Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Hasyim Adnan
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa Hasyim Adnan
Syiar Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v17i1.5363

Abstract

Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur untuk mencapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan berliku. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari nilai-nilai agama, adat istiadat dan kebudayaan. Eksistensi daerah atau wilayah tertentu yang relatif independen dan mempunyai sistem pemerintahan lokal yang khas dan diteruskan secara berkesinambungan yang sampai sekarang masih dapat ditelusuri, seperti halnya, Desa di Jawa, Marga, Kuria, Huta, Nagari, Gampong (semuanya di Sumatera) dan nama lain bagi beberapa kelompok tertentu yang tersebar di nusantara pada waktu dulu.  Demokrasi Pancasila seharusnya berpengaruh sekali terhadap sistem pemerintahan desa di Indonesia, hal itu  dapat terlihat diantaranya dari pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara langsung.
Hak Masyarakat Yang Menguasai Tanah Negara Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Frency Siska; Eka An Aqimuddin; Hasyim Adnan
Syiar Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i2.5406

Abstract

Merealisaikan suatu pembangunan, tidaklah dapat dilepaskan dari kebutuhannya akan tanah. Baik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pembangunan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak swasta (investor). Semakin pesat tingkat pembangunan, maka akan semakin banyak jumlah tanah yang dibutuhkan. Akan tetapi di satu sisi, lajunya tingkat pertumbuhan pembangunan juga berbanding lurus dengan lajunya tingkat pertumbuhan populasi, sehingga terjadinya posisi saling tarik menarik kepentingan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tanah yang jumlahnya terbatas bahkan semakin berkurang, khususnya terhadap tanah negara yang dikuasai masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat yang menguasai tanah negara berdasarkan hukum positif Indonesia. Artikel ini menyimpulkan hak masyarakat yang menguasai tanah negara berdasarkan hukum prositif Indonesia meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah menurut UUPA, hak perorangan atau individual atas tanah menurut Pasal 16 UUPA baik yang bersifat abadi seperti Hak Milik atas tanah maupun sementara seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah. Hak masyarakat di antara kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah keempat kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang terdiri atas hak mendapatkan ganti rugi sebelum pelepasan hak atas tanah, hak mendapatkan informasi atas pembangunan yang berdampak pada tanah masyarakat, hak untuk mendapatkan durasi waktu yang ditentukan undang-undang dalam rangka pembangunan kepentingan umum, serta hak masyarakat untuk bermusyawarah dalam menetapkan rencana lokasi pembangunan.
PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA Hasyim Adnan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.183 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v8i2.455

Abstract

Direct election of regional heads allows prospective regional heads to compete directly to become regional heads in local government. The regional government has implemented local democracy if the regional government has held regional head elections. Regional heads can stop or be dismissed according to the provisions of the laws and regulations concerning the Regional Government. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province, including in the areas of Karawang Regency, Bogor Regency, Sumedang Regency, Cimahi City, Bekasi Regency, Cianjur Regency, Subang Regency, West Bandung Regency, Cirebon Regency and Indramayu Regency which were caused because these regional heads were proven in court to have committed criminal acts of corruption, and some have even been, and are currently carrying out sentences. This study aims to find out the implementation of the dismissal of regional heads in the province of West Java. West Java Province, during seven years, there have been eleven dismissals. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province in the local government system in Indonesia is still guided by applicable laws and regulations; the dismissal or impeachment of regional heads who are entangled in corruption crimes, then the regional head is temporarily dismissed without having to go through a proposal from DPRD if charged with committing a crime of corruption. The dismissal of the regional head is carried out by the Minister for the regent or mayor; if the regional head is proven to have committed a crime of corruption which, based on a court decision, has permanent legal force, then the regional head can be dismissed without having to obtain a proposal from the DPRD. The Minister for regents and mayors then carried out the dismissal. The dismissal of the regional head who violates the oath/pledge of office should be accelerated in the process of dismissing the decision, and a state institution should be formed in the region that explicitly handles the process of dismissing the regional head so that it does not take too long, and reflects more direct democracy than procedural democracy. 
IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Hasyim Adnan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.49 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2122

Abstract

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, dimulai dari Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis. Perbuatan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Kepala Desa. Apabila dilakukan, maka Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi, karena menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat merugikan keuangan negara.Kata kunci: Penyalahgunaan, Dana Desa, Kepala Desa.
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR DESA DAYEUHKOLOT KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG Dody Wahyudi Purnama; Albert Kurniawan Purnomo; Ifa Hanifia Senjiyati; Yayat Rukayat; Maman Suherman; Hasyim Adnan; Siti Saadah; Shintya Mesylia Rahman; Bryan Yandika Purnama
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.19109

Abstract

Kegiatan KKNT PTM2D merupakan salah satu program yang dilakukan dalam rangka serentak bergerak, bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun desa yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten. Kelompok KKNT PTM2D Desa Dayeuhkolot ini diikuti oleh 7 perguruan tinggi dengan berbagai bidang ilmu yang beragam. Salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu di bidang Desa terkait upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Desa Dayeuhkolot. Dalam hal ini kami mengadakan program kerja seminar dengan sasaran perangkat Desa Dayeuhkolot kegiatan tersebut mengadakan pemberian materi dari narasumber untuk menambah wawasan aparatur desa agar dapat lebih berkualitas dalam segi kinerja dan pembangunan desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi Gor Kantor Desa Dayeuhkolot. Saran untuk kegiatan ini adalah keterlibatan mitra sebagai pendukung masih perlu ditingkatkan dalam keikutsertaan kegiatan tersebut agar dapat memperlancar dan dapat tercapainya tujuan yang sudah diharapkan pada kegiatan ini.
Co-Authors Albert Kurniawan Purnomo Bryan Yandika Purnama Dody Wahyudi Purnama Eka An Aqimuddin Ifa Hanifia Senjiyati Maman Suherman Shintya Mesylia Rahman Siti Saadah Yayat Rukayat