Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.93

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Diponegoro Law Review Administrative Law & Governance Journal

Guruh Dwi Prabowo*, Indarja, Henny Juliani, Guruh Dwi Prabowo*,

Faculty Of Law, Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957603

Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

UPAYA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KENDAL Indarja, Henny Juliani, Guruh Dwi Prabowo*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.091 KB)

Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam pembiayaan daerah, maka Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan daerah sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan menggambarkan kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan aset daerah. Untuk mengetahui kinerja DPPKAD, dilaksanakan penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan kinerja maka dapat tercipta kinerja organisasi yang lebih baik di DPPKAD Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan aset lancar belum baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal. Perbaikan tersebut dapat dilakukan seperti, berkoordinasi dengan pihak-pihak internal (pegawai DPPKAD) maupun eksternal (SKPD-SKPD, BUMD, dsb) yang ikut terlibat dalam pengelolaan aset lancar.

IMBAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 DALAM PENATAAN PEGAWAI DI INSTANSI PEMERINTAH Henny Juliani
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.1.2021.36-48

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui imbas PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dalam penataan pegawai di instansi pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbas berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 memberi dampak yang signifikan yaitu larangan pengangkatan tenaga honorer untuk pengisian jabatan ASN termasuk pengangkatan dalam rangka mengganti tenaga honorer yang berhenti atau diberhentikan. Solusi pengisian kebutuhan pegawai di instansi Pemerintah dilakukan melalui rekrutmen PPPK secara terbuka agar diperoleh ASN yang profesional. Tuntutan profesionalitas ASN melalui seleksi JF PPPK sebagai bentuk penataan birokrasi dalam mewujudkan good governance harus dilakukan dengan kebijakan regulasi yang berkeadilan bagi tenaga kontrak K1 dan K2 yang selama ini telah bekerja di instansi Pemerintah.

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BUMN TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Henny Juliani
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pengelolaan BUMN tidak bisa dilepaskan dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/didakwa telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara akibat perbuatannya mengelola BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi BUMN terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Direksi BUMN dipadankan dengan penyelenggara negara (pejabat negara) yang memiliki fungsi strategis. Kekayaan BUMN diintepretasikan sebagai keuangan negara, dan kerugian negara diintepretasikan sama dengan kerugian keuangan negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, apabila Direksi BUMN melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka diwajibkan mengembalikan kerugian tersebut, namun dalam Hukum Pidana (tindak pidana korupsi), pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut.

LEGAL IMPLICATION OF THE AUDIT BOARD OF INDONESIA ON MANAGEMENT AUDIT AND FINANCIAL LIABILITY OF THE STATE AGAINST STATE-OWNED ENTERPRISES Henny Juliani
Diponegoro Law Review Vol 3, No 1 (2018): Diponegoro Law Review April 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

The objectives of tis research is to find out implication of BPK (Auditor Board of Republic of Indonesia) in the implementation of auditing and responsibility of state finance which is manage by state own company as regulated by national regulations. This study used normative juridical and analytic descriptive approach. The study indicated that BPK has authorities to conduct finance audit and control and ask responsibility to BUMN management board because assets of BUMN is belonged to state assest although the assests is separated, it cannot be converted to be BUMN assest. Its juridical implication, there is not transformation from state finance to private finance in managing separated state assests, consequently BPK as independent external auditor has authority to audit professionally.

Peranan Pinjaman Luar Negeri Dalam Mengatasi Defisit Anggaran Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i2.294 - 312

Abstract This study was conducted to determine the role of foreign loans in overcoming the budget deficit. The approach method used is normative juridical and specifications of the research is descriptive analytical research and the results are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that foreign loans as an alternative in overcoming the budget deficit must be managed properly so that the community can feel the benefits, in addition, government have to carefully calculate the capability to repay foreign loans that have been received. Foreign loans cannot be used as the main source of financing in overcoming the budget deficit. Keywords: Foreign Loans; Budget Deficit Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan pinjaman luar negeri dalam mengatasi defisit anggaran. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri sebagai alternatif dalam mengatasi defisit anggaran harus dikelola dengan benar sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya, di samping itu juga diperhitungkan secara cermat kemampuan untuk membayar kembali pinjaman luar negeri yang telah diterima. Pinjaman luar negeri tidak dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan yang utama dalam mengatasi defisit anggaran . Kata kunci: Pinjaman Luar Negeri; Defisit Anggaran

Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractIn a governmental implementation, government officers execute the function of regulating, serving, developing, empowering, and protecting to create people's welfare. In the implementation of the functions, government officers have the authority to make a decision and action. Therefore government officers are forbidden abusing their authority. Supervision on authority abuse of government officers is conducted by APIP. The result of supervision by APIP is comprised of without mistakes, with administrative mistakes, or with an administrative mistake that potentially causes state financial loss. Legal consequences of government officers on authority abuse, which cause state financial loss due to maladministration, become the responsibility of the government officers themselves, respectively, by returning the same amount of state financial loss due to authority abuse. Based on the APIP supervision report, the government officers accused of doing authority abuse, may request to be assessed to find out whether there is authority abuse or not when the government officers decree and execute their policies, before it becomes criminal proceeding. The request is proposed to PTUN based on Regulation of Royal Court Number 4 of 2015. Keywords: Administrative Authority Abuse, State Financial Loss AbstrakDalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pejabat pemerintahan memperoleh wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan, oleh karena itu maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh APIP. Hasil pengawasan APIP berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif/maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Berdasarkan hasil pengawasan APIP tersebut, pejabat pemerintahan yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dapat mengajukan permohonan penilaian unsur ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan kepada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, sebelum adanya proses pidana. Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang Administrasi, Kerugian Keuangan Negara

Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, diputuskan bahwa permohonan constitutional review Pasal 2 huruf g dan huruf I Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara teerhadap Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal-pasal lain yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak seluruhnya. Dengan demikian ditegaskan bahwa pada hakikatnya BUMN yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara.Kata Kunci: Keuangan Publik, Keuangan Private, Perusahaan Negara, Kekayaan Negara

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Diskresi Yang Membebani Keuangan Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractIn the concept of welfare state, the government has an authority to do discretion in running their tasks to provide a public advantage, Discretion basically is prior to the effectiveness of objectives than referring to formal regulations but should be accountable. This research used empirical juridic approach and the result was analyzed qualitatively, the result showed that Ahok’s discretion in the case of Sumber Waras Hospital and Reclamation of Jakarta Gulf did not cause on legal consequences that burdening public finance. Discretion done by Ahok in both cases were accounted for based on the norm of administrative law, which stated in Act Number 30 of 2014 regarding Government Administration.Keyword: Government Officer, Discretion, Public Finance AbstrakDalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) pemerintah diberikan kebebasan bertindak (diskresi) dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Diskresi pada asasnya lebih mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang pada ketentuan hukum namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa diskresi Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta tidak menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Diskresi yang dilakukan Ahok dalam kedua kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci: Pejabat Pemerintahan, Diskresi, Keuangan Negara

Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to determine the existence of public service agencies as public service providers in Indonesia. The research method used is legal research with statutory approach approach (analytical approach) which is analyzed with qualitative analysis. The results of the research show that the Public Service Agency (BLU) as the public service provider plays an important role in providing services to the public in the form of the provision of goods and / or services. Legally BLU is not a legal entity, but BLU operates as a working unit of state ministries / agencies / local governments for the purpose of providing public services whose management is based on the authority delegated by the respective parent agency. Therefore, the financial management is not separate from the state ministries / institutions / local government as the parent institution. Keywords: Public Service Board, Public Service, State Organizer

Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This research was conducted to find out changes of Public Servants mental and behavior as a model in creating qualified bureaucracy reformation as a consequence of negative issues on Public Servants professionalism, particularly on their quality and performance. This research used a normative juridical method by using an analytical descriptive approach. The Government took strategic action in developing human resources of Public Servant through bureaucracy reformation policy focused on changing Public Servants mental and behavior. The change is intended not only for Public Servants but also for all related system. The focus of the change of bureaucratic is expected will create clean and accountable, effective, efficient bureaucratic and able to provide qualified public service as well. Keywords: the behavior of Public Servants, bureaucratic reformation Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan mental/perilaku aparatur sebagai model dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas sebagai akibat dari isu negatif terhadap profesionalisme khususnya pada aspek kualitas dan kinerja ASN. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pemerintah mengambil langkah strategis membangun SDM aparatur melalui kebijakan reformasi birokrasi dengan inti perubahan pada mental/perilaku aparatur. Perubahan tersebut selain ditujukan langsung kepada aparatur, juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Fokus perubahan reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kata kunci: Mental/perilaku aparatur, reformasi birokrasi

Co-Authors Aliyyah Yustika Aqmarani Ardiansyah Rizal Azhari Ari Mahardika Clareta Adikris Savitri Dessy Trisnawati Widyaningsih Dingga Aldhy Mahendra Dione Arthamesia*, Ana Silviana, FC Susila Adiyanta, Dione Arthamesia*, Dyah Swastika F. C. Susila Adiyanta Hafizhah Mayang Sari Kartika Rachmawati Lala Taprisa Paksi Nurfahmi Liliana Christina Tarigan Nabitatus Sa'adah Nabitatus Sa’adah Primas Raras Priambodo Rachel Octavia Manurung Sri Nurhari Susanto

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search