Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Rosiani Niti Pawitri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Rosiani Niti Pawitri
Wacana Hukum Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kedudukan danperlindungan terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalahpenelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer danbahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogismedengan pola berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemegang polispada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian, di Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemegang polis mempunyaikedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya ketika perusahaan asuransi dipailitkanatau sebagai kreditur preferen. Sementara itu, perlindungan pemegang polis pada perusahaanasuransi yang pailit diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransisyariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.Kata kunci: asuransi, pemegang polis, pailit
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid. Sus/2014/Pn.Wat) Rosiani Niti Pawitri; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40532

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap jaminan fidusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang dipergunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 dan Pasal 36. Perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana terhadap jaminan fidusia adalah sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia; dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Selanjutnya, perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat ini pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana terhadap jaminan fidusia yang dilakukan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..Kata Kunci: Tindak Pidana, Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Jaminan Fidusia.AbstractThe purpose of this research is to find regulation of fiduciary crimes in the legislations in Indonesia and its application in legal consideration by the judges in the cases of fiduciary crimes. The method used prescriptive doctrinal legal research. Types of legal materials that are used in this paper is a secondary law. Technique used in the collection of legal materials is with the study of documents. Technique of law material data was used sylogism method with deduction reasoning. Based on the result of this research concluded that the crime of fiduciary just regulated by Fiduciary Act No. 42 of 1999 on the Article 35 and 36. Actions of fiduciary crimes are deliberately falsified to created the fiduciary certificate; and transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary. Futhermore, the fiduciary crimes in the transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary at Wates First Intance No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat these legal considerations by the judges in the fiduciary crimes already in accordance with Fiduciary Act No. 42 of 1999.Keywords: Criminal Act, Fiduciary, Fiduciary Crimes.
Co-Authors Budi Setiyanto