Articles
<![CDATA[DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA ]]>
<![CDATA[Umi Rozah]]>;
<![CDATA[Erlyn Indarti]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (528.795 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.366-375
<![CDATA[Kehidupan masyarakat Madura ditopang prinsip religius dan komunal yang digunakan dalam menyepakati perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Permasalahan artikel ini adalah unsur substansial dalam delik zina menurut masyarakat madura dan mekanisme penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat madura. Tujuan penelitian mengetahui unsur substansial delik zina menurut masyarakat madura, dan mengetahui mekanisme penyelesaiannya. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sociolegal research, dengan Informan ditentukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian : 1. Unsur substansial perbuatan zina terdiri atas : persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, keduanya atau salah satunya terikat perkawinan, persetubuhan kedua pelakunya atau salah satu pelakunya tidak terikat perkawinan . 2. Penyelesaian perbuatan zina pada masyarakat Madura melalui carok, yaitu pembunuhan untuk mempertahankan martabat dan harga diri keluarga.]]>
<![CDATA[KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>;
<![CDATA[Erlyn Indarti]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Amalia Diamantina]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.577 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.241-248
<![CDATA[Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya diatur dengan Undang–undang. Implementasi konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan perikanan di Indonesia yang menjadi permasalahan dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi konsep negara kepulauan Republik Indonesia dalam mengatur wilayah pengelolaan perikanan dimana terdapat kapal-kapal ikan asing yang masuk di wilayah perikanan Indonesia mengakibatkan kerugian bagi kapal ikan. Metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis digunakan dalam penelitian didukung studi kasus konflik wilayah tangkap baik di wilayah tangkap perikanan Indonesia yang berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan negara lain. Hasil penelitian diperoleh bahwa negara Indonesia mengatur melalui regulasi wilayah penangkapan ikan secara nasional dan internasional melalui perjanjian atau kerjasama dengan negara lain sebagai upaya perlindungan nelayan Indonesia.]]>
<![CDATA[TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>;
<![CDATA[Erlyn Indarti]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Muhamad Azhar]]>;
<![CDATA[Dian Wijayanto]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.303-313
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) ]]>
<![CDATA[Armunanto Hutahaean]]>;
<![CDATA[Erlyn Indarti]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.314-323
<![CDATA[Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungani, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,. Untuk melaksanaan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Tulisan ini akan membahas permasalahan peran Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia, serta bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembahasan menunjukkan bahwa orupsi di Indonesia telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, membawa bencana terhadap perekonomian nasional. Untuk itu dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penegakan hukum yang luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modern.]]>
<![CDATA[Paradigm Of Judicial Verdict ]]>
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>;
<![CDATA[Erlyn Indarti]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5138
<![CDATA[A judge holds a paradigm that greatly influences the way in which reality is perceived. Grasping the meaning of reality will create a relationship between the judge itself, a paradigm follower, with a comprehended reality in which it will create a methodology for the solving the problem of the reality. Unconsciously, the paradigm will affect a judge in applying discretion. The discretion applied by one judge to another will be different. The difference is based on the diversity of its paradigm that will lead to disparity in the judicial verdict. The disparity in judicial verdicts occurs because of the paradigm of a judge embedded in himself. The paradigm of a judge will influence the extent to which discretionary constraints are applied. The diversity of paradigms adopted by judges will make a difference regarding to the limitation in applying discretion resulting the disparities in judicial verdicts. This study uses paradigm study in a qualitative research as the initial determinant where the dynamic variable is not always static. Construtive paradigm will guide the writer in doing the translation of data obtained through interview and other observation methods. ABSTRAKSeorang Hakim menganut paradigma yang sangat mempengaruhi terhadap cara memandang realitas, setelah menangkap makna dari realitas maka akan tercipta hubungan antara hakim itu sendiri selaku penganut paradigma tertentu dengan realitas yang dipahami, dimana keterkaitan itu akan menciptakan metodologi untuk menyelesaukan masalah-masalah terhadap realitas tersebut. Tanpa disadari paradigma tersebut akan mempengaruhi seorang hakim dalam menerapkan diskresi. Diskresi yang diterapkan seorang hakim yang satu dengan yang lainakan berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi atas keberagaman paradigma yang dianutnya, perbedaan paradigma tersebut akan terjadi disparitas dalam putusan hakim. Disparitas putusan hakim terjadi karena paradigma seorang hakim yang tertanam pada dirinya sendiri. Paradigma seorang hakim akan mempengaruhi sejauh mana batasan diskresi yang diterapkan, dengan keberagaman paradigma yang dianut hakim akan menimbuklkan perbedaan mengenai batasan penerapan diskresi sehingga menghasilkan disparitas dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunakan kajian paradigma dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai penentu awal dimana variabel bersifat dinamis yang tidak selamanya statis. Paradigmna konstruktivisme akan memandu penulis dalam melakukan penerjemahan data yang diperoleh melalui metode wawancara dan pengamatan lainnya.Kata Kunci: paradigma, hakim, putusan hakim.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM, PERPOLISIAN MASYARAKAT DAN PEWUJUDAN KEAMANAN: SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Erlyn Indarti]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.141-152
<![CDATA[Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi ilmiah terhadap pemahaman penegakan hukum yang digagas Polri dalam rangka pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai pemolisian yang demokratis sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan. Mengikuti prinsip-prinsip metodologi penelitian filosofis, dengan berpedoman pada Studi Paradigma, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi literatur yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Kajian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menggali pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Polmas. Penelitian ini kemudian menggali kontribusi penerapan penegakan hukum oleh Polri terhadap terwujudnya rasa aman. Pada gilirannya, pemahaman paradigmatik penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Polmas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya Filsafat Hukum.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERGANTIAN KELAMIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH : SUATU TELAAH PARADIGMATIK ]]>
<![CDATA[Yosua Hardi Nugroho]]>;
<![CDATA[Erlyn Indarti]]>;
<![CDATA[Tri Laksmi Indreswari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (620.769 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin serta memahami sumbangan telaah paradigmatik dalam pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Walaupun berangkat dari sumber hukum yang sama, tiap hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara pergantian kelamin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang memandu hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Pada akhirnya, walaupun dalam putusannya tiap hakim mengabulkan permohonan pergantian kelamin, dasar pertimbangannya berbeda satu dengan yang lain yang dipandu oleh tiap paradigma.]]>
<![CDATA[KAJIAN FILSAFAT HUKUM TENTANG PELAKSANAAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Suatu Telaah Paradigmatik ]]>
<![CDATA[Mochamad Rizqi Nurridlo]]>;
<![CDATA[Erlyn Indarti]]>;
<![CDATA[Tri Laksmi Indreswari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.708 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan asas oportunitas sejatinya merupakan diskresi jaksa dalam bidang penuntutan. Diskresi jaksa dalam hal ini adalah kebijaksanaan jaksa untuk meniadakan penuntutan. Namun peraturan perundang-undangan mengamanatkan pelaksanaannya dalam bentuk wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum hanya terbatas dimiliki oleh Jaksa Agung.Tradisi Penelitian Kualitatif dan Paradigma Konstruktivisme dipilih sebagai titik pandang serta pedoman yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode Analisis Content, serta penyajian data dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukan: 1) Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia 2) Paradigma, Filsafat Hukum dan Penggunaan Diskresi dalam Pelaksanaan Asas Oportunitas.Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah Filsafat Hukum utamanya Telaah Paradigmatik penting pula dalam rangka menelusuri dan memahami secara lebih halus, sistematik dan komprehensif mengenai pemahaman, permasalahan, dan harapan yang muncul terkait dengan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana.]]>
<![CDATA[PENEMUAN HUKUM DAN PARADIGMA: SUATU TELAAH FILSAFAT HUKUM TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Robert Pranata*, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indraswari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (650.61 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penemuan hukum dalam proses peradilan hukum pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yang didukung oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap para Hakim yang berkaitan dengan Penemuan hukum dan Paradigma. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka megara wajib melindungi setiap orang yang melanggar hukum pada setiap tindakan proses peradilan. Lembaga peradilan tanpa kecuali wajib melakukan proses peradilan berdasarkan hukum acara bahwa hukum belum memiliki pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, bagi hakim dimungkinkan untuk melakukan penemuan hukum jika dalam menangani sebuah perkara, ditemukam adanya kekosongan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip tertentu yang akan mendukung lahirnya putusan yang memenuhi tujuan hukum]]>
<![CDATA[TELAAH PARADIGMATIK TENTANG PENERAPAN DISKRESI PADA PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DENGAN TERDAKWA LABORA SITORUS ]]>
<![CDATA[Boyce Alvhan Clifford*, Erlyn Indarti, R.B. Sularto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.626 KB)
<![CDATA[Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang. Kekuasaan Kehakiman yang terwujud dalam suatu putusan berisikan berbagai pertimbangan hakim, dijadikan objek yang menarik untuk diteliti secara paradigmatik. Dengan menggunakan kajian paradigmatik putusan tersebut dapat diurai dan ditelaah lebih rinci, halus, dan jelas. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan harapan setting lebih natural, informasi lebih situasional, dan cara pandang emic. Pos Positivisme memandu penulis dalam melakukan penerjemahan data yang didapatkannya dengan metode pendekatan yuridis normatif. Paradigma yang dianut seorang hakim sangat berpengaruh kuat terhadap cara ia memandang realitas, setelah ia menangkap makna dari realitas itu maka akan tercipta hubungan antara hakim itu sendiri selaku penganut paradigma tertentu dengan realitas yang ia pahami. Kedua keterkaitan itu akan menciptakan metodologi untuk menyelesaikan masalah-masalah terhadap realitas tersebut. Disadari atau tidak paradigma tersebut mempengaruhi seseorang hakim dalam menerapkan diskresi. Diskresi yang diterapkan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain akan berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi keberagaman paradigma yang dianutnya. Tidak semua penganut paradigma tersebut memeliki batasan penerapan diskresi yang sama. Atas dasar perbedaan itu pula dinamika pertimbangan, dan putusan hakim dalam suatu perkara dapat terjadi seperti halnya perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus.]]>
