Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN Ifrani Ifrani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.774 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.676

Abstract

In the practice occurduringthe handling corruption cases, it can be seen that the public prosecutor often encountered in the letter of indictment often use the Act 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 to the other criminal offenses as criminal acts in the forestry,Law No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. In Article 14 explicitly states that the provision that:"Any personwho violates the provisions of the legislation expressly declare that the violation of the provisionsof the law as corruption apply the provisions stipulated in this law".It  means that such article of the Law on Corruption Eradication can be used to prosecute other crimes as criminal acts in the forestry, criminal acts in the banking, criminal acts in the taxation, and other crimes, as long as a criminal offense in the enactment laws related qualification as criminal offense corruption.Keywords: Corruption, forestry.
The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case Yati Nurhayati; Ifrani Ifrani; Abdul Halim Barkatullah; M Yasir Said
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 2, December 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190128

Abstract

Industrial revolution has substantially changed the economy and society. The fusion of technologies and information marked the fourth industrial revolution which brings about new challenges relating to protection of intellectual property, including copyrights. With regard to this, there has been several changes in the law relating to copyrights in Indonesia. The nature of copyright infringement has been changed from ordinary offense to complaint-based offense. This fundamental change undoubtedly affects the enforcement of the copyright law in Indonesia. Thus this paper aims to answer and review the legal reasoning behind the shift in offense in Copyright Law in Indonesia. This normative legal research employed a descriptive-analytic method. The result shows that the complaint-based offense is suitable in copyright protection considering that only the copyright owner knows the details of the object of the creation.
Deradicalisation to Combat Terrorism: Indonesia and Thailand Cases Sumarwoto Sumarwoto; Mahmutarrom Mahmutarrom; Ifrani Ifrani
Sriwijaya Law Review Volume 4 Issue 2, July 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.232.pp%p

Abstract

Terrorism is a human-made disaster, which is usually in the form of organised crime. In prevention, terrorism cannot be done only through legal approaches alone but covers all aspects of society. While eradication aimed at combating terrorism, uncovering and addressing criminal cases and perpetrators of terror in the form of the establishment of the measures included in the crime of terror, handling, ranging up to the judicial investigation and threatened sanctions to perpetrators of terror. The method used is doctrinal with the statute approach, the conceptual approach, the historical approach, and the philosophical approach. The result shows that deradicalisation in Indonesia is carried out by BNPT for terrorists, families and sympathisers, while counter-radicalisation is carried out for the general public to increase the deterrent power of radical terrorism. In comparison, Thailand used the application of a curriculum in education as the concept of deradicalisation
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM KEUANGAN DESA ifrani ifrani; Muhammad Ali Amrin; Nurmaya Safitri; Muhammad Yasir Said; Elzabella Jannah; Suciati
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.849 KB)

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan angin segar untuk perkembangan Desa. Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Program 1 Milyar untuk 1 Desa akan membawa Perubahan dalam Perkembangan Desa, namun angin segar ini memerlukan tenaga aparatur Desa yang Profesional. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebanyak 214 desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pembagian Dana Desa yaitu sebesar 90% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 10% dibagi secara proporsional. Peningkatan besaran pendapatan desa yang merupakan implementasi dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya dalam pengelolaan Dana Desa, memberikan peranan besar kepada desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (socio-legal) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kuantitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa bagi Aparatur Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DI DESA HILIR MESJID KABUPATEN BARITO KUALA: (STUDI PEMBENTUKAN BARISAN PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN) Ifrani Ifrani; Fathul Achmadi Abby
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.005 KB)

Abstract

ABSTRACT During the last few years, the high number of forest and land fires in the dry season requires preparedness and faster action, especially in areas close to the village communities. So that with the participation and empowerment of rural communities through training and mentoring, the formation of the Self-Subsistent Fire Fighter Community is believed to reduce the number of land fires significantly. The villagers of Hilir Mesjid are a community that is emotionally attached to one another with a sense of kinship that is still close as a characteristic of the Traditional Community. So that the willingness of the community to participate in overcoming land fires in the vicinity is still high. However, the absence of infrastructure and knowledge of technology for preventing and overcoming forest and land fires has made the potential of the Self-Subsistent Fire Fighter Community for the Hilir Mesjid Village not empowered optimally.This community service proposal is one of the efforts to maximize the potential of the Self-Subsistent Fire Fighter Community through integration with the "BEKANTAN" application from the South Kalimantan Police in its participation in preventing and overcoming land fires in South Kalimantan Province.  Keynote: Disaster; Fire Fighter; Forest and Land.       ABSTRAK Banyaknya kebakaran hutan dan lahan dimusim kering selama beberapa tahun terakhir ini, menuntut adanya kesiapsiagaan dan penangan yang lebih cepat, terlebih daerah hutan dan lahan seringkali terletak di wilayah dekat pemukiman masyarakat Desa. Sehingga dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan pembentukan Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat Desa diyakini akan mampu menurunkan angka luas kebakaran lahan secara signifikan. Masyarakat Desa Hilir Mesjid merupakan masyarakat memiliki ikat secara emosional satu sama lain dengan rasa kekeluargaan yang masih erat sebagai ciri khas Masyarakat Desa. Sehingga kemauan masyarakat dalam berpartisipasi guna penanggulangan kebakaran lahan di sekitarnya pun masih tinggi. Namun, ketiadaan sarana prasarana dan pengetahuan mengenai teknologi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, menjadikan potensi BPK masyarakat Desa Hilir Mesjid tidak diberdayakan secara optimal. Sehingga usulan pengabdian ini menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi BPK swadaya masyarakat desa melalui pengintegrasian dengan Aplikasi “BEKANTAN” Polda Kalsel dalam peran sertanya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kata Kunci: Bencana; Barisan Pemadam Kebakaran; Hutan dan Lahan.