Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Budaya LITERASI: Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora
Bambang Samsu Badriyanto
Unknown Affiliation
Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
CHUNG HUA SCHOOL SEBAGAI REPRESENTASI PENDIDIKAN ETNIS TIONGHOA DI JEMBER TAHUN 1911-1966 Christian Maria Goreti; Bambang Samsu Badriyanto; Ratna Endang Widuatie
Publika Budaya Vol 1 No 1 (2013): November
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berisi uraian mengenai keberadaan sekolah berbasis etnis Tionghoa di Jember yang disebut Chung Hua School. Pendiriannya atas prakarsa Tiong Hoa Hwee Koan yaitu sebuah organisasi Tiong- hoa peranakan terbesar pada masa itu. Melalui pendekatan sosiologi pendidikan dan identitas ke-Tiong- hoaan, dalam skripsi ini dipaparkan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pendirian sekolah tersebut, kelompok pencetus, tujuan didirikan, efek keberadaannya terhadap kelompok masyarakat ter- tentu, relevansi kondisi politik Indonesia dengan keberlangsungan sekolah tersebut, hingga faktor-faktor penyebab penutupannya. Bagi etnis Tionghoa pendidikan ideal ialah pendidikan yang sarat dengan iden- titas ke-Tionghoaan yang terwujud dalam ilmu pengetahuan mengenai budaya serta adat-istiadat Tiong- hoa. Melaluinya usaha transformasi budaya terhadap etnis Tionghoa (khususnya Tionghoa peranakan) di Hindia Belanda perlahan-lahan berusaha diwujudkan serta baru terealisasi pada awal abad ke-20 dengan berdirinya sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa yang modern dan terstruktur. Dinami- ka pendidikan berbasis etnis ini ternyata mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa di Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka. Keberlangsungan pendidikan berbasis et- nis Tionghoa ini harus terhenti pasca Gestapu tahun 1965 seiring meningkatnya sentimen negatif ter- hadap etnis Tionghoa di Indonesia.
KONFLIK LAHAN PEGARAMAN DI KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 1975-1985 Novi Aristin Yulinda; Bambang Samsu Badriyanto; Parwata Parwata
Publika Budaya Vol 2 No 1 (2014): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas konflik antara petani garam dengan PT Garam yang terjadi di Kecamatan Gapura diKabupaten Sumenep, Madura. Metode yang dipakai di sini adalah metode sejarah, yang meliputi empat tahaputama, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tulisan ini menggunakan teori konflik yangdicetuskan oleh Karl Marx yaitu tentang kelas-kelas sosial, dimana dalam masyarakat terdapat dua kelas yaitukelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin (proletar). Menurut Lewis A Coser, konflik dibagimenjadi dua, yaitu konflik realitas yang berasal dari rasa kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan dan merasapara pertisipan yang mendapat keuntungan, kedua konflik non realitas bukan berasal dari tujuan-tujuan sainganyang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Para petani garam merasa kecewa kepadapemerintah atau dalam hal ini PT Garam, yang telah mengambil lahan garam yang dianggap warisan dari leluhurmereka. Oleh karena itu, mereka melancarkan aksi protes atas pengambilan hak tersebut. Konflik lahan garamtersebut masih belum terselesaikan.Kata Kunci: Konflik, Lahan Pegaraman, PT Garam, petani garam, Sumenep
BEREBUT 'RUMAH TUHAN' STUDI KASUS KONFLIK ANTARA JEMAAT GKJW DAN GPIB KELURAHAN CITRODIWANGSAN KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG, 1975-1982 Yanti Yulianti; Nurhadi Sasmita; Bambang Samsu Badriyanto
Publika Budaya Vol 1 No 1 (2013): November
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang sejarah sosial dengan menggunakan konsep pendekatan sosiologi agama yang mempelajari peran agama dan peristiwa-peristiwa sosial dalam masyarakat Lumajang. Peristiwa-pristiwa sosial dapat memicu terjadinya konflik sehingga menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Dengan menggunakan bahan-bahan teori sosiologi agama dan historis, artikel ini menyelidiki pandangan, pengetahuan, dan kepercayaan yang berhubungan, khususnya dengan konflik agama yang terjadi antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang. Jika manusia sudah menjadi satu kesatuan dengan agama dan kelompoknya maka manusia tersebut berani membela agamanya yang dianggap benar sehingga cenderung berusaha menyelamatkan dan membela martabat agamanya. Seperti halnya yang terjadi di Lumajang kedua aliran gereja tersebut saling mempertahankan dan memperebutkan gerejanya, sehingga terjadi konflik. Mereka masing-masing mempunyai rasa ingin membela agama yang dianggapnya benar dan rela mempertahankan kekuasaan satu sama lain.
CINA DI UJUNG TIMUR JAWA Retno Winarni; Bambang Samsu Badriyanto; Edy Burhan Arifin
LITERASI: Indonesian Journal of Humanities Vol 1 No 2 (2011)
Publisher : Faculty of Humanities, Jember University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Chinese was considered the foreign people in Besuki Residency, despite of they hadsettled in Java northeast coast, even some had become administrators in the private land ofthe area. This article identifies and describes why they were able to be the administratorsin the area from the end of 18th to the beginning of 19th century. The problems to discuss are the relationship between Chinese administrators and the indigenous government and their relationship to the people. This study shows that there were differences and similaritiesbetween Chinese contract handlers (Chinese landlords) and Chinese as administrators.They were differentiated by the way of earning wide land and the way of getting power.The landlords had the right to manage wide land by renting or buying from the colonialgovernment. Meanwhile, Chinese administrators were promoted as the head of area becausetheir merit for colonial government. However, in managing the rented district both of them had similiar tendency; governing by feudal manner from which they considered themselvesthe owners of the land.
Co-Authors Christian Maria Goreti Edy Burhan Arifin Novi Aristin Yulinda Nurhadi Sasmita Parwata Parwata Ratna Endang Widuatie Retno Winarni Yanti Yulianti