Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2018 - 2023

4.93

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Kanun Diponegoro Law Journal Yustisia Spektrum Hukum Diponegoro Law Review Administrative Law & Governance Journal JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam

Nabitatus Sa’adah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957415

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

PERSOALAN YANG TERSISA DALAM SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Nabitatus Sa'adah
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Sejarah ketatanegaraan menunjukkan sebelum adanya amandemen UUD 1945 ada ketidaktegasan sistem pemerintahan yang dianut. Perubahan UUD 1945 sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia disepakati dipertegas dengan memilih sistem pemerintahan presidensiil. Meskipun dalam perubahan UUD 1945 sampai perubahan keempat terlihat adanya upaya kesungguhan menuju purifakasi sistem presidensial tetapi masih ada beberapa hal yang tertinggal dan dianggap masih belum mendukung pelaksanaan sistem presidensial dan hal demikian tentunya mempunyai implikasi dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini terlihat dalam mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2,3) UUD NRI tahun 1945. Hal lain yang masih belum sesuai dengan sitem presidensiil adalah terkait dengan sistem multi partai yang dianut. Sistem multi partai dapat menimbulkan praktik kenegaraan yang tidak sehat baik dalam penyusunan kabinet, legislasi, implementasi kebijakan pemerintah.

The Role of Wali Nanggroe Institution to Realize Peace in the Asymmetric Decentralization: the Case of Indonesia Delfi Suganda; Retno Saraswati; Nabitatus Sa'adah
Yustisia Jurnal Hukum Vol 10, No 3: December 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i3.54705

Aceh is a unique area in Indonesia based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. One of its features is the establishment of the Wali Nanggroe Institution which is the highest customary institution that aims to maintain peace in Aceh and participate in the world peace process. It is unique in the Indonesian constitutional system because its officers are former combatants of the Free Aceh Movement. This study would like to examine the opportunities and role of the Wali Nanggroe Institution in realizing peace domestically and globally. There are several opportunities for the Wali Nanggroe Institution in peace efforts in a conflicted country; among others, the Wali Nanggroe Institution can carry out the function of peace at the local, national and international levels. It can apply due to the legitimacy of laws and regulations, support from local political parties that dominate Aceh's parliament, and good relations with several foreign countries, such as the "Moro" separatist group from the Philippines had studied with Wali Nanggroe how the peace process from civil war can be realized

KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) BERDASARKAN KEADILAN YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI INDONESIA Nabitatus Sa'adah
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kebijakan tax amnesty saat ini diragukan kemampuannya untuk mampu memberi peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara serta meningkatkan investasi di Indonesia. Kebijakan tax amnesty dianggap tidak memberi keadilan terhadap wajib pajak patuh. Hal yang perlu dikaji bagaimana kebijkan tax amnesty dikaitkan dengan asas keadilan? dan bagaimana model pengampunan pajak yang berkeadilan serta mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal reseach.Kebijakan tax amnesty harus dipandang dari asas manfaat, yaitu peningkatan penerimaan negara. Upaya memberi keadilan, wajib pajak yang telah diampuni, harus membayar uang tebusan, serta harus ada komitmen penegakan hukum yang tegas. Peningkatan iklim investasi di Indonesia perlu didukung adanya kemudahan birokrasi perijinan, iklim politik yang kondusif, terjaminnya kerahasiaan dan kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to find out about the constitutional court as a guardian of democracy and the constitution especially in carrying out constitutional review. The research method used is normative legal research. The results of the study show that there are several limitations to the authority of the Constitutional Court as guardians of constitutional values and democracy, especially in conducting judicial review, these boundaries become a sign for the Constitutional Court to decide upon a judicial review so that it can produce decisions in line with the spirit of democracy Parameters or reference basis for the Constitutional Court to determine whether or not constitutional law is not only based on what is written in the constitution but also based on basic principles are not written, because the basic principles are not written and moral values ideal politics, also included in the unwritten constitution. Keywords: Constitutional Court, Democracy, Institutional Review. Abstrak Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui mahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi khususnya dalam menjalankan constitutional review. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ada beberapa batasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, khususnya dalam melakukan judicial review , batasan-batasan tersebut menjadi rambu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan atas judicial review sehingga dapat menghasilkan putusan yang sejalan dengan semangat demokrasi Parameter atau dasar rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu undang-undang tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam undang-undang dasar tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tidak tertulis, sebab prinsip-prinsip dasar tidak tertulis dan nilai-nilai moral politik yang ideal, juga termasuk dalam konstitusi tidak tertulis. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Comtitutional Review.

KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 53 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASI DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang) Linawati, Angela Nadia; Saâ€™adah, Nabitatus; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.413 KB)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, implikasi dari Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan hambatan pelaksanaannya serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Dari hasil penelitian yang ditemukan, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah mengetahui dan memahami ketentuan fiktif positif, namun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena ada ketentuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)dalam instansi yang juga harus ditaati. Implementasi ketentuan fiktif positif dalam prakteknya masih kurang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari ketentuan fiktif positif dirasaÂ menyudutkan posisi pejabat administrasi pemerintahan karena berbenturan dengan SOP dalam instansi. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan ini antara lain, baik badan dan/atau pejabat adminsitrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan ini dan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pada prakteknya akan mentah kembali karena proses penerbitan keputusan akan berbenturan lagi dengan SOP di setiap instansi. Solusi dari adanya beberapa hambatan tersebut adalah perlu dilakukannya pendalaman pemahaman mengenai ketentuan fiktif positif baik untuk pejabat pemerintahan dan untuk masyarakat dan perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik petunjuk pelaksanaan yang lebih implementatif.

Tinjauan Komparatif atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten/Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to know tax collection tax as one of the object of tax district/city with some type of tax center. The research method used in this research is normative legal research using qualitative analysis. The results showed that the Tax Income Tax Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT) no the same effect. Keywords: Local Tax, Central Tax, Tax Object, Tax Collection

Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThis study aims to determine the review of tax dispute resolution through objection agencies. The method used in this study is normative legal research. The results of the study point out that First, the position of the tax objection institution, including one form of administrative effort, is recognized as being in the positive law of Indonesia, specifically to resolve an administrative dispute. Second, the position of the objection institution, on the one hand, is intended to accelerate the settlement of tax disputes, but on the other hand, has a weakness related to the objectivity of the decision considering the breaker is one of the parties that issued the decision. The suggestion of this research is that if the objection institution is seen as very important in its existence, especially in an effort to accelerate the settlement of tax disputes, the institution must be truly able to demonstrate its existence as an institution capable of providing objective dispute resolution. Breakers must uphold moral integrity so that they can produce fair decisions.Keywords: Tax Disputes, Objection Institutions, Legal SettlementAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan terhadap penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama, Kedudukan lembaga keberatan pajak termasuk salah satu bentuk upaya administrasi diakui keberadaannya dalam hukum positif Indonesia khususnya untuk menyelesaikan suatu sengketa administrasi. Kedua, Kedudukan lembaga keberatan disatu sisi dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, tetapi disisi lain mempunyai kelemahan terkait keobyektifan putusan mengingat pemutus adalah salah satu pihak yang mengeluarkan putusan. Saran dari penelitian ini adalah apabila lembaga keberatan dipandang sangat penting keberadaannya khususnya dalam upaya mempercepat penyelesaian sengketa pajak maka lembaga tersebut harus betul-betul mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang mampu memberi penyelesaian sengketa yang obyektif. Pemutus harus menjunjung tinggi integritas moral sehingga mampu menghasilkan keputusan yang adil.Kata Kunci: Sengketa Pajak, Lembaga Keberatan, Penyelesaian Hukum

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThis study aims to determine the mechanism of tax dispute resolution in the justice system in Indonesia, specifically knowing the mechanism of tax dispute resolution and the characteristics of tax dispute resolution if juxtaposed with the justice system in Indonesia. The research method used is normative legal research that uses laws and regulations (positive law). The results show that tax disputes in Indonesia, especially disputes over tax assessment letters, can be resolved through dispute resolution efforts in the executive domain, namely objection efforts which are one form of dispute resolution through administrative efforts, and dispute resolution through pure judicial institutions. namely the Tax Court in the form of appeal lawsuits and claims. Whereas the Tax Dispute Resolution Mechanism when viewed with the judicial system in general shows that there is a separate specificity from other dispute resolution systems in the judiciary. Keywords: Tax dispute, Tax Court, Judicial System Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia, secara khusus mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pajak dan karakteristik penyelesaian sengketa pajak jika disandingkan dengan sitem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendakatan peraturan perundang undangan (hukum positif). Hasil penelitian menjukan bahwa sengketa pajak di Indonesia, khususnya sengketa atas Surat Ketetapan Pajak dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa dalam ranahnya eksekutif terlebih dahulu yaitu upaya keberatan yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan murni (yudikatif) yaitu Pengadilan Pajak yang berupa upaya hukum banding dan gugatan. Sedangkan Mekanisme Penyelesaian sengketa pajak apabila dilihat dengan sistem peradilan secara umum terlihat bahwa ada suatu kekhususan tersendiri yang berbeda dengan sistem penyelesaian sengketa pada peradilan yang lainnya. Kata Kunci: Sengekta Pajak, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan,

Kebijakan Tax Amnesty dan Fungsinya Bagi Negara Nabitatus Sa’adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tax amnesty berjalan yang dihubungkan dengan fungsi kebijakan tersebut bagi kemajuan negara, khususnya kemajuan dari aspek ekonomi. Metode penelitian merupakan penelitian hukum yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pengampunan pajak dipandang pemerintah sebagai cara yang paling cepat untuk memperoleh dana dalam rangka memulihkan persoalan melemahnya perekonomian di Indonesia. Pengampunan pajak dalam jangka panjang juga diharapkan dapat sebagai titik pijak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan investasi yang ditanamkan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi makro.Kata Kunci: Kebijakan, Tax Amnesty, Ekonomi Makro, Negara

REKONSTRUKSI SISTEM PENYELENGGARAAN PASAR MODAL SYARIAH Nadhifa, Salsabila; Saâ€™adah, Nabitatus
Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Vol 18 No 2 (2020): (Oktober 2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/arrisalah.v18i2.394

The capital market that is widely used by people is not in accordance with the provisions contained in sharia principles. Therefore, a capital market with sharia. Conventional capital markets and Islamic capital markets have a similar concept but differ in principles and have different types of contracts. This difference between conventional capital market principles and the principles contained in the Islamic capital market results in the need for regulations that specifically regulate the Islamic capital market. so it is necessary to update the Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets. Judging from the legal system, the Sharia Capital Market still has weaknesses related to the legal substance, legal structure and legal culture so that reconstruction of Islamic capital market regulations must be conducted. The method used in this writing is analytical descriptive and uses a normative juridical approach.

Co-Authors Agisa Tri Handias Ari Mahardika Budi Ispriyarso Budi Ispriyarso Delfi Suganda Dessy Dwi Astuti Donnie Prasetyo Erna Dwi Safitri F. X. Joko Priyono F.C. Susila Adiyanta F.C. Susila Adiyanta Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Gesang Wulandari Githa Angela Sihotang Guruh Dwi Prabowo*, Indarja, Henny Juliani, Guruh Dwi Prabowo*, Hafizhah Mayang Sari Henny Juliani, Henny Ichsan Muhajir Iga Sukma Devi Karlina Sofyarto Kartika Rachmawati Linawati, Angela Nadia Mega Puspawati Hasim Mirza Ramadhan Muchamad Ja'abik Fatchullah Muhammad Ruby Duto Pranoto Nadhifa, Salsabila Primas Raras Priambodo Pujiyono Pujiyono Retno Saraswati Ridho Sadillah Ahmad Rizkityas Sekar Handini Salmon Abertnego Manurung Salsabila Nadhifa Solechan Solechan Suhartoyo Suhartoyo Sukmaningtyas, Judith Venia Miranda Dewi Hascaryo

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search