Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kebutuhan Pembantu Rumah Tangga Anak Kamal, Ubaidillah
Pandecta Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); mendeskripsikan berbagai kebutuhan PRTA, dan mendeskripsikan berbagai potensi yang dimiliki oleh PRTA.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian di wilayah Kota Semarang. Analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: faktor pendorong utama ada PRTA adalah kemiskinan keluarga didukung dengan banyaknya permintaan PRTA di Kota Semarang; Anak sebenarnya tidak siap dan tidak ingin menjadi PRTA; PRTA di Kota Semarang bekerja tanpa perlindungan hukum dan sangat rentan dengan kekerasan; Kebutuhan PRTA Kota Semarang adalah melanjutkan sekolah/pendidikan; menambah keterampilan; peningkatan gaji/penghasilan; pembatasan jam kerja dan jenis pekejaan yang dilakukan; upaya perlindungan termasuk perlindungan hukum; pengakuan pekerjaannya; dan ketersediaan kamar atau tempat istirahat yang layak. Potensi yang dimiliki oleh PRTA di Kota Semarang adalah: usia yang masih muda; motivasi yang kuat; majikan yang baik; memiliki keterampilan; memiliki tabungan; mempunyai saudara dekat yang mempunyai kondisi ekonomi baik; masih mempunyai orang tua; dan adanya pihak pemerintah dan masyarakat yang peduli dengan perlindungan dan pemberdayaan PRTAThis study aims to determine and analyze the various problems faced by Child Domestic (PRTA); PRTA describe a variety of needs, and describe a variety of potential possessed by PRTA .. This research is qualitative. Data collection techniques through the study of literature, interviews, documentation and observation. Research sites in the city of Semarang. Analysis of data using triangulation techniques. The results showed: the main driver of poverty there PRTA is supported by many families in the city of Semarang PRTA demand; the Son was not ready and did not want to be PRTA; PRTA in the city of Semarang working without legal protection and are vulnerable to violence; Needs PRTA Semarang is go back to school /education; add skills; increase in salary/ earnings; restrictions on working hours and types pekejaan performed; protective measures, including legal protection; recognition of his work, and the availability of a room or a decent place to rest. PRTA potentials in Semarang are: young age; strong motivation; good employer; have the skills; have savings; have close relatives who have good economic conditions; still have parents, and the government and society concerned with the protection and empowerment PRTA
Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kebutuhan Pembantu Rumah Tangga Anak Kamal, Ubaidillah
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2299

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); mendeskripsikan berbagai kebutuhan PRTA, dan mendeskripsikan berbagai potensi yang dimiliki oleh PRTA.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian di wilayah Kota Semarang. Analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: faktor pendorong utama ada PRTA adalah kemiskinan keluarga didukung dengan banyaknya permintaan PRTA di Kota Semarang; Anak sebenarnya tidak siap dan tidak ingin menjadi PRTA; PRTA di Kota Semarang bekerja tanpa perlindungan hukum dan sangat rentan dengan kekerasan; Kebutuhan PRTA Kota Semarang adalah melanjutkan sekolah/pendidikan; menambah keterampilan; peningkatan gaji/penghasilan; pembatasan jam kerja dan jenis pekejaan yang dilakukan; upaya perlindungan termasuk perlindungan hukum; pengakuan pekerjaannya; dan ketersediaan kamar atau tempat istirahat yang layak. Potensi yang dimiliki oleh PRTA di Kota Semarang adalah: usia yang masih muda; motivasi yang kuat; majikan yang baik; memiliki keterampilan; memiliki tabungan; mempunyai saudara dekat yang mempunyai kondisi ekonomi baik; masih mempunyai orang tua; dan adanya pihak pemerintah dan masyarakat yang peduli dengan perlindungan dan pemberdayaan PRTAThis study aims to determine and analyze the various problems faced by Child Domestic (PRTA); PRTA describe a variety of needs, and describe a variety of potential possessed by PRTA .. This research is qualitative. Data collection techniques through the study of literature, interviews, documentation and observation. Research sites in the city of Semarang. Analysis of data using triangulation techniques. The results showed: the main driver of poverty there PRTA is supported by many families in the city of Semarang PRTA demand; the Son was not ready and did not want to be PRTA; PRTA in the city of Semarang working without legal protection and are vulnerable to violence; Needs PRTA Semarang is go back to school /education; add skills; increase in salary/ earnings; restrictions on working hours and types pekejaan performed; protective measures, including legal protection; recognition of his work, and the availability of a room or a decent place to rest. PRTA potentials in Semarang are: young age; strong motivation; good employer; have the skills; have savings; have close relatives who have good economic conditions; still have parents, and the government and society concerned with the protection and empowerment PRTA
THE INDICATION OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC PROCUREMENT AUCTION USING E-TENDERING Muniroh, Siti Dhurotun; Kamal, Ubaidillah
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public Procurement or E-Procurement is one of the efforts to improve the quality of public services. Implementation of Public Procurement electronically at auctions is conducted through E-Tendering. Though it has been arranged with clear legal rules, there were still deviations in conducting the auctions of Public Procurement. One of the Ministry that organizes the auctions of Public Procurement through E-Tendering is the Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java. The researcher conducted a juridical study on the auctions of Public Procurement through E-Tendering with the research questions as follows: (1) How is the implementation of auctions of Public Procurement through E-Tendering at the Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java? (2) How is the indication of unfair competition practice done in the auction of Public Procurement through E-Tendering at the Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java? This research was Qualitative research based on empirical-juridical legal research approach. The results showed that the implementation process of the auctions of Public Procurement through E-Tendering in Procurement Services Unit (ULP) Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java has been in accordance with the Presidential Regulation Number 54 Years 2010 along with the changes and with the Chief of Department of Public Procurement Policies (LKPP) Regulation Number 1 Year 2015 about E-Tendering. Besides, the implementation of auctions of Public Procurement through E-Tendering on Procurement Services Unit (ULP) Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java has ever happened a horizontal conspiracy.
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Kamal, Ubaidillah
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin berkembangnya jenis penyakit, penyembuhan secara medis yang tidakselalu menjanjikan kesembuhan dan mengandung resiko, serta keinginanmasyarakat untuk dapat sembuh dari penyakitnya secara instan mendorongsemakin menjamurnya praktek-praktek jasa pengobatan alternatif di masyarakattermasuk di Kota Semarang. Cara pengobatan dan obat yang digunakan dalamjasa pengobatan alternatif sangat berfariasi dan sering tidak bisa diukurberdasarkan standar-standar medis bahkan banyak yang bersifat “klenik”. Banyakkasus menunjukkan jaminan kesembuhan dan garansi bila terjadi hal-hal yanglebih parah bahkan kematian masih jarang diberikan atau ditemukan dalampraktek jasa pengobatan alternatif, bahkan beberapa muncul sebagai kasus pidanapenipuan. Tulisan membahas tentang pengaturan Jasa Pengobatan Alternatif diKota Semarang dan bentuk perlindungan konsumen jasa pengobatan alternatif diKota Semarang serta tanggung jawab pelaku usaha jasa pengobatan alternatifterhadap konsumennya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe yuridis-sosiologis.maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasusTeknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara, (2) observasi,(3)dokumentasi dan (4) tinjauan pustaka. Analisis menggunakan analisiskualitatif.Pengaturan pengobatan alternatif di Kota Semarang didasarkan kepadaperaturan perundangan yang ada, tetapi belum diterapkan secara komprehensif.Bentuk perlindungan kepada konsumen dilakukan secara preventif dan represifbekerjasama antara Dinkes Kota Semarang dengan IKNI, LSM, dan penegakhukum. Ada tiga pola tanggungjawab yang muncul dari pelaku usaha pengobatanalternatif terhadap konsumen, yaitu tanggungjawab etis, tidak bisa memberikanganti kerugian, dan sengaja tidak mau bertanggungjawab. (4)KontruksiPerlindungan Konsumen berbasis pembinaan dan pengawasan kepada pelakuusaha agar menjadi dapat diukur, jelas, profesional dan dapatdipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagimasyarakat sebagai konsumen dengan pelayanan kesehatan yang aman,bermanfaat dan ilmiah.
The Implementation Of The Indonesia Ministry Of Industry Regulation In Supervising The Indonesia National Standard (SNI) Number 47 / M-DAG / PER / 7/2016 For Baby Cloting Of Small And Medium Entreprises’s Kamal, Ubaidillah
Journal of Private and Commercial Law Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v3i2.19695

Abstract

This study aims to determine the factors that causes the spread of baby clothes which are not SNI labelled, in the city of Semarang and to find out the extent of the regulation?s implementation. The legal research that the writer use is qualitative research, with the type of juridical empirical research, in this method the primary data was obtained from the Department of Industry and Trade of Central Java Province and the Sekawan Putra Trade Business. Secondary data was obtained from library sources as well as from respondents namely baby clothing sellers and baby clothes consumers. The results of the study (1) internal factors that are not required to apply SNI on the use of baby products of IKM, the number of IKMs that still produce infant clothing that are not SNI labelled yet, the low awareness of consumers that is caused by less intensive socialization from the government, and external factors that come from dependence of business actors with laboratory tests, which makes it difficult for business actors to obtain SNI certificates. (2) No special supervision has been carried out as a follow up to the results of periodic supervision. Conclusions from this study (1) There are still many baby clothes of IKM products that are not SNI labelled yet (2) there is still a mismatch of the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 / M-DAG / PER / 7/2016 carried out by the Department of Industry and Trade of Central Java Province. Suggestions from this research are for consumers to be more selective in choosing and buying baby clothes, for businesses to comply with SNI regulations for baby clothes, for the government to improve socialization to consumers and fostering business actors and conducting special supervision also increasing the frequency of monitoring.
PERAN PENGRAJIN BATIK DAN PELAKU USAHA DALAM PENGEMBANGAN USAHA BATIK DI KABUPATEN GROBOGAN SEBAGAI UPAYA PEMELESTARIKAN MOTIF BATIK KHAS KABUPATEN GROBOGAN (SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL) Kusumaningtyas, Rindia Fanny; Anitasari, Rahayu Fery; Kamal, Ubaidillah; Aufa, Rina
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.719 KB)

Abstract

Eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan dari hasil pengamatan Disperindag Kabuapten Grobogan dirasakan mulai ada penurunan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pengrajin batik di Kabupaten Grobogan yaitu 800 pengrajin batik dan pelaku usaha dari 54 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di 13 Kecamatan tidak menunjukkan perkembangan dalam memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan. Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan menyatakan dibutuhkan peran atau pendampingan dari para akademisi utamanya dalam memberikan pemahaman dalam melestarikan dan menjaga eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan. Karena sesuai perkembangan yang terjadi para pengrajin batik atau pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang secara teknis mampu memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan, justru baru memproduksi setelah adanya pesanan dikarenakan alasan kurang modal sehingga terbatas dalam membeli bahan baku untuk membatik. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual khususnya bagi para pengrajin batik dan pelaku usaha di Kabupaten Grobogan supaya memahami hal-hal apa saja yang terkait dengan KI khususnya yang terkait dengan pendaftaran HC motif batik khas suatu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Grobogan. Selain itu juga pendaftaran merek untuk nama produk batiknya hingga pendaftaran paten terkait dengan teknologi pewarnaannya. Setelah para pengrajin batik dan pelaku usaha memiliki pemahaman terkait KI dan terbantu dalam permohonan pendaftaran KI (selain HC bisa Merek, Paten maupun Desain Industri) diharapkan akan muncul kesadaran dari para pembatik dan pelaku usaha untuk tetap terus memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan dan ada keinginan untuk mendaftarkan motif batik yang dihasilkan melalui pendaftaran KI. Sasaran sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Grobogan mengingat pengrajin batik dan pelaku usaha batik khas Kabupaten Grobogan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kabupaten Grobogan.
Belajar Berhukum Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini KAMAL, UBAIDILLAH; DAHLAN, TRI ANDARI
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35580

Abstract

Hukum diwujudkan dan digunakan oleh masyarakat dengan anggota masyarakat di dalamnya untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Kajian anthropologi, hukum mengandung tiga hal besar/pokok, yaitu: (1) Tata Laku; (2) Tata Sosial; dan (3) Nilai. Dari kajian basis sosial hukum, hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai dan kebutuhan dalam berinteraksi masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor sukses tidaknya penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran Hukum yang sejati harus dibangun dari kesadaran mengapa orang/manusia perlu “berhukum” di dalam kehidupannya. Sehingga dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan mengapa dan pentingnya berhukum dalam masyarakat akan melahirkan ketaatan yang lebih nyata. Pengetahuan, keterampiran dan kesadaran berhukum tersebut sangat perlu di kenalkan, dilatihkan sejak kecil/dini. Mengajak anak-anak untuk membangun nilai sebagai komitmen bersama dalam hidup berkelompok atau bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan konsekuensi-konsekuensi bila taat atau melanggar atau memenuhi dan atau tidak memenuhi aturan tersebut bisa dibangun di dekai dengan menggunakan jiwa dan dunia “bermain” anak-anak melalui permainan anak atau permainan tradisional. Metode yang digunakan adalah Learning by playing, dilaksanakan di Roudlotul Athfal (RA) dan Kelompok Bermain (KB) “AL-WARDAH” Yayasan Al WARDAH Muslimat NU ANCAB Kalinyamatan Jepara”. Simpulan yang diambil adalah ; (1)Bahwa anak sebagai anggota masyarakat sejak dini harus dikenalkan dengan hidup bersama, membuat kesepakatan bersama, menghormati kesepakatan tersebut dan mentaatinya untuk kepentingan bersama dan menerima konsekuensinya termasuk bila melakukan pelanggaran atas kesepakatan tersebut; (2) Belajar berhukum melalui permainan tradisional sangat tepat digunakan untuk mengenalkan anak akan hidup bersama, berhukum dan konsekuensinya; (3)Belajar berhukum melalui permainan tradisional dapat mencapai banyak tujuan termasuk melestarikan budaya bangsa yang luhur yang sesungguhnya sudah mengajarkan generasi bangsa sejak dini mengenai hidup bersama, berhukum dan kesadaran untuk mentaatinya demi tujuan bersama, sekaligus melatih motorik. Kata kunci: Belajar Berhukum, permainan tradisional, Anak Usia Dini
How Law Student Prepare Their Life to Survive? Niravita, Aprila; Sumardiana, Benny; Wedhatami, Bayangsari; Salam, Syukron; Kamal, Ubaidillah; Laskarwati, Batari; Syariefudin, Iqbal
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 2 No 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v2i1.36764

Abstract

Character education is an important element in the effort to prepare superior Indonesian human resources, it is of particular concern to be applied especially among students, there is a need for character education because the attitudes and behavior of the people and people of Indonesia now tend to ignore the noble values ​​of Pancasila which are highly respected and should be rooted in everyday attitudes and behaviors, values ​​such as honesty, politeness, togetherness and religious, gradually eroded by foreign cultures that tend to be hedonistic, materialistic, and individualistic, so that the noble character values ​​are ignored in the future if students and young people are not equipped with character education. Law students have their own challenges, especially in the era of globalization. This paper analyzes and illustrates the character strengthening program for law student activists in Semarang State University through several programs, namely public speaking, strengthening student idealism, strengthening advocacy capacitation and human rights assistance and self-motivation. This research is a field research with the object of research as activists of law students who are members of student organizations. This research confirms that the programs for strengthening the character of students experience several obstacles, one of which is the model used and a relatively short time. However, character education for student activists helps students to survive in real life as part of community members.
Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases Aji, Adiguna Bagas Waskito; Wiyatno, Puji; Arifin, Ridwan; Kamal, Ubaidillah
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 2 No 1 (2020): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (March, 2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.132 KB) | DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37324

Abstract

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang pada pokoknya mewajibkan pemerintah untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk sebanyak-banyak kesejahteraan rakyat. Pemikiran tentang kewajiban negara ini secara konstitusional tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu prinsip negara, bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum. Lingkungan hidup yang baik dan sehat meruoakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamantkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945.
KAJIAN YURIDIS PRAKTEK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016) KAMAL, UBAIDILLAH; Azzam, Abdullah
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3445

Abstract

ABSTRAK Praktek kecurangan di dalam proses tender dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berupa persekongkolan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki tugas di antaranya mengawasi larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.: Salah satu diantaranya adalah memutus pelanggaran persekongkolan tender pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah khusus olahragawan internasional Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2013 dengan Putusan KPPU No. 16/KPPU-I/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pendekatan hukum persaingan usaha yang digunakan oleh Majelis komisi adalah pendekatan per se illegal. DIikaji berdasarkan fakta dan data yuridis terkait hal materiil dan formil maka putusan KPPU Nomor 16/KPPU-I/2016 sebagian telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999S akan tetapi terdapat beberapa ketidaksesuaian putusan Majelis Komisi dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata Kunci: Putusan KPPU; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Persekongkolan Tender; Pendekatan hukum persaingan usaha.