Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Achmad Soeharto
Universitas Pekalongan
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULNGAN PLAGIARISME SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS AKADEMIK Zulaekhah, Siti Bin; Hijriwati, Siti As’adah; Soeharto, Achmad
Jurnal Media Hukum Vol 20, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi norma  pencegahan dan penanggulangi plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan  Indonesia, mendeskripsikan penerapan atau implementasi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada beberapa  Perguruan Tinggi serta merekonstruksi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme berdasarkan berdasarkan analisi peraturan perundang-undangan serta implementasinya.Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut,  peneliitan menggunakan pendekatan hukum non doktrinal yakni dengan melakukan inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiarisme kemudian diikuti dengan  penelitian atas praktek pelaksanaannya pada  beberapa Perguruan Tinggi yang menjadi unit sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap responden di Perguruan Tinggi. Analisis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap berdasarkan Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, display data serta verifikasi/penarikan kesimpulan.Penelitian menghasilkan : Pertama, terdapat inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan, baik dalam taraf vertikal maupun horisontal. Kedua,ditemukan 2 (dua) pola dalam  implementasi penanggulangan plagiarisme pada perguruan tinggi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk kasus plagiarisme yang menimpa langsung dosen internal perguruan tinggi yang bersangkutan,maka penanggulangannya menggunakan pendekatan perundang-undangan secara ketat dengan sanksi yang pasti. Sebaliknya, untuk penanggulanga plagiarisme yang terjadi pada perguruan tinggi yang bersangkutan tetapi  terduga plagiatornya berasal dari luar perguruan tinggi tersebut, penyelesaiaannya diserahkan sepenuhnya pemilik karya ilmiah yang dikutip, kepada pihak plagiator,   serta asal perguruan tinggi plagiator tersebut sudah menggunakan pendekatan norma perundangan-undangan untuk . Ketiga, rekonstruksi norma dilakukan dalam bentuk usulan perbaikan peraturan perundang-undangan (sinkronisasi) serta perbaikan cara penanggulangan plagiarisme yang ditemukan dalam penelitian ini. Keywords : Rekonstruksi Norma, Plagiarism, karya ilmiah, penulis akademik, plagiator.
URGENSI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN Soeharto, Achmad
MUWAZAH Vol 3 No 1: Juni 2011
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1026.42 KB)

Abstract

Abstract: Through political education of women are expected to know and understand the rights and obligations as citizens, so that women have a significant role in developing democracy and intelligent in determining political attitudes. It is time women are placed as the subject in the political arena, not solely as a political object, which appears to be merely exploit them for elite interests or political party. Conditions, due to a lack of political education for women. For that a good political education, are expected to materialize the political role of women in the life of society, nation and the state towards the realization of a democratic civil society and justice. Thus the urge strengthening women's political rights should be increased primarily through the regulation / legislation in favor of women. Empowerment of women in various aspects of social life and civic culture, very urgent to increase women's political role.
REKONSTRUKSI NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULNGAN PLAGIARISME SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS AKADEMIK Siti Bin Zulaekhah; Siti As’adah Hijriwati; Achmad Soeharto
Jurnal Media Hukum Vol 20, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v20i2.264

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi norma  pencegahan dan penanggulangi plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan  Indonesia, mendeskripsikan penerapan atau implementasi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada beberapa  Perguruan Tinggi serta merekonstruksi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme berdasarkan berdasarkan analisi peraturan perundang-undangan serta implementasinya.Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut,  peneliitan menggunakan pendekatan hukum non doktrinal yakni dengan melakukan inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiarisme kemudian diikuti dengan  penelitian atas praktek pelaksanaannya pada  beberapa Perguruan Tinggi yang menjadi unit sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap responden di Perguruan Tinggi. Analisis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap berdasarkan Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, display data serta verifikasi/penarikan kesimpulan.Penelitian menghasilkan : Pertama, terdapat inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan, baik dalam taraf vertikal maupun horisontal. Kedua,ditemukan 2 (dua) pola dalam  implementasi penanggulangan plagiarisme pada perguruan tinggi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk kasus plagiarisme yang menimpa langsung dosen internal perguruan tinggi yang bersangkutan,maka penanggulangannya menggunakan pendekatan perundang-undangan secara ketat dengan sanksi yang pasti. Sebaliknya, untuk penanggulanga plagiarisme yang terjadi pada perguruan tinggi yang bersangkutan tetapi  terduga plagiatornya berasal dari luar perguruan tinggi tersebut, penyelesaiaannya diserahkan sepenuhnya pemilik karya ilmiah yang dikutip, kepada pihak plagiator,   serta asal perguruan tinggi plagiator tersebut sudah menggunakan pendekatan norma perundangan-undangan untuk . Ketiga, rekonstruksi norma dilakukan dalam bentuk usulan perbaikan peraturan perundang-undangan (sinkronisasi) serta perbaikan cara penanggulangan plagiarisme yang ditemukan dalam penelitian ini. Keywords : Rekonstruksi Norma, Plagiarism, karya ilmiah, penulis akademik, plagiator.
URGENSI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN Achmad Soeharto
Muwazah Vol 3 No 1 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i1.7

Abstract

Abstract: Through political education of women are expected to know and understand the rights and obligations as citizens, so that women have a significant role in developing democracy and intelligent in determining political attitudes. It is time women are placed as the subject in the political arena, not solely as a political object, which appears to be merely exploit them for elite interests or political party. Conditions, due to a lack of political education for women. For that a good political education, are expected to materialize the political role of women in the life of society, nation and the state towards the realization of a democratic civil society and justice. Thus the urge strengthening women's political rights should be increased primarily through the regulation / legislation in favor of women. Empowerment of women in various aspects of social life and civic culture, very urgent to increase women's political role.
ISLAM, HAM DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA Taufiq Taufiq; Anik Kunantiyorini; Achmad Soeharto
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 36 (2022): EDISI KHUSUS PENELITIAN LPPM UNIKAL
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v36i0.1966

Abstract

The development of human rights as an intrinsic element that exists in humans has existed for a long time. Awareness of the existence of human rights, self-esteem, dignity and human dignity has actually been started since humans were on earth. This is because human rights have naturally existed since humans were born and are rights that are inherent and inseparable from human beings. The constitution in force in Indonesia recognizes that the position of human rights is very vital, although there are differences in terms of quality and quantity, especially in adopting human rights instruments, socio-political conditions which then have an influence on the contents of the constitution. Thus, it is clear that human rights are a basic need of society that must be contained in a constitution, as well as related to the basic values of the nation state itself.
KEADILAN DALAM OPTIK HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM Achmad Soeharto
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 36 (2022): EDISI KHUSUS PENELITIAN LPPM UNIKAL
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v36i0.2013

Abstract

Natural law always measures and evaluates law in terms of justice, justice is an inseparable part of law, therefore the essence of law is justice. If the law is not fair, then according to natural law it is not law. Meanwhile, legal positivism measures and evaluates the law from the perspective of formal justice. The priority of justice as in natural law, is not a priority in legal positivism. For legal positivists, the most important thing is what the law is, not how the law should be. Even outside the law there is no law, the law must be in written form, to be able to provide legal certainty. With the different points of view of the two schools of law, until now there is no common ground between natural law and legal positivism in formulating justice. Each is adamant and differs in determining justice. Natural law is always ideal and places justice in the highest place. Justice is a priority that is non-negotiable and becomes the spirit of the law. Therefore the law must be fair and just is a constitutive element rather than the law. Meanwhile, justice in the perspective of legal positivism is limited to formal justice/procedural justice, or in other words, formalism justice that prioritizes form (written law)
Philosophical Discussion of Legal and Moral Relationships in Perspective of Natural Law and Legal Positivism Achmad Soeharto; Taufik .; Ong Argo Victoria
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 21, No 1 (2022): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.403 KB) | DOI: 10.31941/pj.v21i1.2204

Abstract

The relationship between law and morals has become an academic and philosophical debate throughout the ages, especially in the schools of natural law and legal positivism. The school of natural law always relates law and morals in a close, inseparable relationship, like a coin. The law must contain moral values. Meanwhile, legal positivism clearly separates the relationship between law and morals. Thus the law is not at all related to morality, the problem of law contains moral values or not, not the substance and legal issues, the most important thing is that the law is made by a sovereign ruler. Law is separated from non-juridical elements, such as ethics, morals, politics, economics, sociology, and so on. In other words, the law is purified from something that is not law. With the very sharp differences between the two schools of law, the schools of natural law and legal positivism for hundreds of years have never agreed on the relationship between law and morals. Each has a paradigm, method, theory, and a strong philosophical basis in seeing the relationship between law and morals.Keywords: Natural Law, Legal Positivism, Law and Morals 
Philosophical Discussion of Legal and Moral Relationships in Perspective of Natural Law and Legal Positivism Achmad Soeharto; Taufik .; Ong Argo Victoria
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 21, No 1 (2022): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.2204

Abstract

The relationship between law and morals has become an academic and philosophical debate throughout the ages, especially in the schools of natural law and legal positivism. The school of natural law always relates law and morals in a close, inseparable relationship, like a coin. The law must contain moral values. Meanwhile, legal positivism clearly separates the relationship between law and morals. Thus the law is not at all related to morality, the problem of law contains moral values or not, not the substance and legal issues, the most important thing is that the law is made by a sovereign ruler. Law is separated from non-juridical elements, such as ethics, morals, politics, economics, sociology, and so on. In other words, the law is purified from something that is not law. With the very sharp differences between the two schools of law, the schools of natural law and legal positivism for hundreds of years have never agreed on the relationship between law and morals. Each has a paradigm, method, theory, and a strong philosophical basis in seeing the relationship between law and morals.Keywords: Natural Law, Legal Positivism, Law and Morals 
Co-Authors Anik Kunantiyorini Ong Argo Victoria Siti Asadah Hijriwati Siti Bin Zulaekhah Taufik . Taufiq Taufiq Zulaekhah, Siti Bin