Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum IBLAM Law Review Jurnal Kajian Konstitusi Innovative: Journal Of Social Science Research
Warah Atikah
Universitas Jember
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum; Warah Atikah; Nurul Laili Fadhilah
Lentera Hukum Vol 4 No 1 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i1.4796

Abstract

Environmental Impact Analysis or called EIA is a preventive measure to prevent environmental damage as well as a prerequisite for getting an environmental license. The EIA in its preparation should involve the society, but there are still many societies that have not been fully involved by investors/business actors and the government. Whereas the society has the right and obligation to keep environment. The lack of social involvement to result in further about an assessment of social participation in the process of preparing EIA. The written uses normative juridical methods in addressing issues related to guarantees of protection concerning society involvement in the process of preparing to EIA and the legal consequences of non-involvement of the society. Discussion results show that society involvement in the EIA compilation process has been protected and guaranteed its rights by regulation but the implications of the regulation are still minimal. Consequently, the involvement of the public with the implications of EIA documents may be submitted to the Administrative Court and investors/business actors shall be required to improve the phase of the non-involvement of the society in the process of preparing the EIA in accordance with the court's verdict. Keywords: Social Participation, Environmental Impact Analysis, Administrative Court
Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja Ayu Citra Santyaningtyas; Warah Atikah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.2095

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pasal-pasal yang sangat pro-investasi dan sebaliknya, kontraproduktif dalam mendorong demokratisasi tata kelola SDA. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. UU Cipta Kerja mengubah UU No. 32 Tahun 2009 yang dinilainya sangat membatasi atau mempersempit partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup secara optimal. UU Cipta Kerja menghapus keberadaan Komisi Penilai Amdal. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan konsep peran serta masyarakat didalam penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja dengan menyandingkannya dengan UU No. 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja mendegradasi peran serta masyarakat khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL. Degradasi tersebut terlihat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIK MEREK DALAM MENYELESAIKAN PENJUAL BARANG PALSU ATAS PERDAGANGAN MEREK TERKENAL MELALUI TikTok LIVE Ayu Santyaningtyas; Warah Atikah; Angelina Regita Kerin Setyawan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.184

Abstract

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual barang palsu tentu menimbulkan perselisihan dengan pemilik merek asli. Sebagai pemilik merek yang memiliki hak eksklusif dapat mengatasi pelanggaran merek tersebut dengan beberapa cara penyelesaian. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pemilik merek dalam mengatasi penjual barang palsu untuk memperdagangkan merek terkenal melalui TikTok Live. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa mengenai penjual merek dagang palsu dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Tindakan penjual barang palsu yang memperdagangkan tanpa seizin pemilik merek tentu merugikan pemilik merek. Mengenai sengketa pelanggaran merek ini, upaya penyelesaian yang tepat dilakukan oleh pemilik merek terhadap penjual barang palsu adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya pemilik merek agar tidak dirugikan. dipandang tidak baik di mata masyarakat terkait plagiarisme. Namun apabila melalui mediasi tidak dapat diselesaikan, pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.
Aspek Hukum Perluasan Tanah Pemakaman Umum di Kota Surabaya Martinoadi Batara; Warah Atikah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 1 No 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4098.363 KB) | DOI: 10.19184/jkk.v1i1.24105

Abstract

Pasal 33(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai dasar kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6 menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, salah satunya yakni kegiatan perluasan ataupun penambahan tempat pemakaman umum. Dalam pelaksanaannya pemerintah kota harus melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan kondisi dan juga sosialisasi kepada masyarakat diantaranya, masyarakat/warga. Sebab pada dasarnya tujuan pembangunan untuk kepentingan umum sendiri yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan akan terwujud apabila antar elemen selanjutnya saling berkaitan sebab seyogyanya pembangunan untuk kepentingan umum sendiri mengedepankan kemanusiaan, keterbukaan, keadilan, kepastian, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan guna mewujudkan kemakmuran masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Artikel ini dibuat untuk mendeskripsikan tentang bagaimana tempat pemakaman umum semakin luas di Surabaya dan segala akibat hukum yang timbul oleh karenanya.
Co-Authors Angelina Regita Kerin Setyawan Ayu Citra Santyaningtyas Ayu Santyaningtyas Martinoadi Batara Nurul Laili Fadhilah Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum