p-Index From 2019 - 2024
6.119
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora CommIT (Communication & Information Technology) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Policy & Governance Review Journal of Governance The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Journal of Local Government Issues JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Musamus Journal of Public Administration Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Journal of Economics and Business UBS International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS) Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Journal of Social And Economics Research Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Public Policy and Management Inquiry
Claim Missing Document
Check
Articles

KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas Kurniasih, Denok; Wijaya, Shadu Satwika
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 1, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.699 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p66-72

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan bisnis pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bisnis pemerintah desa salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes. Mengelola BUMDes berarti pemerintah desa menjalankan sebuah bisnis publik karena memanfaatkan dana desa sebagai modal utama BUMDes. Prinsip bisnis pemerintah yang paling penting adalah adanya relasi yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimanakah relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pelaku bisnis yang ditunjuk dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan bisnis antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informen penelitian ini meliputi unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes dan juga masyarakat desa yang pernah berhubungan dengan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Banyumas belum mengarah pada relasi bisnis yang saling menguntungkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam memberikan nilai lebih kepada pemerintah desa. Pengelola masih menempatkan dirinya subordinat pemerintah desa, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inovasi. Pemerintah desa masih cenderung mendominasi peran mereka dalam pengelolaan BUMDes. Relasi bisnis yang mestinya dilandasi semangat entrepreneurship, etika bisnis dan kejelasan peran masing-masing pihak belum muncul dalam relasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.
PUBLIC GOVERNANCE IN ACCOUNTABILITY OF VILLAGE ENTERPRISE (BUMDES) MANAGEMENT: A STAKEHOLDERS PERSPECTIVE Denok Kurniasih; Shadu S. Wijaya; Paulus Israwan Setyoko
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2018): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.042 KB)

Abstract

This paper discusses the imbalance of the role of stakeholders in the accountability of village enterprise management. One of the stakeholders dominates, this has hampered corporate actions based on public governance on the accountability of BUMDes management. Accountability is only carried out as a form of procedural accountability to the village government and district government. Even though there is a horizontal accountability mechanism to the public, it does not work effectively.One of the reasons for the accountability failure of BUMDes management is the unclear role and responsibility of stakeholders in managing BUMDes. Rural Communities, Representative Institutions (Badan Permusyawaratan Desa), Private Sector, and the ohter Village Institutions do not have proportional roles and responsibilities in the accountability mechanism for BUMDes management. It means the capacity of stakeholders in the accountability process of BUMDes management is relatively low. Even though the capacity of stakeholders is important to strengthen the accountability of BUMDes management, because all stakeholders can monitor and evaluate the management of BUMDes, so that the dominance of the Headman and BUMDes?s manager can be controlled. Therefore, in overcoming the vacancy in the role of stakeholders, this research proposes the need to create an accountability mechanism based on public governance, where all stakeholders will interact with each other with the aim of influencing the results of public policy. They interact with each other in the management of public organizations to fulfill various interests of the community. To integrate the role of stakeholders in the accountability of BUMDes management it is advisable to use an information system that can bring together all stakeholders in managing a BUMDes. The information system can be used to strengthen the accountability model based on public governance on the management of BUMDes.
PENGARUH BUDAYA KERJA, KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. KAI DAOP 5 PURWOKERTO ,, Karsono; Kurniasih, Denok; Puspita, Dyah Retna
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Employee performance is very important for an organization to achieve its goals. This study aims to analyze the influence of work culture, on employee performance, leadership on employee performance, work discipline on employee performance, compensation on employee performance and work culture, leadership, work discipline, compensation on employee performance at PT. KAI Daop 5 Purwokerto. The study population is all employees of PT. KAI Daop 5 Purwokerto as many as 623 employees. Determination of sample size with Slovin formula obtained by 86 respondents. The data used is the primary data obtained from the questionnaires distributed to respondents.Tehnik data analysis used is a quantitative approach. The data of the research were analyzed using multiple regression analysis. The results showed that: Work culture affect the performance of employees means that if the work culture increases then the performance of employees will increase. Leadership affects the performance of employees means that if the existing leadership is conducive to work then the performance of employees will increase, work discipline does not affect the performance of employees means employees who discipline work high and employees who work discipline less have the same performance height, Compensation effect on the performance of meaning if the compensation increases then employee performance will increase, work culture, leadership, work discipline and compensation together affect the employee's performance, meaning that if work culture, leadership, work discipline and compensation together increase the employee performance will increase. Keywords: Working Culture, Leadership, Work Discipline, Compensation, Employee Performance. Abstrak: Kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya kerja, terhadap kinerja pegawai, kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, kompensasi terhadap kinerja pegawai dan budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja, kompensasi terhadap kinerja pegawai di PT. KAI Daop 5 Purwokerto. Populasi penelitian adalah semua karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto sebanyak 623 orang karyawan. Penentuan ukuran sampel dengan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 86 responden. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan kepada responden.Tehnik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya apabila budaya kerja meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya apabila kepemimpinan yang ada sangat kondusif untuk bekerja maka kinerja karyawan akan meningkat, Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya pegawai yang disiplin kerjanya tinggi dan pegawai yang disiplin kerjanya kurang memiliki kinerja yang sama tingginya, Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja artinya apabila kompensasi meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat, Budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai, artinya apabila budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja dan kompensasi  secara bersama-sama mengalami peningkatan maka kinerja karyawan akan meningkat. Kata Kunci:  Budaya Kerja, Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Kompensasi, Kinerja   Pegawai.
ANALISIS PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN PADA BLUD RSUD dr.R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA Suwanto, Suwanto.; Slamet, Rosyadi; Denok, Kurniasih
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i2.951

Abstract

Demands for health service providers in facing the free market era, including the improvement of hospital health services towards world-class hospital services. The problem of the effectiveness of customer complaints services can be seen from the number of people who use the media that has been provided to convey criticism and complaints about the services provided by hospital management. The importance of research aims to determine and analyze the achievement of the implementation of customer complaint handling services. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The study was conducted at Hospital of dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. The informants consisted of management elements and customer determined using a purposive sampling technique. The focus of the study in this research includes the achievement of customer complaint services which include the achievement of objectives, integration of complaint handling and the adaptation of the complaint service unit to complaints submitted. Data analysis was performed using the descriptive interactive model analysis method. The results showed that the achievement of customer complaint services at the Hospital of dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga has not been effective. Empirically the function and role of the complaint service that is the main task has been carried out, but has not been fully implemented effectively. Follow-up on complaints submitted by the community has not completely met the expectations of the community, especially concerning the timeliness and accuracy of the actions taken to resolve the problem, as well as completeness
KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas Kurniasih, Denok; Wijaya, Shadu Satwika
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 1, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.699 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p66-72

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan bisnis pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bisnis pemerintah desa salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes. Mengelola BUMDes berarti pemerintah desa menjalankan sebuah bisnis publik karena memanfaatkan dana desa sebagai modal utama BUMDes. Prinsip bisnis pemerintah yang paling penting adalah adanya relasi yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimanakah relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pelaku bisnis yang ditunjuk dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan bisnis antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informen penelitian ini meliputi unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes dan juga masyarakat desa yang pernah berhubungan dengan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Banyumas belum mengarah pada relasi bisnis yang saling menguntungkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam memberikan nilai lebih kepada pemerintah desa. Pengelola masih menempatkan dirinya subordinat pemerintah desa, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inovasi. Pemerintah desa masih cenderung mendominasi peran mereka dalam pengelolaan BUMDes. Relasi bisnis yang mestinya dilandasi semangat entrepreneurship, etika bisnis dan kejelasan peran masing-masing pihak belum muncul dalam relasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.
Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas Kriswibowo, Arimurti; Harsanto, Bambang Tri; Kurniasih, Denok
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.091 KB) | DOI: 10.33005/jdg.v7i2.1205

Abstract

Human resource management becomes a challenge in the process of organizing the public organization. The successful of human resources management can be impactful on the achievement of public organizations goals. Bad administration  of human resources can have further influence on the performance of the organization. Espesially in Banyumas, 8 job departements still have low achievements, below 90% of RKPD targets. Two of them are in SKPD of Library Office and Regional Archive of Banyumas Regency This research aims to determine the performance of the Public Library and Archive Office and find several factors that can improve performance in public organizations. This research was conducted in the Banyumas Public Library and Archive Office, and the respondents of all office employees. This research use deductive model and using data analysis method of correlation kendall tau and ordinal regression The results showed that the performance of employees at the Public Library and Archive Office is good but not optimal. This study also found the relationship and influence where the work discipline affect the performance of 20.3%, while the employee's ability to affect the performance of 24.4%, and employee perceptions of the work environment affect the performance of 32.2%. Keyword: Human Resources, Employees Performance, Library Management, Disipline, Ability, Work Environment DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1205
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KEBUME Azida Nurul Hayya, Denok Kurniasih dan Dyah Retna Puspita
Journal of Governance Volume 2, Issue 2: (2017) December
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.584 KB) | DOI: 10.31506/jog.v2i2.2677

Abstract

Kebumen District Regulation Number 10 Year 2008 on Street Traders tries to organize and manage street hawkers that often disturb the order and beauty around the Kebumen square. The use of square by street hawkers has an adverse impact on the environment. The research was conducted by qualitative research approach, with informant selection using purposive sampling technique to those who are considered competent and representing every element of society related to Implementation of Local Regulation Number 10 Year 2008 on Structuring of Street Traders in Kebumen District. This research gives an overview of research results indicate that implementation can not run well. Implementing the policy can not do much to see from the discretion, initiative and creativity that had been taken. While the impact on the policy objectives has not been able to increase productivity, satisfaction, activity, and compliance of traders. The results of the research can be an input for local government to stop or terminate policy change on Local Regulation No. 10 Year 2008 on the arrangement of street hawkers to be relevant to the conditions in this field.
STUDI FORMULASI KEBIJAKAN KARTU BANYUMAS SEHAT DI KABUPATEN BANYUMAS Etjung Widhiarto Slamet Rosyadi Denok Kurniasih
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i1.432

Abstract

ABSTRACT In decentralization era, the health problem widely used to campaign as populist program in local election. Consequently, some public policies are  easily formulate after it, especially Banyumas Health Card Policy. Therefore, the researcher aim to analyze the formulation process of Banyumas Health Card Policy. A multiple streams theory of John W. Kingdon which consist of  problem, policy, and political streams is used by researcher. Then, all streams are coupling by policy entepreneur  (PE) to open policy window. Based on the result, it can be found that all streams are not running simultaneously. But, the political stream is a dominant streams which push other streams are faster. So, PE use it to open policy window.   Keywords : Multiple Streams, Policy Entrepreneur, Policy Formulation and Policy Window ABSTRAK   Pada era desentralisasi, permasalahan kesehatan banyak digunakan sebagai program populis dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga beberapa kebijakan publik sangat mudah terbentuk setelah melalui proses pemilihan kepala daerah, khususnya Kebijakan Kartu Banyumas Sehat. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis proses formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat. Peneliti menggunakan teori multi arus John W. Kingdon (1995) yang terdiri dari arus masalah, kebijakan, dan politik. Adapun ketiga arus tersebut kemudian digabungkan oleh Policy Entrepreneur (PE) untuk membuka Policy Window. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa faktanya ketiga arus tidak berjalan simultan, karena arus politik memiliki kekuatan dominan yang dapat mendorong arus lain. Konsekuensinya, PE menggunakan arus politik secara dominan untuk membuka Policy Window. Kata kunci     :           Formulasi Kebijakan, Multiple Streams, Policy Entrepreneur, dan Policy Window
IMPLEMENTASI STRATEGI PADA PENGEMBANGAN WISATA DIENG KABUPATEN BANJARNEGARA Nurlaili Restiana; Denok Kurniasih; Muslih Faozanudin
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i2.920

Abstract

Abstract: The development of the tourism sector is very important, especially for the District of Banjarnegara in the area of ​​Tourism Dieng which is a natural tourist area that attracted many visitors. Tourism sector is the main sector of the economy of Banjarnegara Regency, but tourism development of Banjarnegara Regency also raises obstacles, so that tourism development effort needs to be done with and appropriate strategy. The research method used is qualitative method, with technique of selecting informant purposive sampling. From the result of the research, it is known that Implementation of development strategy of Dieng tourism area in Banjarnegara regency generally has been running well enough seen from 3 (three) aspects ie program, resources, and procedure. Researchers found that the development program of tourism destinations and technological resources capable of supporting the development of tourism Dieng. But there are still shortcomings in the aspect of resources, namely financial resources are still limited from the budget and there are still inadequate physical resources. Keywords: Strategy Implementation, Tourism Development, Nature Tourism  Abstrak: Pembangunan sektor pariwisata sangat penting, khususnya untuk Kabupaten Banjarnegara pada kawasan Wisata Dieng yang merupakan kawasan wisata alam yang cukup diminati banyak pengunjung. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan perkonomian Kabupaten Banjarnegara, namun pembangunan pariwisata Kabupaten Banjarnegara juga memunculkan kendala, sehingga upaya pengembangan pariwisata perlu dilakukan dengan dan strategi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata Dieng di Kabupaten Banjarnegara secara umum sudah berjalan dengan cukup baik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu program, sumber daya, dan prosedur. Peneliti menemukan bahwa program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya tekhnologi mampu mendukung pengembangan wisata Dieng. Namun masih ada kekurangan dalam aspek sumber daya yaitu sumber daya keuangan masih terbatas dari APBD dan masih ada sumber daya fisik yang belum memadai. Kata kunci: Implementasi Strategi, Pengembangan Pariwisata, Wisata Alam  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA Khuswatun Chasanah; Slamet Rosyadi; Denok Kurniasih
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i2.921

Abstract

Abstract: The indicator of performance appraisal of policy implementation must notice some aspects, which are: access, refraction, accuracy of the service, accountability, and suitability of the program with the needs. Gumelem Kulon Village, in these first two years, reaches the biggest Village Fund among the others 266 villages, and it become one of the examples of the geographic condition of Banjarnegara Regency. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of Village Fund in Gumelem Kulon Village, in Banjarnegara Regency. This research uses qualitative method, with purposive sampling technique. The result of this research shows that the implementation of Village Fund in Gumelem Kulon Village hasn’t runs optimally. Some aspects that haven’t fulfilled optimally are: First, the socialization in these two years still using verbal method, so the program hasn’t socialized optimally. Second, there is refraction or deviation in implementation, which is 100% of Village Fund allocated to physical development so there’s no allocation for human empowerment. Third, the researcher found that most of the people in Gumelem Kulon thought that physical development is more important than empowerment. There are also some success achievements in implementation of the policy. First, there’s a local tradition called songolasan which is success to increase the people’s participation in implementation of Village Fund. But, songolasan as a local tradition hasn’t been able to reach ideal participation. That’s because songolasan is an informal media, meanwhile the proposal that can be applied with Village Fund is the proposal through the formal procedure. Second, the development activity is match with the development plan. Third, the Gumelem Kulon Village’s government has showed their responsible horizontally to the BPD (Badan Permusyawaratan Desa or Village Consultative Agency) as the representation of the people, and vertically to the regent through the district. Keywords: Policy implementation, Village Fund, access, deviations, service accuracy, accountability, programs and needs Abstrak: Indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan memperhatikan beberapa aspek antara lain akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Desa Gumelem Kulon pada dua tahun pertama menjadi yang terbesar dari 266 desa lainnya di Kabupaten Banjarnegara dalam penerimaan dana desa (DD) dan merupakan salah satu desa yang dapat menggambarkan kondisi geografis secara umum Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara Studi Penggunaan DD di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang belum terpenuhi secara optimal diantaranya: pertama, dari sisi Aspek akses, sosialisasi yang dilakukan pada dua tahun pertama masih dengan metode lisan dan belum tersampaikan secara maksimal. Kedua, terjadi bias atau penyimpangan yaitu seluruh pemakaian DD 100% digunakan untuk pembanguna fisik, belum mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Gumelem Kulon sebagian besar masih berpendapat bahwa pembangunan fisik lebih penting dari pada pemberdayaan. Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, beberapa aspek yang menunjukan keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya yaitu: Pertama, ada tradisi lokal songolasan yang mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Namun songolasan sebagai media lokal ternyata belum mampu mengantarkan pada partisipasi ideal. Hal tersebut disebabkan karena songolasan adalah media informal, sedangkan usulan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran dana desa adalah usulan yang melaui prosedur musyawarah berjenjang secara formal. Kedua, kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Ketiga, pemerintah Desa Gumelem Kulon sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara horisontal kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertikal kepada bupati melaui camat.Kata kunci: Implementasi kebijakan, dana desa, akses, penyimpangan, ketepatan layanan, akuntabilitas, program dan kebutuhan.Abstrak: Indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan memperhatikan beberapa aspek antara lain akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Desa Gumelem Kulon pada dua tahun pertama menjadi yang terbesar dari 266 desa lainnya di Kabupaten Banjarnegara dalam penerimaan dana desa (DD) dan merupakan salah satu desa yang dapat menggambarkan kondisi geografis secara umum Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara Studi Penggunaan DD di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang belum terpenuhi secara optimal diantaranya: pertama, dari sisi Aspek akses, sosialisasi yang dilakukan pada dua tahun pertama masih dengan metode lisan dan belum tersampaikan secara maksimal. Kedua, terjadi bias atau penyimpangan yaitu seluruh pemakaian DD 100% digunakan untuk pembanguna fisik, belum mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Gumelem Kulon sebagian besar masih berpendapat bahwa pembangunan fisik lebih penting dari pada pemberdayaan. Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, beberapa aspek yang menunjukan keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya yaitu: Pertama, ada tradisi lokal songolasan yang mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Namun songolasan sebagai media lokal ternyata belum mampu mengantarkan pada partisipasi ideal. Hal tersebut disebabkan karena songolasan adalah media informal, sedangkan usulan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran dana desa adalah usulan yang melaui prosedur musyawarah berjenjang secara formal. Kedua, kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Ketiga, pemerintah Desa Gumelem Kulon sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara horisontal kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertikal kepada bupati melaui camat. Kata kunci: Implementasi kebijakan, dana desa, akses, penyimpangan, ketepatan layanan, akuntabilitas, program dan kebutuhan
Co-Authors Adhi Iman Sulaiman Agus Ganjar Runtiko Akhmad Edi Susanto Ali Rokhman Ali Rokhman, Ali Alizar Isna Amyati, Amyati Andi Zaelani Anggara Setya Saputra Arif Darmawan Atika, Zaula Rizqi Ayusia Sabhita Kusuma Ayusia Sabhita Kusuma Bakhrur Rokhman Bambang Tri Harsanto Chamid Sutikno Diah Aryanti Dimas Bayu Setiawan Dwiyanto Indiahono Dyah Retna Puspita Dyah Retna Puspita Eri Wahyuningsih Fanti, Luna Almira Fitrianingrum, Tyas Hidayat, Mohamad Taufiq Hikmah Nuraini Ipoeng Martha Marsikun Ipoeng Martha Marsikun Kalbuadi, S. Agung Karsono ,, Karsono Khuswatun Chasanah Kriswibowo, Arimurti Laras Saketi M Imron M Imron Maab, Muhammad Husnul Machmud, Fikri Eka Aji Marfuah, Sri Rotul martha marsikun, ipoeng Mohammad Nurul Huda Muhamad Yusuf, SE., M.Si. Muhammad Husnul Maab Muhammad Yamin Mujib Mujib Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin, Muslih Naufal, Irfan Ngalimun Ngalimun Nurlaili Restiana Oktari, Tepy Paulus Israwan Setyoko Paulus Israwan Setyoko Prilla Gilang Fafako P Ranjani Ranjani Ranjani Rosyadi Slamet Satyawan, Darmanto Sahat Shadu S. Wijaya Shadu S. Wijaya Shadu S. Wijaya Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet, Rosyadi Sudaryadi, Sudaryadi Suryoto, Suryoto Sutikno, Chamid Suwanto, Suwanto. Suwanto. Suwanto Teddy Rusmawan Tobirin Tobirin, Tobirin Tobirin, Tobirin Ulfa, Nera Lutfyani Wahid Hidayatulloh Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningtyas, Nuki Lestari Waluyo Handoko Wijaya, Shadu S. Wijaya, Shadu Satwika Wijaya, Shadu Satwika Wita Ramadhanti Wita Ramadhanti Wiwik Novianti Yonatan Adam Zahro, Aula Fatania Zaula Rizky Atika Zaula Rizqi Atika