is set according to the conceptual basis ofobjectivism, determinism, reductionism, materialism-saintisisme,instrumentalisme, dualism and the mechanistic. This was the cause of theCartesian-Newtonian paradigm stands firmly in inspiring understand positivism,and gradually also affect the science of law.Keywords: Legal Positivism, the Revolution of Science, Law Progressive
Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP Faisal Faisal; Muhammad Rustamaji
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08

Abstract

The basic idea underlying the reform of the Criminal Code Bill has an impact on reforming the pillars of criminal law. The purpose of this research is to find out the new direction of criminal law policy regarding criminal acts, criminal responsibility and punishment. The research method uses normative legal research. The results of the research study in the discussion section are the reform of the pillars of criminal law, namely criminal acts, criminal liability, and punishment oriented to the basic idea of ??the value of balance. The reform of the pillars of criminal acts is aimed at broadening the meaning of the legality principle which provides space for living law as a source of law and also creates juridical terminology regarding criminal acts. The pillar of criminal responsibility accommodates the principle of no crime without error. The pillar of punishment is that the purpose of punishment is no longer synonymous with retaliation, but there are efforts to improve the behavior of the perpetrators of crime. The changes in the three pillars are influenced by the basic idea of ??balancing the values ??of Pancasila, namely the values ??of Divinity, Humanity, and Society. Recommendations in strengthening the direction of criminal law reform are needed in formulating criminal provisions outside the Draft Criminal Code that must be in accordance with the basic idea of ??balance which is the ideal of criminal law reform law. Ide dasar yang melandasi pembaruan RUU KUHP berdampak pada pembaruan pilar hukum pidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui arah baru kebijakan politik hukum pidana mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian dalam bagian pembahasan ialah pembaruan pilar hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan berorientasi pada ide dasar nilai keseimbangan. Pembaruan pilar tindak pidana tertuju pada perluasan makna asas legalitas yang memberikan ruang pada hukum yang hidup sebagai sumber hukum dan melahirkan pula terminologi yuridis mengenai tindak pidana. Pilar pertangungjawaban pidana mengakomodasi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pilar pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi identik pembalasan akan tetapi ada upaya memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan. Perubahan ketiga pilar tersebut dipengaruhi oleh ide dasar keseimbangan nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kemasyarakatan. Rekomendasi dalam memperkuat arah pembaruan hukum pidana diperlukan dalam merumuskan ketentuan pidana di luar RUU KUHP harus sesuai dengan ide dasar keseimbangan yang menjadi cita hukum pembaruan hukum pidana
Paradigma Holistik Hukum Progresif . Faisal
KEADILAN PROGRESIF Vol 1, No 1 (2010): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.953 KB)

Abstract

Positivism paradigm is one of the legitimacy of science, that still survive in the scienceof law, but several decades of this legal positivism get criticism of new ideas, example:progressive law by Satjipto Rahardjo, with maxim “law for man, not man for law”.The holistic paradigm of progressive law has lies in consillience, that is contained thevalue of unification model (human beings as the dominant actors on the legal realities)and firmly united model (as effort to liberated from positivism paradigm). Holisticparadigm that accompanies the progressive legal ideas, include: the law as a dynamicinstitution, the law as a doctrine of humanity and justice, the law as regulatory andbehavior aspects, the law as a doctrine of liberation. With a holistic paradigm,progressive law exists to spread the goodness, prosperity, justice and peace.
Institutions In Legal Systems As Embodiments Of Legal Purposes Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal; Tony Tony
Unram Law Review Vol 3 No 2 (2019): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v3i2.83

Abstract

The statement that human life in society is governed by law. The law referred to here is the law known in the Regulations of State product legislation, established by the authorities, socialized through books, books and writings, not understood as the law that lives in society as a social construction even those that are thus only classified as social norms. The presence of law in the community agrees to integrate and coordinate interests that can conflict with each other that are integrated in order to be able to strengthen as little as possible. Organizing those interests is carried out with those interests and interests. The law that discusses this is a community-made law that contains the daily knowledge of each individual member of the community as a starting point for the birth of a social order.
TUJUAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINALISASI Faisal Faisal; Derita Prapti Rahayu
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v5i2.189

Abstract

ABSTRAKKetentuan pidana Pasal 162 UU Minerba menetapkan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai perbuatan pidana (delik). Tujuan penelitian ingin mengetahui secara kritis tujuan pemidanaan delik Pasal 162 dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Asas manfaat yang diharapkan agar dapat melihat secara objektif dalil teori kriminalisasi, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam memformulasikan ketentuan pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan kriminalisasi pada delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik. Hakikat nilai moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Bahkan kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak mendapat legitimasi yang kuat dari esensi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Rekomendasi kedepan agar kebijakan legislasi haruslah dilakukan dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan. Kata kunci: teori kriminalisasi; kebijakan; pemidanaan; pertambangan.ABSTRACTCriminal provisions Article 162 of the Minerba Law stipulates that obstructing mining business activities is a criminal act (offense). The research objective is to know critically the purpose of criminalization of Article 162 in the perspective of criminalization policy. The principle of benefit is expected to be able to see objectively the arguments of criminalization theory, so that it can provide input for legislators in formulating criminal provisions. The research method uses normative legal research. The results of the research conclude that the criminalization policy on the offense of Article 162 cannot be justified according to moral theory and liberal individualistic theory. The nature of the moral values of society is distorted by the enactment of this offense. The state has limited the space for the freedom of citizens to live in freedom to convey and fight for their basic rights. Even the criminalization policies carried out by legislators do not get strong legitimacy from the essence of the purpose of punishment which is in line with the principles of values, principles of benefit, and principles of humanity. Future recommendations so that legislative policies must be carried out with a rational approach and a policy approach.Keywords: criminalization theory; policy; criminalization; mining.
Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Faisal Faisal; Muhammad Rustamaji
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss3.art2

Abstract

The discussion regarding a single forum for advocates has been widely analyzed, but after the issuance of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court Number 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015, the concept of a single container still leaves big questions. One of the questions in the realm of criminal law is whether the letter of the Chief Justice that allows an advocate organization other than PERADI to propose an Advocate oath to the High Court can be categorized as an act against criminal law and can be held criminally responsible at the same time? This type of normative legal research uses a conceptual approach and a case approach, especially with regard to judicial reviews. The collection of legal materials is carried out by studying the literature on primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study concluded that the issuance of the Chief Justice of the Supreme Court No. 73/2015 which allowed advocacy organizations other than PERADI to propose an advocate's oath to the High Court could lead to acts against material criminal law. However, it is difficult to realize criminal liability for acts against criminal law due to the incomplete formulation, especially regarding the concept of contempt of court.
Legal of Permission Folk Mining in Indonesia Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal
Wacana Hukum Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.wh.2020.26.1.3630

Abstract

Juridically the people's mining is recognized in the law. This paper will discuss  the regulation of people's mining permits in Indonesia that permision on folk mining regulated on the act number 04 year 2009 about coal mineral. The criteria and nature of community mining are the mining business activities of the local people, carried out simply and in a small way, not using sophisticated equipment, the production is sufficient for the daily needs of the miners, the extent is very limited. IPR is given for a maximum period of 5 (five) years and can be extended. Regents / mayors give IPR especially to local residents, both individuals and community groups and / or cooperatives, (2) Regents / mayors can delegate the authority to administer IPR as referred to in paragraph (1) to the camat in accordance with the provisions of the legislation, (( 3) To obtain an IPR as referred to in paragraph (1), the applicant must submit a request letter to the regent / mayor.
Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Author: Faisal
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21 No. 1: Januari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol21.iss1.art5

Abstract

This research is to discuss: first, what accounts for the reconceptualization of legality; and second, how to establish the legality principle law politics based on the social conditions of Indonesian society. This research is a normative legal study using the primary and secondary legal sources. This study concludes that first there is an adoption of characteristics which are against the formal law in legality principles of Criminal Code, namely the provision stating that a crime does exist in case of the fulfilment of the elements stated in the descriptiom of the case or accompanied by the consequences, which show that there is no place for unwritten law (customs) by looking at the existence of the characteristics of formal law violation. Second, ideas, concepts, values, of balance are the significant support in the legal political attempt of the legality principle using the prismatic concept (equilibrium value). The legality prismatic concept of the legality principle is originated from and oriented to the equilibrium of five pillars of Pancasila, which can be compacted into “three pillar equilibrium”, those are religion pillar, humanity pillar, and social pillar (nationalism, democracy, and social justice).
Co-Authors Ahda Muttaqin Amir Dedoe Anri Darmawan Anri Darmawan Darwance, Darwance Derita Prapti Rahayu Esmi Warassih Warassih Pudjirahayu Ferdian, Komang Jaka Guskarnali Guskarnali M. Witsa Firdaus Muh. Rustamaji Muhamad Irfani Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Ndaru Satrio Ndaru Satrio Prabowo, Muchammad Shidqon Rafiqa Sari Rahmaddi Rahmaddi Tony Tony Winanda Kusuma