Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lingua Cultura Jurnal Panorama Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Law Review
Nobella Indradjaja
Universitas Wijaya Putra
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Stereotyping Representation of Kensi Blye’s Character in Television Crime Drama Series NCIS: Los Angeles Nobella Indradjaja; Chamdani Chamdani; Syafi'i Syafi'i
Lingua Cultura Vol. 16 No. 1 (2022): Lingua Cultura
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/lc.v16i1.7671

Abstract

The research discussed a stereotyping representation of Special Agent Kensi Blye, one of the female characters in the crime drama series ‘NCIS: Los Angeles series’. In the crime drama genre, a very masculine genre, the notion of a female character having masculine traits was common. Another issue was how the other male characters in the television show saw Kensi Blye. Their willingness to openly accept that Kensi Blye had more masculine traits than her feminine traits would be discussed. To analyze the representation of Kensi Blye, the three-dimensional framework was used as the approach. The research data were gathered from the utterances expressed by Kensi Blye’s co-workers about Kensi. The textual analysis would be the analysis of obtained data using a social actor network. Then, the resulting data would be analyzed using the feminine and masculine traits to find out how the other co-workers represent Kensi Blye’s character. The finding suggests that as the only female field agent, Kensi Blye seems to have a strong character, but in certain situations, her male co-workers still question her femaleness. The stereotyping of femaleness in female characters is inevitable even in the masculine genre of television cinema. 
Analisis kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Chamdani Chamdani; Budi Endarto; Sekar Ayumeida Kusnadi; Nobella Indradjaja; Syafii
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i1.6963

Abstract

Karena dirumuskan dengan metode omnibus law, UU Cipta Kerja dipercaya bisa menyembuhkan obesitas regulasi dan peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja hadir sebagai simplifikasi regulasi agar terjadi pemangkasan birokrasi (baik untuk pelayanan investasi maupun UMKM) dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada periode pandemi. Namun setelah putusan MK tentang UU tersebut dibacakan, UU Cipta Kerja dinilai bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum UU Cipta Kerja setelah dikeluarkannya putusan MK di atas. Penelitian ini dilaksanakan dalam desain penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari bahan hukum primer maupun sekunder. Berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap bahan-bahan tersebut, penelitian ini menyoroti beberapa temuan penting berikut: (a) UU Cipta Kerja masih berlaku, tetapi tidak bisa diterapkan, (b) ada semacam keharusan bagi pemerintah untuk menginstruksikan Menhukham membenahi UU Cipta Kerja agar pembentukannya sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, dan (c) Menhukham memiliki alternatif lain berupa penambahan metode omnibus pada UU No. 12 tahun 2011.
TINJAUAN FILOSOFIS BAB IV KETENAGAKERJAAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Chamdani Chamdani; Nobella Indradjaja; Joko Ismono
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i2.76

Abstract

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tinjauan filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada Bab IV Ketenagakerjaan yang secara spesifik terkait dengan perubahan-perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui secara jelas dan sistematis tentang tinjauan filosofis dan problematika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data pendamping lain (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan logika berpikir deduktif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Dalam konteks tinjauan filosofis peraturan perundang-undangan di Indonesia maka dapat dipahami bahwa didalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempertimbangkan cita-cita dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD RI 1945. Bahwa perubahan peraturan tentang ketenagakerjaan yang secara filosofi untuk memberikan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja adalah hal sulit diterima karena secara substansi lebih menguntungkan pengusaha atau pemberi kerja dan menurunkan (mendegradasi) kesejahteraan pekerja serta bertolak belakang dengan filosofi dan tujuan negara.
PENERAPAN PUTUSAN SELA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 Chamdani Chamdani; Budi Endarto; Sekaring Ayumeida Kusnadi; Nobella Indradjaja
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i2.5516

Abstract

Almost all of the employers who terminate the employment relationship of their workers terminate their rights and obligations as employers to the workers concerned because they are no longer responsible or have ended their employment relationship with the work so that their rights and obligations are also cut off, including the decision on termination of employment determined by the entrepreneur. The purpose of this study is to analyze and determine the form of obligations of workers and employers that must be carried out during disputes over the termination of employment and to analyze the application of decisions between cases of termination of work after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research is a normative legal research or document or literature study carried out or aimed only at Article 96 of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes and Chapter IV Manpower Article 81 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The interlocutory decision, as referred to in Article 96 paragraph (1) of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, is an interlocutory decision with the type of Interlocutor decision. Still, in its application, it is often referred to as a provisional decision and the wages granted in the interlocutory decision are called the regulated suspension wages. In the provisions of article 81, number 46 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, namely Article 157A paragraph (2) of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.
Co-Authors Budi Endarto Chamdani Chamdani Chamdani Chamdani Joko Ismono Sekar Ayumeida Kusnadi Sekaring Ayumeida Kusnadi Syafi'i Syafi'i Syafii