Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia
Fitrian Romadhon Dwi Saputra
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG Fitrian Romadhon Dwi Saputra; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.45074

Abstract

Asimilasi memenuhi asas pemasyarakatan, yang menghendaki narapidana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Asimilasi dapat memberikan narapidana kesempatan untuk terlibat dengan masyarakat melalui pendampingan dan kegiatan berbasis masyarakat. Dengan cara ini ketika mereka bebas nantinya, mereka dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya, dapat memberikan pendidikan dan keterampilan yang nantinya dapat mereka gunakan di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan asimilasi dalam rangka pembinaan anak bernegara dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di wilayah LPKA Kelas II Bandar Lampung. Asimilasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan narapidana dengan kehidupan masyarakat, dengan bimbingan yang dirancang untuk memberikan keterampilan dan pendidikan serta menjadi sarana bagi narapidana untuk berhubungan dengan kehidupan masyarakat di luar. Kendala asimilasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung antara lain: kurangnya petugas yang terdidik secara profesional dan profesional, kurangnya minat masyarakat yang dilayani, kurangnya pelatih narapidana Sesuai dengan kebutuhan teknologi bisnis, ada juga kekurangan tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dan dokter.
TINDAKAN MITIGASI TERHADAP POTENSI KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Fitrian Romadhon Dwi Saputra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i1.2022.166-172

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang melakukan aktivitas kelompok dan juga dapat diandalkan dengan manusia lainnya. Secara psikologis, fisik, atau biologis. Namun dikehidupan suatu kelompok sering terjadi adanya ketidaksesuaian satu sama lain dan cenderung berlawanan sehingga terkadang akibat ketidaksesuaian antara satu pihak dengan pihak lainnya menciptakan suatu permasalahan atau konflik. Hal ini juga berlaku di Lapas, munculnya konflik tidak memiliki dampak yang luar biasa jika dibiarkan. Dampak yang terjadi dapat berupa kerusuhan yang tentunya dapat merugikan semua pihak, baik materiil maupun dalam kehidupan dan keselamatan. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan potensi kerusuhan di Lapas, penelitian tentang penyebab kerusuhan di Lapas dilakukan dengan menggunakan variabel berupa kasus kerusuhan di beberapa tempat yang pernah terjadi sebelumnya sehingga dapat diidentifikasi lebih dalam. Metode yang digunakan adalah analisis diagram pareto, analisis tulang ikan, dan analisis 5W + 1H.
Penerapan Hukuman Mati terhadap Narapidana Lanjut Usia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Fitrian Romadhon Dwi Saputra; Mitro Subroto
Jurnal Syntax Fusion Vol 1 No 11 (2021): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : Rifa' Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v1i11.99

Abstract

Law as a tool to change society or social engineering. Indonesia as a State of Law with Positive Law, namely the Criminal Code still imposes criminal sanctions in the form of the death penalty. In essence, the death penalty is a punishment by eliminating the life of the convict. However, the application of the death penalty creates a causa celebre (trigger) for the re-emergence of polemics against the pros and cons of the death penalty decision. This is especially true for elderly prisoners. Because there are provisions regulated in Law No. 13 of 1998 concerning Elderly Welfare which discusses the rights of elderly convicts. Then from the perspective of human rights, the death penalty is not inconsistent with national or international legal instruments, such as the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, the 1948 Universal Declaration on Human Rights, and the International Covenant on Civil Rights. and Political Rights 1966. The method used in this paper is normative juridical and analytical descriptive.
Co-Authors Mitro Subroto