Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Prioris Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Progressive Law and Legal Studies Strata Law Review
Josef Mario Monteiro
Faculty Of Law, Universitas Nusa Cendana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Amendment of the Corruption Eradication Commission Act and Its Impact on the Constitution Josef Mario Monteiro
Jurnal Media Hukum Volume 28, Number 2, December 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v28i2.10941

Abstract

This study analyzed the sub-system factors influencing the amendment of the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law) from the Cybernetics theory and the impacts on the Constitution. According to this theory, there are various kinds of sub-systems, where one sub-system is interrelated with other sub-systems. Each of the sub-systems referred to will influence each other based on the primary function of each of these sub-systems, such as the cultural sub-system, which has the primary function of maintaining patterns, the social sub-system as a function of integrity, the political function as a function of achieving goals, and the economic sub-system as an adaptive function. This doctrinal legal research employed statutory approaches and concepts and found that changes in the KPK Law are influenced by the political sub-system factor, particularly the strong political interests of the House of Representatives and the Government. As a result, the amendment to the KPK Law is undemocratic because it does not fulfill the formal and material principles. In addition, it does not philosophically fulfill the function of law, leading to constitutional values violation.
TEORI PENEMUAN HUKUM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Josef M Monteiro
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 3 (2018): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 3 Tahun 2018
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.906 KB) | DOI: 10.25105/prio.v6i3.3198

Abstract

Analisis konseptual yang bersifat yuridis normatif ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimanakah Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan teori penemuan hukum berupa: (a) penafsiran konteks, non sistematik, dan futuristik sebagai langkah progresif dalam menguji undang-undang, dan (b) penafsiran sosiologis atau teleologis dan heuristik untuk keabsahan MK menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Melalui penggunaan teori penemuan hukum, mengakibatkan konstitusi dapat ditegakan secara efektif dan menjamin nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan untuk masa kini dan pada waktu mendatang 
PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT MELALUI MODEL CO-MANAGEMENT Josef M Monteiro
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.4

Abstract

AbstractThis research examines the Lamaholot customary law as an idea or unwritten customary idea but contain ethics and morals, in the form of a belief system, rituals, abstinence, and sanctions, which are then accommodated into a co-model management. This research becomes important to assist the top law enforcement fisheries management violations committed by traditional fishermen in the district East Flores and Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province. This empirical legal research uses a statutory approach, the concept of legal anthropology with a socio-legal perspective, and cases. The results shows the number of cases of violations of fisheries management by traditional fishermen still high in the last few years. This proves that law enforcement has not been effective both from the structure, legal substance and culture. To overcome this, it is necessary to re-institutionalize customary law through a co-management model, namely the local government and law enforcement agencies forming a partnership model with customary stakeholders or functionaries to function re-belief systems, rituals, customary sanctions and mechanisms in the enforcement process law against traditional fishermen who exploit fishery resources illegally. AbstrakPenelitian ini mengkaji hukum adat Lamaholot sebagai ide atau gagasan adat yang tidak tertulis tetapi mengandung etika dan moral berupa sistem kepercayaan, ritual, pantangan, dan sanksi, yang selanjutnya diakomodir ke dalam sebuah model co-management. Penelitian ini penting dilakukan untuk membantu penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh nelayan tradisional di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep antropologi hukum dengan perspektif sosio-legal, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tahun terakhir jumlah kasus pelanggaran pengelolaan perikanan oleh nelayan tradisional masih tinggi. Hal ini membuktikan penegakan hukumnya belum efektif baik dari struktur, substansi dan budaya hukum. Untuk mengatasinya perlu pelembagaan kembali hukum adat melalui model co-management dimana pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum membentuk model kemitraan dengan pemangku atau fungsionaris adat untuk memfungsikan kembali sistem kepercayaan, ritual, sanksi adat dan mekanisme dalam proses penegakan hukum terhadap nelayan tradisional yang memanfaatkan sumber daya perikanan secara ilegal
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERIKANAN) Petrus Realino Ahas; Josef Mario Monteiro; Hernimus Ratu Udju
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i06.607

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui : (1) partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dan (2) faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Adapun metode penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yang bersumber pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosio-legal; pendekatan konseptual; dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Paritisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan, yakni : 1) Pelibatan Tim Pakar Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; 2) Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; dan 3) Sosialiasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan meliputi : 1) Masyarakat; 2) Koordinasi; 3) Tidak Ada Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Dengan Asosiasi Masyarakat Nelayan.
Pengembangan Potensi Pariwisata Oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Umbu Pabal Selatan Dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah Dintania Rambu Lohi Pani; Saryono Saryono; Josef Mario Monteiro; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.634

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melaksanakan tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi pariwisata  yang sangat besar, ini menjadi perhatian untuk pemerintah agar lebih memperhatikan destinasi wisata agar dapat dikembangkan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)Sejauh Manakah Pengembangan Potensi Pariwisata oleh Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian Desa di Desa Umbu Pabal Selatan dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah? (2) Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Pengembangan Potensi Pariwisata oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Desa di Desa Umbu Pabal Selatan dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang datanya langsung diperoleh dari lokasi penelitian terhadap responden 20 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah desa di desa umbu pabal selatan dan desa umbu pabal mulai dari tahap perencanaan sammpai pada tahap pengevaluasi belum dikembangkan secara baik. Faktor penghambat pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah desa di desa umbu pabal selatan dan desa umbu pabal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang masih minim, promosi potensi pariwisata oleh dinas pariwisata dan ketrampilan masyarakat memberdayakan potensi pariwisata yang ada di desa.
Presidential Threshold and Parliamentary Threshold Setting in Elections Josef Mario Monteiro
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 1 № 02 (2023): May 2023
Publisher : Pt. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v1i02.32

Abstract

This conceptual study aims to analyze Presidential Threshold and Parliamentary Threshold arrangements in elections from the regulatory aspect, the implications for the political rights of citizens and political parties and their comparison with other countries. The method used is normative juridical with a conceptual approach, statutory regulations, and comparative law. The legal materials are primary, secondary, and tertiary, then analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the research, it can be stated that by setting the Presidential Threshold and Parliamentary Threshold percentages, the right of citizens to participate in government, both to vote and to be elected in elections, has been limited so that from the perspective of people's sovereignty, it has created inequality or in other words, there is no equality, fair to citizens. Because presidential and vice-presidential elections and legislative elections are a consequence of the existence of a democratic system, it should be regulated by laws and regulations that are in favor of the interests of the people and not just camouflage for political elites who prioritize their groups only.
Penyusunan Undang-Undang Melalui Metode Omnibus Law Dan Consolidation Law Josef Mario Monteiro
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPR dan pemerintah menggunakan omnibus law untuk membuat aturan karena banyak tumpang tindih. Omnibus law adalah kumpulan hukum yang tidak berhubungan yang disinkronkan. Kajian ini membahas penyusunan omnibus law yang meliputi urgensi, konstruksi hukum, dan alternatif dari konsolidasi hukum. Data sekunder penelitian yuridis normatif. Filosofis, legal, dan konseptual. Deskripsi analitis. Politik hukum metode omnibus law berupaya melakukan konsolidasi, pengamanan masyarakat, dan harmonisasi perilaku masyarakat. Studi ini menemukan bahwa omnibus law menyederhanakan dan menyusun undang-undang. Kedua, transplantasi hukum atau adopsi hukum omnibus law dari sistem common law ke sistem civil law nasional. Implementasi omnibus law pada struktur hukum, substansi, budaya, inti gagasan, konsep, metode, dan ajaran hukum. Akhirnya, hukum konsolidasi menyederhanakan aturan dan meningkatkan pembuatan hukum. Undang-undang konsolidasi mengelompokkan undang-undang dan peraturan berdasarkan kebutuhan ke dalam tema-tema. Undang-undang konsolidasi akan mengklarifikasi dan menafsirkan norma-norma hukum yang bertentangan dalam undang-undang lain, tetapi tidak akan mengatur.
Co-Authors Dintania Rambu Lohi Pani Hernimus Ratu Udju Petrus Realino Ahas Saryono Saryono Siti Ainul Kholipah