Yudi Krismen
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI Krismen, Yudi
Jurnal Selat Vol 2 No 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.821 KB)

Abstract

Many have a general criminal cases committed by members of the military of this country, but in law enforcement as if the members of the military as a criminal not touched by the criminal law, as a general jurisdiction to try criminal offenses committed by members of the TNI still under military justice. Moreover, the military justice system that are covered so much of the sense of justice. It should be criminal offenses committed by members of the military brought to the general court as mandated by the Constitution amendments 45 and MPR Decree No. VII / 2000, which regulates the separation of the role of the National Police Force constituted by the issuance of MPR NO.VI AND VII OF 2000 in Article 3, paragraph 4 of MPR Decree NO . VII / MPR / 2000, reads as follows: a) the Indonesian National Armed Forces are subject to the authority of the military court in the case of violations of military law and subject to the general judicial power in violation of the general criminal law, b) When the authority of the general court referred to in subsection ( 4a ) this article does not work then the soldiers subordinate judicial power which is regulated by law. This means that throughout the criminal law for military materiel ( KUHPM ) has not changed, it is difficult to apply an idea or a "political decision" contained in MPR Decree No. VII / 2000 , that the "soldiers are subject to the authority of the general court in the case of violation of the general criminal law". So keep referring to Law No. 31/1997 about the existing military justice governing the criminal justice common for soldiers, so that a wishful thinking will achieve "the principle of equality before the law" against members of the military and members of the military will continue to be the golden boy in this Republic. Keywords : Members of the military, military justice, public justice, the principle Aquality before the law
PENINGKATAN PROFESIONALISME PENYIDIK DAN ANTISIPASI DALAM MENGHADAPI PRAPERADILAN Krismen, Yudi
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 2 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.754 KB)

Abstract

ABSTRAKPraperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dengan melihat fenomena hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk menjadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Praperadilan. Pertama, Antisipasi Praperadilan dapat dilakukan mulai dari Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik. Kedua, Hal Yang Perlu Diperhatikan Penyidik Sebagai Antisipasi Praperadilan Adalah mengenai Etika Penyidikan. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi, karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.Kata kunci: antisipasi; mekanisme; pidana; praperadilan; sistem peradilan.ABSTRACTPretrial is the authority of the District Court to examine and decide on whether or not an arrest and/ or detention is valid is the request of a suspect or his family or other party or the power of a suspect; whether valid or not the termination of the investigation or termination of prosecution at the request of law and justice; and requests for compensation or rehabilitation by the suspect or his family or other parties or their proxies whose cases are not brought to trial. By looking at legal phenomena as described in the background above, the authors are interested in making the subject matter in this research. What should be take into account in conducting pretrial. First, anticipation of pretrial can be carried out starting from the investigation process carried out by the police as investigators. Investigation aims to find and collect evidence to make a crime clear, investigators are authorized to carry out seizures.. Secondly, the Things to Look Out for Investigators as Anticipating Pretrial is concerning the Ethics of Investigation. An investigator in carrying out his duties has a legal corridor that must be obeyed and formally regulated and how the procedures for carrying out the tasks in the investigation. This means that investigators are bound to the regulations, legislation, and provisions that apply in carrying out their duties. In carrying out the investigation process, opportunities for deviating or misusing authority for a particular purpose are not impossible to occur, which is why all criminalist experts place the ethics of investigation as part of the professionalism that must be possessed by an investigator.Keywords: anticipation; mechanism; pretrial; system tort; trial.DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.21 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI Yudi Krismen
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.821 KB) | DOI: 10.30652/jih.v4i1.2089

Abstract

Perkembangan globalisasi ekonomi,berpotensiterjadikriminal/kejahatan dalam bidangekonomi yang dilakukan parapelakuusahadalambentukkorporasi yang dapat menimbulkankerugian sertakorban, yangdidukung oleh kemunculan danberkembangnya ilmu pengetahuandan teknologi informasi . Sulitnyamemintapertanggungjawabanpidana terhadap korporasi dalamkegiatan money game denganmenjadikan emas sebagai objekdalam investasi online, denganmenggunakan jaringan multi levelmarketing dan jaringan networksecara online, akhirnya banyakmenimbulkan kerugian materiil darikorban selaku nasabah. Namunpertanggungjawaban pidana dalambentuk strict liability, dapatmemberikan sebuah solusi terhadapmasalahini,dimanadalampertanggungjawabanpidanakorporasi secara penuh (strictliability) menyatakanbahwapertanggungjawaban pidana bisadimintakan terhadap korporasi .Kata Kunci : Gadai Emas, Investasi