Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUTAN LESTARI Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Kompilasi Hukum Agrimansion: Agribusiness Management & Extension Agroteksos Jurnal Risalah Kenotariatan
Amiruddin Amiruddin
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI INSTRUMEN HUKUM PIDANA DAN ADMINISTRASI Amiruddin Amiruddin
Jurnal Media Hukum Vol 19, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v19i1.1982

Abstract

Corruption in the procurement of goods and services cannot be eradicated only by a single criminal law instrument. The punishment theory, which aims at making the corruptors or people who want to do corruption scared and prevent the from corruption, is not effective enough to eradicate corruption, since the corruptors are mostly officers and the modus operandi (method of operation) is very dynamic. Therefore, corruptions are difficult to be detected. Thus besides employing criminal law as an instrument to eradicate corruption in the procurement of goods and services, administrative law instrument, which focuses on the control and administrative sanction, is also needed. Officers who are proven doing violation can be punished with the dismissal sanction, while the dishonest providers of goods and services can be punished by putting them in a black list or terminating their business permits. In conlusion, by combining use of criminal law and administrative law, the eradication of corruption in the procurement of goods and services becomes more effective.
Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika Widodo Dwi Putro; Amiruddin Amiruddin; Sudiarto Sudiarto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.1058

Abstract

Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis” mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.
Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata Amiruddin Amiruddin; Rina Khaerani Pancanigrum; Chrisdianto Eko Purnomo
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i1.71

Abstract

Perselisihan menurut hukum perdata yang dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Hal tersebut berimplikasi banyaknya perkara pidana yang dilaporkan masyarakat yang pada akhirnya tertunda karena adanya alasan “Pra Yudisial Geschil” atau masih adanya suatu perselisihan yang diproses melalui hukum keperdataan hingga menunggu sampai adanya keputusan mengikat, maka hal itu menyebabkan kurangnya rasa keadilan pada masyarakat yang mengharapkan kepastian terhadap Penegakan Hukum melalui Acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis indikator suatu pemeriksaan perkara pidana yang ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Studi Putusan (Nomor : 547/PID.SUS/2014/PN.BLS ) Qismanul Hakim; Amiruddin Amiruddin; Zunnuraeni Zunnuraeni
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban sebuah korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptua dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurus korporasi dan didalam penerapannya masih belum dimpiementasikan secara maksimal hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada korporasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) dan pidana tambahan.
Tindakan Diskresi Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Polres Dompu) Priyo Suhatono; Amiruddin Amiruddin; Rina Khairani Pancaningrum
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.573

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum tindakan diskresi yang dilakukan oleh Penyidik Polres Dompu dan Bagaimanakah pelaksanaan diskresi dalam penyidikan di Polres Dompu. Metode penelitian yang digunakan yaitu normative empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini yaitu Kewenangan dilakukannya tindakan” diskresi” dalam penyidikan telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 2021 yang menentukan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri. Pelaksanaan diskresi penyidikan oleh penyidik di Polres Dompu dilakukan dengan berbagai macam. Misalnya penangkapan pelaku kejahatan meskipun alat bukti masih minim, namun hal ini dilakukan atas pertimbangan kamtibmas. Selain itu, diskresi penyidikan lainnya dilakukan seperti menghentikan perkara tetapi perkara ini sudah proses sangat panjang, seperti penyitaan, penahanan, SPDP dan lainnya. Adapun hal demikian dilakukan karena faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi dilaksanakannya tindakan diskresi oleh penyidik/polisi dalam penyidikan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran-saran penulis Perlu merevisi kembali, baik Undang-undang, Perkap atau Surat Edaran yang mencakup semua situasi di lapangan dan adanya aturan yang mengikat permakluman atau pembelaan jika tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik melanggar undang-undang tetapi tujuannya demi kepentingan dan pertimbangan kamtibmas; para penyidik di Polres Dompu yang melakukan diskresi, hendaknya personil yang memiliki kemampuan sangat baik dalam hal penyidikan. Selain itu juga, peran jaksa penuntut umum sangat diperlukan khususnya perkara-perkara yang sudah SPDP.
Paradigma Baru Pendaftaran Tanah dalam Kerangka Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Muh. Risnain; Zunnuraeni Zunnuraeni; Amiruddin Amiruddin
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.568

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma baru pendaftaran tanah dalam kerangka undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa paradigma baru pendaftaran tanah dalam UU Cipta kerja maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah tentang pendaftaran tanah yang baru yaitu, pertama, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik, kedua, percepatan pendaftaran tanah, ketiga, Penertiban Administrasi Pendaftaran Tanah dan keempat,penegasan status hak tanah lama yaitu hak-hak tanah lama yang diperoleh sebelum lahirnya UUPA yaitu tanah bekas hak barat, hak adat, dan tanah swapraja.
Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas Notaris Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara Karnita Putri Luciana; Muh. Risnain; Amiruddin Amiruddin
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.591

Abstract

Penelitian ini hendak mengkaji bagaimana kedudukan hukum notaris pengganti dalam menjalankan tugas notaris yang di angkat menjadi pejabat Negara dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum notaris pengganti dalam menjalankan tugas notaris yang di angkat menjadi pejabat Negara. Merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum notaris pengganti dalam melaksanakan tugas tanggung jawab notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sama dengan notaris yang digantikannya sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UUJN dan Pasal 2 Kode Etik Notaris. Bentuk pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam menjalankan tugas notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara, ada empat yaitu tanggung jawab Perdata, Pidana, administrasi dan Kode Etik. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh notaris pengganti merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sehingga notaris pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan.
ANALYSIS OF CONSUMER DEMAND FOR ORGANIC VEGETABLES IN MATARAM CITY Mega Silastri Septiana; Amiruddin Amiruddin; Rosmilawati Rosmilawati
AGROTEKSOS, Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian Vol 31 No 1 (2021): Jurnal Agroteksos April 2021
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.282 KB) | DOI: 10.29303/agroteksos.v31i1.620

Abstract

This study aims to: (1) Analyze the demand for organic vegetables in the city of Mataram, (2) To analyze the factors that influence the demand for organic vegetables in the city of Mataram. the type of data used in this study is qualitative data and quantitative data obtained in the form of not numbers and figures. Data collection methods are through the questionnaire (survey) method using primary data and secondary data. Analysis of the data used in this research is descriptive data analysis used to analyze consumer demand, and statistical data analysis used to analyze the factors that influence the demand for organic vegetables is done by analyzing the cob-douglas function. The results of the analysis show that: (1) the average demand for organic broccoli in Mataram City is 1,300 kg / month, (2) the average demand for organic cucumber vegetables in Mataram City is 2,333 kg / month, (3) the average the average demand for organic eggplant in Mataram City is 1,019 kg / month, (4) the factors that influence the demand for organic broccoli in Mataram are the price of the organic broccoli itself and the price of conventional broccoli, (5) factors that affect the demand for organic cucumber vegetables in Mataram City is the price of organic cucumber itself, the price of conventional cucumber, and consumer tastes, (6) the factors that influence the demand for organic eggplant in Mataram City are the price of organic eggplant itself and the price of conventional eggplant . Keywords: Demand for organic vegetables and the factors that influence demand
ANALISIS RISIKO PRODUKSI CABAI BESAR DI KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR Silvia Devi Kharisma Putri; Amiruddin Amiruddin; Abdullah Usman
AGROTEKSOS, Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian Vol 31 No 1 (2021): Jurnal Agroteksos April 2021
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.393 KB) | DOI: 10.29303/agroteksos.v31i1.587

Abstract

This study aims to: (1) determine the production of large chili farming in Sikur Subdistrict, East Lombok Regency; (2) analyzing production risk in large chili farming in Sikur District, East Lombok Regency; (3) analyzing the factors that affect production risk in large chilli farming in Sikur District, East Lombok Regency; (4) determine recommendations for handling production risks in large chili farming in Sikur District, East Lombok Regency. This research uses a descriptive method. Determination of the sample area is done by puposive sampling method. The number of respondents was determined by a quota sampling of 40 chilli farmers. The results showed that: (1) The average large chili production was 12,245 kg / ha; (2) The risk of large chili production is relatively high with a coefficient of variation (CV) of 0.51; (3) Factors that increase the risk of positive production or opportunity are manure, growth regulators, and irrigation intensity. Whereas seeds, chemical fertilizers, and the intensity of HPT attacks are factors that reduce the risk of positive production or opportunity. Factors that increase the risk of negative production are chemical fertilizers, irrigation intensity, and pest plant disease attack intensity. Whereas seeds, manure, and growth regulators are factors that reduce the risk of negative production. Recommendations for handling production risks to increase the risk of positive production (opportunity), namely by reducing the amount of use of seeds, chemical fertilizers, increasing the amount of use of manure, growth regulators, irrigation intensity, and controlling pest plant disease properly. Whereas recommendations to reduce the risk of negative production are to increase the amount of use of seeds, manure, growth regulators, reduce the amount of use of chemical fertilizers, irrigation intensity, and control pest plant disease properly.
Titik Singgung Antara Kompetensi Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Amiruddin Amiruddin; Lalu Parman; Rina Khairani Pancaningrum
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kompetensi peradilan manakah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara; dan manfaat penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum Acara Pidana, secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Praktisi Hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advocat, serta bermanfaat bagi kepentingan edukasi atau dalam dunia pendidikan. Kompetensi badan peradilan adalah kekuasaan atau kewenangan dari suatu badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa suatu perkara. Kewenangan atau kompetensi badan-badan peradilan berdasarkan pada doktrin di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 1. Kewenangan mengadili secara absolut (Atribusi kekuasaan); dan 2. Kewenangan mengadili secara relatif (Distribusi kekuasaan).Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU. NO. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumusakan di dalam pasal 3 Undang-undang nomo 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo undang-undang nomor20 tahu 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bertumpu pada olah pikir di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah tergantung pada mensrea atau niat jahat dari pelaku. Jika terbukti ada niat jahat dari pelaku maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).Jika tidak ada niat jahat dari pelaku (karena kelalaian semata-mata) maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Co-Authors Abdullah Usman Anwar Anwar Chrisdianto Eko Purnomo Fitri Noviana I Komang Wilandra Karnita Putri Luciana Lalu Parman Lalu Sukardi Mega Silastri Septiana Muh. Risnain Pande Komang Suparyana Priyo Suhatono Qismanul Hakim Rina Khaerani Pancanigrum Rina Khairani Pancaningrum Rosmilawati Rosmilawati Silvia Devi Kharisma Putri Sudiarto, Sudiarto Vina Alfi Royani Widodo Dwi Putro Zunnuraeni Zunnuraeni