Articles
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI PLATFORM TELEGRAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khelvin Risandi]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.45325
<![CDATA[Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi yang merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Tan Abdul Rahman Haris]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44408
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang begitu cepat mendasari hadirnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di tengah aktivitas dan kehidupan manusia, yang mana AI dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu pekerjaan manusia ditinjau dari segi kecepatan dan ketepatannya. Tentu dapat diketahui dengan begitu AI dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan seperti manusia, dan hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum jika AI melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain, mengingat tidak ada pengaturan hukum yang secara khusus mengatur AI di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan pengaturan AI di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di Indonesia AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik, AI bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki kesadaran dalam menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu pertanggungjawaban perbuatan dan tindakan AI dibebankan kepada pembuat dan pengguna AI sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.]]>
<![CDATA[PENCURIAN DATA PRIBADI DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Fiqqih Anugerah]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45434
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya, ekonomi dan sosial. Kerahasiaan data pribadi penting karena berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi. Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip, serta norma hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>;
<![CDATA[Elvi Elvi]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 21 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v21i2.669
<![CDATA[This Final Project Research aims to analyze and find out the collection of parking at the Batam City Barelang Bridge including illegal collection and to describe the role of the Batam City Transportation Agency in implementing or enforcing Batam City Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Management and Retribution. The research methodology used by the author is empirical legal research by examining the results of observations and interviews and is supported by legal theories and legislation in force in Indonesia. The type of data used is primary data as primary data and secondary data as supporting data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This Legal Research is analyzed descriptively qualitatively. The results of the study that the authors obtained from observations and interviews were then reviewed from the theory of Economic Development according to Anwar that the tariffs for parking at the Batam City Barelang Bridge provided were not in accordance with Batam City Regulation Number 3 of 2018 concerning the Implementation and Retribution of Parking and Previously the City Transportation Agency Batam insists there are no rules that specify parking fees for tourist areas and the Batam City Transportation Agency as the related agency appointed by the Batam City Government to play an important role in Implementing or Enforcing Batam City Regulation Number 3 of 2018 concerning Implementation and Retribution of Parking Limitation as the Regulator, Facilitator, and Dynamicsator]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar Di Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ]]>
<![CDATA[Victor Marsongkhoe]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i1.824
<![CDATA[Forests are one of the oxygen-producers on Earth and a place to live various types of plants and animals. The existence of forests on Earth is very important since its absence will have fatal consequences for all life. One of the effects due to the reduction in the number of forests is global warming, flooding, landslides, reduced supply of oxygen, landslides, and so forth. The city of Batam has experienced a reduction in the number of forested areas each year due to various factors, one of which is the emergence of illegal logging crimes in Batam City. This study uses a qualitative Empirical research method by conducting interviews and collecting data from resource persons.The survei method is done by distributing questionnaires as supporting data. Respondents sampeld were Batam University Students, and Batam City Communities. Data testing is done by correlating the results of interviews received with data obtained, which is then correlated with legal theory that aims to draw conclusions about the effectiveness ofUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 in Batam City. The results of this study provide information on the effectiveness of Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 in Batam City and provide information on the factors that cause the emergence of illegal logging crimes and obstacles that law enforcement might face in dealing with them. This information is expected to help law enforcement regarding crime of illegal logging in the city of Batam.]]>
<![CDATA[PREMEDITATED MURDER ON SHIP WHEN SEEKING LIFE PRESERVES ACCORDING TO HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Yustisio Mahendra]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i1.3658
<![CDATA[Sustaining life means a person is trying to save his life so that he can continue his daily life. Defense is not only in eating, drinking, exercising, maintaining a healthy body, and getting enough sleep but also in surviving in a state of urgency. Circumstances force a person to do anything in the hope of preserving their life. This study aims to find out in-depth the study of Force majeure, which has the meaning of a condition where a particular place can experience urges that cannot be prevented due to natural factors. Due to force majeure, such as goods, forced circumstances can still be forgiven due to natural factors. However, it is different from humans in terms of human rights if it is related to the Criminal Code (having a general character) and the Human Rights Law (having a unique character), following the Lex specialis derogat Legi generali principle. It is the rule of law that tends to be specific, which can contradict the general law. Premeditated murder is a crime against life regulated in Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Premeditated murder is an act that stands alone with ordinary murder as regulated in Article 338 of the Indonesian Criminal Code. The provisions contained in the act of premeditated murder are a repetition of the act of murder in Article 338 of the Criminal Code. One more element is added, "with a prior plan." The approach used in reviewing this research is the approach through the law (statute approach) and conceptual approach. This research is legal (juridical normative) by understanding various sources. The primary is based on legislation, the secondary is based on book and journal studies, and the last is tertiary, based on dictionaries to find foreign languages that are difficult to understand.]]>
<![CDATA[INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CONFLICT IN YEMEN ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i1.3643
<![CDATA[War and conflict have always been human habits throughout the history of civilization. Starting from the beginning of the creation of humans on Earth, war has always been a determining factor for human survival, especially the establishment or destruction of civilizations in the world. Of the many conflicts that exist, the conflict in the form of rebellion attracts attention because it is between the ruling government and armed parties dissatisfied with the relevant government policies. The conflict in Yemen poses a threat to close neighboring countries, including Saudi Arabia. In March 2015, the Saudi Arabian government launched a military operation to crush the Houthi group and help to restore the legitimacy of the Yemeni government. However, this operation also cost the civilian population in Yemen. The United Nations Human Rights Council, through the Regional and International Expert Groups, responded by publishing a report stating that there were allegations of international crimes in the military operation. In order to answer the existing problems, a study based on the view of international criminal law is needed. Answering the urgency of this research, the type of legal-normative research is used with a statutory, conceptual, and analytical approach in reviewing this matter. The technique of tracing legal materials is document study.]]>
<![CDATA[POLEMIK MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK: REALITAS DAN PENCEGAHANNYA ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/mlj.v6i1.2365
<![CDATA[The Marriage Law stipulates that the minimum age for marriage is 19 (nineteen) years old for men and woman. However, there are still many people who practice marriage to children under the age of 19 (nineteen). The practice of child marriage can due to various factors, and has many negative impacts on children. The Covid-19 pandemic is one of the reasons for the increase in the number of child marriage in Indonesia. This study uses a normative juridical legal research method, based on written regulations and a literature study that examines aspects, theories, structures, and legal explanations related to this research. The data used is secondary data obtained from literature study. The approach used in this research is statutory approach. There is a Child Protection Law which is the legal umbrella in eradicating child marriage in Indonesia, but on the other hand, there are still many challenges in reducing the number of child marriage practices, one of which is the regulation related to marriage dispensation and the incessant criminal acts carried out under the guise of child marriage.]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF ILEGAL STREAMING MELALUI MEDIA SOSIAL: STUDI PADA PLATFORM IGTV ]]>
<![CDATA[Septia Febriani]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46077
<![CDATA[Tujuan pada kegiatan penelitian ini yakni guna melakukan pengkajian perlindungan mengenai suatu karya sinematografi berbentuk video yang disiarkan secara langsung kemudian dilakukan pengunggahan ke sebuah aplikasi di Instagram yaitu Instagram Televisi (IGTV) didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan agar memahami sanksi-sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiarannya kembali video siaran langsung Instagram dengan tidak ada perizinan penciptanya. Menggunakan suatu metode yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan analisis. Hasil penelitian menyatakan yakni video yang disiarkan secara langsung pada Instagram yang dilakukan pengunggahan IGTV, diklasifikasikan merupakan karya sinematografi maka pemegang hak ciptanya memperoleh perlindungan hukum terkait karya dirinya sesuai aturan pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tapi nyatanya di pembahasan pasal tersebut masih dijumpai terdapat normanya yang kabur yakni dari definisi karya sinematografi yang sekadar dibatasi pada film. Sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiaran kembali dengan tidak ada perizinan yang diberi pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sanksi pidana sesuai yang diaturkan dalam pasal 113 ayat (2) serta sanksi perdata mencakup penggugatan ganti kerugian.]]>
<![CDATA[INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Natalia Lorien]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46113
<![CDATA[Perkembangan investasi saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat. Investasi sendiri dalam hal ini telah dapat digunakan oleh para investor dengan menggunakan media aplikasi seperti aplikasi ‘alimana’ yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalankan kegiatannya. Dan aplikasi ‘alimana’ di Indonesia merupakan aplikasi investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana timbul permasalahan bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan tindakan investasi bodong skema ponzi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi dan Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan diketahui bahwa pelaku investasi bodong skema ponzi di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan karena tidak memiliki izin maka investasi bodong dapat dikenakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terkait dengan korban investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’ karena menggunakan media elektronik maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik]]>
