Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Kaharudin, Kaharudin; Galang Asmara, HM; Minollah, Minollah; Jayadi, Haeruman
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0075.137-149

Abstract

The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and to know the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Head of the Indonesian National Police, so as to prevent conflicts between the president and parliament in the appointment and dismissal of the police chief. The research method used is normative law research method with the statute approach and the conceptual approach. Through statute approach, researchers will conduct in-depth study of the article of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and the Act on the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. While the conceptual approach, researchers will study the concepts of the thinking of experts in Constitutional Law related to the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. The results showed that the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Chief of Police is restricted by the requirement for approval of the House of Representatives as a form of checks and balances between state institutions. This is a form of control of the House of Representatives as a representative of all the people of Indonesia who have sovereignty under the Constitution of 1945.
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Kaharudin, Kaharudin; Galang Asmara, HM; Minollah, Minollah; Jayadi, Haeruman
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0075.137-149

Abstract

The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and to know the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Head of the Indonesian National Police, so as to prevent conflicts between the president and parliament in the appointment and dismissal of the police chief. The research method used is normative law research method with the statute approach and the conceptual approach. Through statute approach, researchers will conduct in-depth study of the article of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and the Act on the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. While the conceptual approach, researchers will study the concepts of the thinking of experts in Constitutional Law related to the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. The results showed that the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Chief of Police is restricted by the requirement for approval of the House of Representatives as a form of checks and balances between state institutions. This is a form of control of the House of Representatives as a representative of all the people of Indonesia who have sovereignty under the Constitution of 1945.
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH AS-SHOLIHIYAH Kaharudin, Kaharudin; Hannah, Baiq
Jurnal Manajemen dan Budaya Vol 1 No 2 (2021): Kepemimpinan, Pengendalian dan Pengelolaan
Publisher : STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.868 KB) | DOI: 10.51700/manajemen.v1i2.219

Abstract

Kepala madrasah dalam kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dalam rangka mempengaruhi, mengarahkan, membimbing kepada bawahan dengan cara memperkuat keyakinan, dukungan, dorongan dan kerja sama dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan lembaga pendidikan. Dalam hal ini meningkatkan kinerja guru merupakan salah satu bentuk peran dari kepala madrasah untuk meningkatkan kualitas kerja tenaga pendidik. Sehingga Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah As Sholihiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, alasan pemilihan metode ini adalah karena penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Subyek penelitian adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah As Sholihiyah dan beberapa guru Madrasah Tsanawiyah As Sholihiyah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya disajikan dalam bentuk yang sesuai sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kemudian data dianalisis dan diambil kesimpulan Hasil penelitian menyatakan bahwa peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah As Sholihiyah. adalah kepala madrasah sebagai pendidik yaitu mengikutsertakan guru-guru dalam penataran. Kepala madrasah sebagai supervisi adanya kunjungan kelas. Kepala madrasah sebagai pemimpin yaitu kemampuan mengambil keputusan. Kepala madrasah sebagai manajer dan administrator yaitu dalam bekerja sama, berkoordinasi dan perencanaan. Sebagai motivasi yaitu memberi penghargaan serta kepala madrasah sebagai inovasi yaitu berupa kedisiplinan. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam meningkatkan kinerja guru yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen waktu, kesulitan dalam memahami sifat dan perilaku guru, serta supervisi pendidikan (bimbingan profesional)
Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB Ari Rahmad Hakim BF; Kaharudin Kaharudin
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.363 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.164

Abstract

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DESA NDANO Syahrullah - Syahrullah; Munir Husen; Adnan Adnan; Kaharudin Kaharudin; Sultan Sangaji; Anton Anton; Inayah Wulandari; Putri Andriani
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 4 (2021): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Pemulihan dan Resiliensi Masya
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.508 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v4i0.1186

Abstract

Desa Ndano, merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Permasalahan yang paling utama yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi saat ini adalah masalah kelembagaan dan pembiayaan, antara lain: (a) Kebutuhan air untuk mengairi persawahan utamanya padi, belum optimal didukung oleh irigasi yang memadai; (b) Kepengurusan P3A belum diatur secara tegas dalam Peraturan Desa ataupun Peraturan Kepala Desa; (c) Kemauan untuk membayar iuran sangatlah rendah; (c) Ada iuga beberapa warga yang kemampuan untuk membayar rendah; dan (d) Aspek majanerial P3A masih rendah. Solusi yang hendak dikerjakan adalah (a) Memfasilitasi Menyusun Peraturan Desa yang mengatur kelembagaan P3A dan tatacara dan besarnya pungutan iuran pemakaian air; (b) Memberikan bimbingan teknis tentang tatacara penyusunan peraturan di desa. Adapun rencana kegiatan antara lain: (a) Rapat Persiapan; (b) Pengumpulan bahan; (c) Studi lapangan; (d) Penyusunan Konsep Rancangan Perdes; (e) Rapat Pembahasan Konsep Rancangan Perdes; (f) Perumusan Rancangan Perdes; (g) Rapat Konsultasi dengan Masyarakat, Camat dan Pemkab Bima; dan (h) Penyusunan naskah final Rancangan Perdes.