Garuda - Garba Rujukan Digital

Front Matter Koeshendrajana, Sonny
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Back Matter Koeshendrajana, Sonny
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Pengembangan metode Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) yang mulai diperkenalkan oleh Fisheries Center, University of Columbia di tahun 1999 sa at ini telah banyak dilakukan di berbagai negara. Namun demikian, RAPFISH sebagai suatu metode untuk mengukur dan menggambarkan kondisi lestari sumberdaya kelautan dan perikanan di suatu tempat atau wilayah masih tetap aktual untuk dilakukan di Indonesia. Masih relevannya penggunaan analisis RAPFISH di Indonesia dikarenakan data-clata aktual yang men Tjahjo Tri Hartono; Taryono Kodiran; M Ali Iqbal; Sonny Koeshendrajana
Buletin Ekonomi Perikanan Vol. 6 No. 1 (2005): Buletin Ekonomi Perikanan
Publisher : Buletin Ekonomi Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengembangan metode Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) yang mulai diperkenalkan oleh Fisheries Center, University of Columbia di tahun 1999 sa at ini telah banyak dilakukan di berbagai negara. Namun demikian, RAPFISH sebagai suatu metode untuk mengukur dan menggambarkan kondisi lestari sumberdaya kelautan dan perikanan di suatu tempat atau wilayah masih tetap aktual untuk dilakukan di Indonesia. Masih relevannya penggunaan analisis RAPFISH di Indonesia dikarenakan data-clata aktual yang menggambarkan kondisi wilayah pengelolaan perairan di Indonesia masih sangat minim. Oi sisi lain kebutuhan akan pengelolaan yang berkelanjutan atas wilayah tersebut semakin mendesak. Makalah ini memaparkan upaya pengembangan metode RAPFISH yang sesuai dengan kondisi perikanan tangkap di Indonesia. Kesesuaian metode RAPFISH ini diharapkan dapat menggambarkan dengan cepat dan akurat suatu kondisi pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tangkap di suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai indicator kinerja pembangunan berkelanjutan perikanan tangkap di Indonesia.

DEVELOPING A FUNCTIONAL DEFINITION OF SMALL-SCALE FISHERIES IN SUPPORT OF MARINE CAPTURE FISHERIES MANAGEMENT IN INDONESIA Abdul Halim; Budy Wiryawan; Neil R. Loneragan; Adrian Hordyk; M. Fedi A. Sondita; Alan T. White; Sonny Koeshendrajana; Toni Ruchimat; Robert S. Pomeroy; Christiana Yuni
JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research) Vol 4, No 2 (2020): JFMR VOL 4. NO.2
Publisher : JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jfmr.2020.004.02.9

Small-scale capture ﬁsheries have a very important place globally, but unfortunately are still mostly unregulated. Typically, they are deﬁned based on capture ﬁsheries characteristics, technical attributes of ﬁshing vessels, and socio-economic attributes of ﬁshers. Indonesia uses the term ‘small-scale ﬁsher’ (nelayan kecil), currently deﬁned to include ﬁshing boats of ≤ 10 gross tons (GT), which previously covered only boats of ≤ 5 GT. Because small-scale ﬁshers are by law granted a privilege by government to be exempted from ﬁsheries management measures (e.g. ﬁsheries licensing system), its current deﬁnition jeopardizes ﬁsheries sustainability and signiﬁcantly increases the size of unregulated and unreported ﬁsheries. It is also unfair, as it legitimizes the payment of government support to relatively well-oﬀ ﬁshers. This paper aims to develop a functional deﬁnition of small-scale ﬁsheries (perikanan skala kecil) to guide policy implementation to improve capture ﬁsheries management in Indonesia. A deﬁnition of small-scale ﬁsheries is proposed as a ﬁsheries operation, managed at the household level, ﬁshing with or without a ﬁshing boat of < 5 GT, and using ﬁshing gear that is operated by manpower alone. This deﬁnition combines attributes of the ﬁshing vessel (GT), the ﬁshing gear (mechanization), and the unit of business decision making (household) to minimize unregulated and unreported ﬁshing and focus government aid on people who are truly poor and vulnerable to social and economic shocks. The terms small-scale ﬁsheries and small-scale ﬁshers must be legally diﬀerentiated as the former relates to ﬁsheries management and the latter relates to empowerment of marginalized ﬁshers.

PEMETAAN TINGKAT KONSUMSI IKAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA Fitria Virgantari; Sonny Koeshendrajana; Freshty Yulia Arthatiani; Yasmin Erika Faridhan; Fajar Delli Wihartiko
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 17, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v17i1.11045

Ikan merupakan salah satu produk pangan hewani yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap konsumsi protein penduduk di Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat konsumsi ikan terus meningkat; namun ironisnya, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih tergolong rendah. Selain itu, data menunjukkan bahwa persebaran konsumsi ikan nasional per pulau selama ini tidak merata. Tingginya disparitas tingkat konsumsi ikan di Jawa atau Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia menyebabkan tingkat konsumsi ikan nasional relatif rendah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memantau tingkat kecukupan konsumsi ikan dengan mudah adalah dengan mengelompokkannya di seluruh Indonesia. Dengan adanya klasterisasi kemudian pemetaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta sistem peringatan dini masalah kelangkaan konsumsi dapat dilakukan dengan baik. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat konsumsi ikan di Indonesia dengan cara mengelompokkan dan memetakannya; sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan konsumsi ikan penduduk Indonesia secara akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder SUSENAS 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat konsumsi ikan, tingkat partisipasi, dan tingkat pengeluaran untuk ikan. Pengelompokan dilakukan berdasarkan metode cluster K-means. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah cluster yang optimal dengan rasio variance terkecil adalah 5 cluster. Klaster 1 dengan tingkat konsumsi, partisipasi dan pengeluaran ikan terendah adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Klaster 2 terdiri dari 5 provinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur. Klaster 3 terdiri dari 8 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Klaster 4 terdiri dari 11 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Sedangkan cluster 5 dengan tingkat konsumsi, partisipasi, dan pengeluaran ikan tertinggi terdiri dari 8 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat

DEVELOPING A FUNCTIONAL DEFINITION OF SMALL-SCALE FISHERIES IN SUPPORT OF MARINE CAPTURE FISHERIES MANAGEMENT IN INDONESIA Abdul Halim; Budy Wiryawan; Neil R. Loneragan; Adrian Hordyk; M. Fedi A. Sondita; Alan T. White; Sonny Koeshendrajana; Toni Ruchimat; Robert S. Pomeroy; Christiana Yuni
JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research) Vol. 4 No. 2 (2020): JFMR
Publisher : JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jfmr.2020.004.02.9

Small-scale capture ï¬sheries have a very important place globally, but unfortunately are still mostly unregulated. Typically, they are deï¬ned based on capture ï¬sheries characteristics, technical attributes of ï¬shing vessels, and socio-economic attributes of ï¬shers. Indonesia uses the term â€˜small-scale ï¬sherâ€™ (nelayan kecil), currently deï¬ned to include ï¬shing boats of â‰¤ 10 gross tons (GT), which previously covered only boats of â‰¤ 5 GT. Because small-scale ï¬shers are by law granted a privilege by government to be exempted from ï¬sheries management measures (e.g. ï¬sheries licensing system), its current deï¬nition jeopardizes ï¬sheries sustainability and signiï¬cantly increases the size of unregulated and unreported ï¬sheries. It is also unfair, as it legitimizes the payment of government support to relatively well-oï¬€ ï¬shers. This paper aims to develop a functional deï¬nition of small-scale ï¬sheries (perikanan skala kecil) to guide policy implementation to improve capture ï¬sheries management in Indonesia. A deï¬nition of small-scale ï¬sheries is proposed as a ï¬sheries operation, managed at the household level, ï¬shing with or without a ï¬shing boat of < 5 GT, and using ï¬shing gear that is operated by manpower alone. This deï¬nition combines attributes of the ï¬shing vessel (GT), the ï¬shing gear (mechanization), and the unit of business decision making (household) to minimize unregulated and unreported ï¬shing and focus government aid on people who are truly poor and vulnerable to social and economic shocks. The terms small-scale ï¬sheries and small-scale ï¬shers must be legally diï¬€erentiated as the former relates to ï¬sheries management and the latter relates to empowerment of marginalized ï¬shers.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search