Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Jurnal Bina Desa
Ubaidillah Kamal
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
The Urgency of Revising the Finance Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 As an Umbrella Law in Practicing Peer to Peer Lending Based on Financial Technology in Indonesia Kamal, Ubaidillah; Ningsih, Ayup Suran
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.30397

Abstract

ABSTRACTThe presence of Peer to Peer Lending Based on Financial Technology (Fintech) in Indonesia is a real manifestation of a technological advancement. The advantage of technology is its simplicity, but like two sides of a coin, technological advances in financial services also cause polemics and problems. Based on complaints received by the Financial Services Authority, there are 2 things that are often complained about by borrower, it is regarding the unwise use of private data that is used as a way of collecting debt by peer to peer providers and the way they contact borrower for collecting debt. Even though it is considered controversial, the growth of fintech service providers has accelerated to 200%. These are show the urgency that the Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 requires revision because it is not in suitable with the current development of Fintech. The Financial Services Authority Regulation No.77/ POJK.01/2016 requires revisions regarding the restrictions on access on borrower’s device, it must be only camera, microphone, and location only, no access to contact or gallery, then related to more detailed in regulating the operations of the fintech provider company, and related regulation for the minimum capital for the fintech provider company.Keywords: Peer to Peer; Lending; Fintech; Borrower ABSTRAKHadirnya Peer to Peer Lending Berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia adalah manifestasi nyata dari sebuah kemajuan teknologi. Keunggulan dari suatu teknologi adalah kemudahannya, namun ibarat 2 sisi mata uang, kemajuan teknologi dibidang jasa keuangan ini juga menimbulkan polemik serta permasalahannya. Berdasarkan pengaduan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terdapat 2 hal yang sering diadukan oleh peminjam, yaitu perihal penggunaan data pribadi peminjam secara tidak bijak dan cara penagihan hutang oleh perusahaan penyedia layanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun dinilai kontroversial, namun pertumbuhan perusahaan penyedia layanan fintek melaju sangat pesat sampai 200%. Beberapa hal ini menunjukan urgensi bahwa peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Fintek sekarang ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi terkait pembatasan akses perusahaan penyedia layanan terhadap gawai dari peminjam, yaitu hanya kamera, mikrofon, dan lokasi saja, tidak ada akses ke kontak maupun galeri, selanjutnya terkait pengaturan yang lebih detail terhadap operasional perusahaan penyedia layanan, dan pengaturan terkait minimum modal bagi perusahaan penyedia layanan.Kata Kunci: peer to peer; lending; fintek; pinjaman
How Law Student Prepare Their Life to Survive? Niravita, Aprila; Sumardiana, Benny; Wedhatami, Bayangsari; Salam, Syukron; Kamal, Ubaidillah; Laskarwati, Batari; Syariefudin, Iqbal
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 2 No 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v2i1.36764

Abstract

Character education is an important element in the effort to prepare superior Indonesian human resources, it is of particular concern to be applied especially among students, there is a need for character education because the attitudes and behavior of the people and people of Indonesia now tend to ignore the noble values ​​of Pancasila which are highly respected and should be rooted in everyday attitudes and behaviors, values ​​such as honesty, politeness, togetherness and religious, gradually eroded by foreign cultures that tend to be hedonistic, materialistic, and individualistic, so that the noble character values ​​are ignored in the future if students and young people are not equipped with character education. Law students have their own challenges, especially in the era of globalization. This paper analyzes and illustrates the character strengthening program for law student activists in Semarang State University through several programs, namely public speaking, strengthening student idealism, strengthening advocacy capacitation and human rights assistance and self-motivation. This research is a field research with the object of research as activists of law students who are members of student organizations. This research confirms that the programs for strengthening the character of students experience several obstacles, one of which is the model used and a relatively short time. However, character education for student activists helps students to survive in real life as part of community members.
Peran Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Usaha Batik di Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Pemelestarikan Motif Batik Khas Kabupaten Grobogan (Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang di Bidang Kekayaan Intelektual) Kusumaningtyas, Rindia Fanny; Anitasari, Rahayu Fery; Kamal, Ubaidillah; Aufa, Rina
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27280

Abstract

Eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan dari hasil pengamatan Disperindag Kabuapten Grobogan dirasakan mulai ada penurunan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pengrajin batik di Kabupaten Grobogan yaitu 800 pengrajin batik dan pelaku usaha dari 54 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di 13 Kecamatan tidak menunjukkan perkembangan dalam memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan. Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan menyatakan dibutuhkan peran atau pendampingan dari para akademisi utamanya dalam memberikan pemahaman dalam melestarikan dan menjaga eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan. Karena sesuai perkembangan yang terjadi para pengrajin batik atau pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang secara teknis mampu memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan, justru baru memproduksi setelah adanya pesanan dikarenakan alasan kurang modal sehingga terbatas dalam membeli bahan baku untuk membatik. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual khususnya bagi para pengrajin batik dan pelaku usaha di Kabupaten Grobogan supaya memahami hal-hal apa saja yang terkait dengan KI khususnya yang terkait dengan pendaftaran HC motif batik khas suatu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Grobogan. Selain itu juga pendaftaran merek untuk nama produk batiknya hingga pendaftaran paten terkait dengan teknologi pewarnaannya. Setelah para pengrajin batik dan pelaku usaha memiliki pemahaman terkait KI dan terbantu dalam permohonan pendaftaran KI (selain HC bisa Merek, Paten maupun Desain Industri) diharapkan akan muncul kesadaran dari para pembatik dan pelaku usaha untuk tetap terus memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan dan ada keinginan untuk mendaftarkan motif batik yang dihasilkan melalui pendaftaran KI. Sasaran sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Grobogan mengingat pengrajin batik dan pelaku usaha batik khas Kabupaten Grobogan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kabupaten Grobogan.
Belajar Berhukum Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini KAMAL, UBAIDILLAH; DAHLAN, TRI ANDARI
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35580

Abstract

Hukum diwujudkan dan digunakan oleh masyarakat dengan anggota masyarakat di dalamnya untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Kajian anthropologi, hukum mengandung tiga hal besar/pokok, yaitu: (1) Tata Laku; (2) Tata Sosial; dan (3) Nilai. Dari kajian basis sosial hukum, hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai dan kebutuhan dalam berinteraksi masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor sukses tidaknya penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran Hukum yang sejati harus dibangun dari kesadaran mengapa orang/manusia perlu “berhukum” di dalam kehidupannya. Sehingga dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan mengapa dan pentingnya berhukum dalam masyarakat akan melahirkan ketaatan yang lebih nyata. Pengetahuan, keterampiran dan kesadaran berhukum tersebut sangat perlu di kenalkan, dilatihkan sejak kecil/dini. Mengajak anak-anak untuk membangun nilai sebagai komitmen bersama dalam hidup berkelompok atau bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan konsekuensi-konsekuensi bila taat atau melanggar atau memenuhi dan atau tidak memenuhi aturan tersebut bisa dibangun di dekai dengan menggunakan jiwa dan dunia “bermain” anak-anak melalui permainan anak atau permainan tradisional. Metode yang digunakan adalah Learning by playing, dilaksanakan di Roudlotul Athfal (RA) dan Kelompok Bermain (KB) “AL-WARDAH” Yayasan Al WARDAH Muslimat NU ANCAB Kalinyamatan Jepara”. Simpulan yang diambil adalah ; (1)Bahwa anak sebagai anggota masyarakat sejak dini harus dikenalkan dengan hidup bersama, membuat kesepakatan bersama, menghormati kesepakatan tersebut dan mentaatinya untuk kepentingan bersama dan menerima konsekuensinya termasuk bila melakukan pelanggaran atas kesepakatan tersebut; (2) Belajar berhukum melalui permainan tradisional sangat tepat digunakan untuk mengenalkan anak akan hidup bersama, berhukum dan konsekuensinya; (3)Belajar berhukum melalui permainan tradisional dapat mencapai banyak tujuan termasuk melestarikan budaya bangsa yang luhur yang sesungguhnya sudah mengajarkan generasi bangsa sejak dini mengenai hidup bersama, berhukum dan kesadaran untuk mentaatinya demi tujuan bersama, sekaligus melatih motorik. Kata kunci: Belajar Berhukum, permainan tradisional, Anak Usia Dini
Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases Aji, Adiguna Bagas Waskito; Wiyatno, Puji; Arifin, Ridwan; Kamal, Ubaidillah
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 2 No 1 (2020): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (March, 2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37324

Abstract

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang pada pokoknya mewajibkan pemerintah untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk sebanyak-banyak kesejahteraan rakyat. Pemikiran tentang kewajiban negara ini secara konstitusional tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu prinsip negara, bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum. Lingkungan hidup yang baik dan sehat meruoakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamantkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945.
Revitalisasi Semangat Belajar Siswa di Masa Pandemi melalui Pendampingan Belajar Anggriani, Ayu; Adityo, Farouq Panca; Fahri, Faizal; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Bina Desa Vol 3, No 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa pandemi Covid-19 melanda, salah satu kebijakan yang diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona yaitu kebijakan pada bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar  bagi semua anak sekolah semua jenjang dilakukan pembelajaran dari rumah melalui sistem online. Banyak kendala yang dihadapi selama pembelajaran dari rumah, kesulitan anak dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru umumnya terjadi karena metode pembelajaran yang digunakan dirasa kurang tepat dalam penerapannya. Hal ini mengakibatkan motivasi belajar. Salah satu  upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan semangat belajar anak di tengah pandemi adalah dengan bantuan pendampingan belajar. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bategede oleh mahasiswa KKN UNNES BMC. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Semua anak pendampingan  belajar  merasa  sangat  senang,  antusias  dan  semangat  mengikuti  kegiatan pendampingan belajar. Kegiatan pendampingan belajar bagi anak sekolah menjadi pengabdian yang sangat penting dilakukan.
MODEL PEMBINAAN BUDI PEKERTI SISWA SEKOLAH DASAR MELALUI PENDEKATAN KULTURAL Arif Purnomo; Ubaidillah Kamal; Elly Kismini
JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH Vol 1 No 1 (2002): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36762/jurnaljateng.v1i1.17

Abstract

The aim of research can be formulated : (1) to knowing what kind of situations. the ceacher of the elementary school students carry out the construction of morals to the students, (2) 10 knowing the cultural approach be used to construction of the students morals, and (3) 10 knowing students respons as the teacher carry out the construction of students morals. This research employed the qualitative approach. With this approach, it was expected that a clear description of the meaning of the reality would be obtained. The data were col• lected through observation, interviews and documentation. The data analyses in this study covered the domain, componential, taxonomy, and the matic analyses. Bassed on the findings of the research, it can be concluded that, first, the construction of the morals 10 the students incidentally and without planning in instructional objective. This situation is considered 10 be effective because the effort to educate students 10 understand good or bad behaviour can be done at the time of the occurence so that the students will remember and will not repeat it. Secondly, the cultural approach to construction of morals had to applicated with touch the students feeling by description of high cultural forefather, and (3) the construction bf morals by cultural approach in the teaching learning process gave different nuance to the students. From the findings of research above, it can be suggested that, first, the teachers in elementary school have to concern of all thems behaviour in school, because it can be easily and faster imatate all word and appearance of the teacher, and finally, the teacher have to plan in instructional objective his affectivelly goal, specially to relate with the moral values.
PENJABARAN HUKUM ALAM MENURUT PIKIRAN ORANG JAWA BERDASARKAN PRANATA MANGSA Rini Fidiyani; Ubaidillah Kamal
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.117

Abstract

Pranara mangsa is a local knowledge on the management of agricultural land for the Javanese people. This study aimed to determine the ability of Jawva to read the laws of nature and the existence of pranata mangsa on people Banyumas today. What is there in nature is a manifestation of God’s eternal law that by Him manifested in signs of nature. How to interpret the laws of nature by which Java is used as a benchmark in managing land called pranata mangsa.Pranata mangsa are dynamic institution, especially with the uncertain climate change. For farmers Banyumas, pranata mangsa remains a benchmark, but as the development of science and technology, pranata mangsa becoming obsolete. This is a threat to the existence of pranata mangsa as national heritage. Key words: pranata mangsa, anthropology of law, natural law, the Javanese 
The Urgency of Revising the Finance Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 As an Umbrella Law in Practicing Peer to Peer Lending Based on Financial Technology in Indonesia Ubaidillah Kamal; Ayup Suran Ningsih
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.30397

Abstract

ABSTRACTThe presence of Peer to Peer Lending Based on Financial Technology (Fintech) in Indonesia is a real manifestation of a technological advancement. The advantage of technology is its simplicity, but like two sides of a coin, technological advances in financial services also cause polemics and problems. Based on complaints received by the Financial Services Authority, there are 2 things that are often complained about by borrower, it is regarding the unwise use of private data that is used as a way of collecting debt by peer to peer providers and the way they contact borrower for collecting debt. Even though it is considered controversial, the growth of fintech service providers has accelerated to 200%. These are show the urgency that the Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 requires revision because it is not in suitable with the current development of Fintech. The Financial Services Authority Regulation No.77/ POJK.01/2016 requires revisions regarding the restrictions on access on borrower’s device, it must be only camera, microphone, and location only, no access to contact or gallery, then related to more detailed in regulating the operations of the fintech provider company, and related regulation for the minimum capital for the fintech provider company.Keywords: Peer to Peer; Lending; Fintech; Borrower ABSTRAKHadirnya Peer to Peer Lending Berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia adalah manifestasi nyata dari sebuah kemajuan teknologi. Keunggulan dari suatu teknologi adalah kemudahannya, namun ibarat 2 sisi mata uang, kemajuan teknologi dibidang jasa keuangan ini juga menimbulkan polemik serta permasalahannya. Berdasarkan pengaduan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terdapat 2 hal yang sering diadukan oleh peminjam, yaitu perihal penggunaan data pribadi peminjam secara tidak bijak dan cara penagihan hutang oleh perusahaan penyedia layanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun dinilai kontroversial, namun pertumbuhan perusahaan penyedia layanan fintek melaju sangat pesat sampai 200%. Beberapa hal ini menunjukan urgensi bahwa peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Fintek sekarang ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi terkait pembatasan akses perusahaan penyedia layanan terhadap gawai dari peminjam, yaitu hanya kamera, mikrofon, dan lokasi saja, tidak ada akses ke kontak maupun galeri, selanjutnya terkait pengaturan yang lebih detail terhadap operasional perusahaan penyedia layanan, dan pengaturan terkait minimum modal bagi perusahaan penyedia layanan.Kata Kunci: peer to peer; lending; fintek; pinjaman
Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang Ayup Suran Ningsih; Muchammad Shidqon Prabowo; Irawaty Irawaty; Rini Fidiyani; Ubaidillah Kamal
Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2023): Abdi Wiralodra
Publisher : universitas wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/abdi.v5i2.107

Abstract

Kehadiran teknologi kini merambah segala bidang kehidupan, termasuk dunia investasi di Indonesia. Perkembangan Platform Investasi Digital di masyarakat saat ini menjadi perhatian banyak pihak. POJK No. 13/POJK.02/2018 sebagai Landasan hukum platform investasi digital ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Pertumbuhan transaksi uang melalui Internet telah membawa serta perkembangan di bidang pembayaran digital. Berdasarkan POJK tersebut Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan kegiatan pengembangan proses bisnis, model bisnis, dan perangkat keuangan yang membawa nilai baru bagi sektor jasa keuangan ke dalam ekosistem digital. Layanan keuangan digital merupakan aktivitas pembayaran yang tidak hanya tervatas pada keberadaan kantor fisik saja, tetapi juga layanan sistem keuangan yang dilakukan melalui penggunaan sarana teknis, termasuk layanan (agen) seluler atau berbasis web pihak ketiga, dan ditujukan kepada publik dengan sedikit atau tanpa mengakses layanan pengaturan rekening Bank. Perkembangan Teknologi berperan penting dalam mendukung layanan keuangan yang lebih cepat, murah, sederhana dan komprehensif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi yang lebar antar daerah. Adanya teknologi lain juga mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran jasa keuangan dengan biaya operasional rendah dan skala kecil sangat cocok untuk melayani segmen mikro, UKM, dan menengah. Fenomena tersebut mendorong Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mediasi digital santri di Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang. Santri sangat tertarik untuk menimba ilmu di bidang investasi digital karena ilmu ini sangat penting dan berguna bagi mereka di era digital sekarang ini.
Co-Authors Abdullah Azzam Adityo, Farouq Panca Aji, Adiguna Bagas Waskito Anggriani, Ayu Anitasari, Rahayu Fery Aprila Niravita, Aprila ARIF PURNOMO Arif Purnomo Aufa, Rina DAHLAN, TRI ANDARI Elly Kismini Fahri, Faizal Irawaty Irawaty Laskarwati, Batari Mardiana - Muchammad Shidqon Prabowo Muniroh, Siti Dhurotun Ningsih, Ayup Suran Ridwan Arifin Rindia Fanny Kusumaningtyas Rini Fidiyani Rini Fidiyani Syariefudin, Iqbal Syukron Salam, Syukron Wedhatami, Bayangsari Wiyatno, Puji