Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Siti Mahmudah; Siti Malikhatun Badriyah; Bambang Eko Turisno; Amiek Soemarmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis normatif, spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, analisis kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui metode persuasif, edukatif, dan fasilitatif yang terdapat dalam kemitraan usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilaksanakan dengan PP No 17 Tahun 2013 dimana dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan. Pola-pola kemitraan tersebut dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

LEASING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KAPAL BAGI NELAYAN KECIL DI KOTA PEKALONGAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap. Meskipun demikian eksplorasi sumber daya laut belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan implementasi leasing sebagai alternatif pembiayaan kapal bagi nelayan kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methode yang memadukan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan legal pluralism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor primer yang menjadi andalan dalam perkembangan perekonomian Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kapal merupakan modal utama dalam kegiatan operasional nelayan. Namun demikian masih banyak nelayan terutama nelayan kecil di Kota Pekalongan yang tidak memiliki kapal sendiri karena ketiadaan modal. Leasing sebagai pembiayaan dalam pengadaan modal dapat menjadi alternatif pengadaan kapal bagi nelayan kecil

Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasca Merembaknya Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia Yanda Saputra; Siti Mahmudah
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.12277

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang sangat vital. Pandemi Covid-19 mempengaruhi penyelenggaraan RUPS Perseseroan tidak terkecuali Perusahaan Terbuka (PT.Tbk). Penyelenggaraan RUPS PT.Tbk yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung beralih secara elektronik karena adanya kebijakan physical distancing dan Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. OJK mengeluarkan POJK 15/2020 untuk mengakomdir pelaksanaan RUPS PT.Tbk secara elektronik. Sehingga perlu dikaji pengaturan RUPS PT.Tbk pasca merebaknya pandemi Covid-19. Tujuan penelitain adalah mengetahui pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka setelah pandemi Covid-19 melanda. Metode penelitian yaitu jenis penelitian yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data sekunder, analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan. Pengaturan RUPS sebelumnya diatur dalam POJK 32/2014 yang dilaksakan secara langsung. Namun karena pandemi Covid-19 RUPS PT.Tbk dilaksanakan secara online yang diakomodir dalam POJK 15/2020. Pada dasarnya pengaturan RUPS PT.Tbk yang diatur dalam POJK 32/2014 sama dengan yang diatur dalam POJK 15/2020. Namun, POJK 32/2014 belum mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik dan mekanisme surat kuasa elektronik.

KETIDAKPASTIAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN BANK Siti Malikhatun Badriyah; R Suharto; Siti Mahmudah; Marjo Marjo
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

The function of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) is to guarantee a deposit of customers. The guarantee is significantly important for the main financial industries, such as a bank whose activity is to raise funds from the public and distribute the funds back to the public. As a consequence, public trust becomes the primary factor. In spite of the useful function of the IDIC, the public is still not familiar with the organization and they often question whether the status of the IDIC is a guarantee or insurance. This issue potentially creates a dispute between parties who are the bank and the customer. Hence, this research aims to discover evidence relating to the IDIC as the guarantor in the agreement between bank and customer. This research used a legal pluralism method that integrates juridical research, sociological research (living law) and philosophical research. The result of the research indicates the uncertainty of the status of the IDIC, whether it is a guarantee or insurance, whereas both statuses maintain different legal consequences. The uncertainty may lead to legal uncertainty and result in the disruption of the balance of both parties’ legal relationships.

Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistim Franchise Pada Bisnis Ritel Siti Mahmudah
Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Franchise yang merupakan metode pemasaran modern yang berkembang begitu cepat di dunia , termasuk di Indonesia ,antara lain , antara lain dapat dilihat dengan menjamurnya outlet – outlet Alfa mart , Indomart di daerah – daerah di Indonesia . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kerja sama bisnis franchise di Indonesia pada bisnis ritel dan bagaimana hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee dalam bisnis ritel tersebut ?Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Data yang dipergunakn adalah data sekunder yang merefer pada data kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan khusus yang mengatur kerjasama dengan sistim franchise pada bisnis ritel. Sebagai landasan operasional adalah perjanjian Franchise yang secara umum tunduk pada ketentun umum Buku III KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No 42 Tentang Waralaba, hubungan hukum para pihak dapat diketahui dari perjanjian yang tersebar dalam pasal – pasal perjanjian tersebut yang merupakan undang – undang bagi franchisee maupun franchisor.

TELAAH YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) Nur Adhim; Siti Mahmudah; Kornelius Benuf
Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i1.3070

UUPA regulates that legal subjects to land rights, including land with the right to Building Rights (HGB), are owned by Indonesian citizens or legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. A different thing happened when the issuance of a Circular from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) stated that a CV could apply for land rights in the form of HGB. The difference in the substance of the rules is the problem. This problem will be analyzed using normative juridical research methods, using secondary data, in the form of primary legal materials, and secondary legal materials. The author concludes that a CV cannot be granted a HGB certificate, because a CV is not a Legal Entity, and if it is done on behalf of another person or nominee there is a criminal threat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN BUS AKAP & AKDP DI JAWA TENGAH AKIBAT PERUBAHAN TARIF PADA WAKTU LEBARAN Candrika Nanda Sasmita; Rinitami Njatrijani; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.987 KB)

Penyimpangan tarif pada bisnis angkutan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia khususnya pada bisnis angkutan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi. Penyedia jasa angkutan menaikkan harga secara sepihak pada momen-momen tertentu contohnya pada waktu lebaran. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan angkutan lebaran AKAP & AKDP di Jawa Tengah tahun 2018, pada pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan berupa kenaikan tarif yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang Tetapi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku pengawas tidak melakukan sebuah penegakkan terhadap perusahaan otobus yang melanggar. Kesimpulan dalam kasus ini, belum terciptanya perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan dalam penyimpangan tarif tersebut. Seharusmya pemerintah yang berwenang bersikap adil dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan otobus yang melanggar peraturan perundang-undangan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS APLIKASI ONLINE Devina Martha Listianingrum; Budiharto Budiharto; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.877 KB)

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia turut berubah. Kemajuan teknologi, komunikasi dan internet sekarang ini membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem online memberikan perubahan dalam membeli barang, memesan transportasi, makanan hingga pelayanan kesehatan dilakukan secara online. Belakangan ini, banyak bermunculan aplikasi praktik kedokteran melalui aplikasi secara online. Dengan adanya pelayanan kesehatan melalui aplikasi secara online konsumen dapat menghemat waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa buku, artikel dan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini mendapatkan hasil, yaknihubungan antara perusahaan aplikasi dan konsumen merupakan hubungan independen, hubungan antara perusahan aplikasi dan dokter, apotek, ataupun pihak lainnya merupakan hubungan kemitraa, dan hubungan antara konsumen dengan mitra perusahaan aplikasi adalah hubungan anatara penyedia dengan pengguna dari barang dan/atau jasa. Tanggung jawab perusahaan aplikasi sebenarnya hanya sebatas mengenai penggunaan aplikasi. Sedangkan, tanggung jawab terhadap risiko yang diterima konsumen merupakan tanggung jawab dari mitra dari perusahaan aplikasi bersangkutan yang muncul akibat kelalaian dan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas profesionalnya atau tidak dipenuhinya hak-hak konsumen yang telah diatur dalam undang-undang.

POTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBIAYAAN KAPAL NELAYAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi; R. Suharto; Marjo Marjo; Hendro Saptono; Kornelius Benuf
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.422-432

Nelayan dalam penangkapan ikan membutuhkan kapal sebagai modal utama. Walaupun demikian tidak semua nelayan memiliki kapal sendiri karena tidak memiliki modal. Leasing untuk pengadaan kapal nelayan berpotensi besar untuk dikembangkan. Proses leasing yang relatif lebih sederhana dari pembiayaan melalui bank menjadikan leasing sangat potensial dalam pembiayaan usaha bagi para pihak yang kurang memiliki akses perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian leasing sangat potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan kapal nelayan, namun belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian leasing.

Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia Kornelius Benuf; Ery Agus Priyono; Siti Mahmudah; Siti Malikhatun Badriyah; Bagus Rahmanda; Amiek Soemarmi
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.21777

In the industrial era 4.0 as it is now, the ease and speed of getting something are highly sought after, including the ease and speed of obtaining financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital commercial service that offers and provides convenience and speed of financial services. The emergence of Fintech certainly makes it easy for people to get financial assistance. But as a state of law, Indonesia must regulate Fintech's business practices. Including the implementation of Fintech's business, it must be controlled and monitored by existing laws in Indonesia, not just stopping the formation of the rules, but also must be ensured that the rules apply effectively. This study aims to describe the basis for Fintech's business arrangements in Indonesia and will explain the effectiveness of the regulation in society. The writing method used is normative juridical, with a statutory approach, using secondary data by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it is known that in Indonesia, Fintech's business is regulated by three institutions, namely the Ministry of Communication and Information, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority. Regarding the effectiveness of the rules regarding the implementation of Fintech in Indonesia has not been going well because there are still shortages both in terms of legal structure, a legal substance, and legal culture.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search