I Gede Hartadi Kurniawan
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN Kurniawan, I Gede Hartadi; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 04 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i04.4502

Abstract

Sengketa di dalam Internal partai politik sering terjadi di alam demokrasi sebagai akibat reformasi sejak tahun 1998. Sengketa terjadi sebagai akibat aturan paying hukum di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memberi celah terhadap pendiri partai ataupun pihak pihak yang mempunyai kekuasaan di dalam partai tersebut, dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kehendak pemegang kekuasaan di dalam internal partai tersebut dengan tujuan demi melanggengkan kekuasaan . Kerap terjadi sengketa tersebut berakibat terjadinya keributan diantara sesama kader di dalam internal partai , dan secara langsung atau ridak langsung menjadi pusat perhatian publik di tengah alam demokrasi serta berujung terhadap tersumbatnya kaderisasi jabatan partai politik untuk dapat diduduki oleh masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan para pemegang kekuasan di dalam partai politik. Perlu terobosan yang baik agar masalah sengketa di dalam partai politik tidak selalu terjadi di alam demokrasi Indonesia dengan merubah aturan perangkat hukum sehingga memberikan rasa keadilan serta pendidikan politik terbaik di tengah masyarakat Kata kunci : sengketa, oligarki, partai
PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MARAKNYA KASUS PERCERAIAN DI BERBAGAI PENGADILAN AGAMA Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3954

Abstract

Pandemi Covid 19 telah membawa begitu banyak pengaruh bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua bermula dari diberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang bermuara dengan ditutupnya berbagai jenis usaha yang tidak masuk ke dalam jenis usaha yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB. Hal yang hampir sama juga terjadi di berbagai penjuru dunia, sehingga sangat berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Kurangnya pemesanan barang hasil industri dari luar negeri ataupun bahan –bahan impor sebagai bahan baku produksi, mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja ataupun pengurangan karyawan di berbagai jenis industri, sehingga mengakibatkan problem ekonomi rumah tangga karyawan dari berbagai industri dan pabrik-pabrik, sehingga bermuara ke gugatan perceraian akibat faktor ekonomi keluarga. Dengan  banyaknya kasus perceraian di Indonesia di masa pandemi covid 19, maka secara otomatis berdampak kepada banyaknya duda atau janda baru sebagai akibat hasil dari proses siding perceraian. Oleh karenanya ,tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini supaya dapat menerima masukan dari peserta webinar untuk ditemukan solusi terhadap akibat dari proses perceraian dan  terkait dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya perlu di revisi kembali di beberapa pasalnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam berbagai agama yang diakui di Indonesia, dan secara khusus tentang ketentuan mengenai perkawinan di dalam  ajaran Agama Islam.Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode seminar secara daring atau dinamakan Webinar Kata kunci : perceraian, pandemi, perkawinan
NEW NORMAL PADA INDUSTRI PERBANKAN DI TENGAH PANDEMIK COVID-19 Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Olivia, Fitria
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 4 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i4.3561

Abstract

Large-scale Social Restrictions (PSBB) that have been imposed in several regions of Indonesia have passed several times of extension from one period to the next. In the DKI Jakarta area, on June 5, 2020 passed the third period and entered the fourth period PSBB or also called the transition PSBB period or if it was likened to another term, the "New Normal" period. The period of a region can be said to have entered the term "New Normal" if the level of spread of the Covid-19 pandemic has entered a declining trend. The number of open unemployment is 3.5 million to 8.5 million people throughout 2020. "This means that the unemployment rate has the potential to rise from the current 5.2 percent to 5.3 percent to between 7.7 percent on a moderate scale and 10, 3 percent on a weight scale The significantly increased unemployment rate is highly correlated with the closure of various types of factories and businesses in line with the various rules in the PSBB regulations.Pandemic Covid-19 inevitably changes the habits that have been carried out by the hotel industry for example that is, we will not see breakfast facilities with buffets and various other facilities that may be a distance when using a swimming pool or fitness center.In the absence of breakfast services, there will automatically be potential for reducing the need for food raw material providers or decide to cooperate with a catering company as a provider of facilities n morning. It is also not possible for the banking industry to wait too long for debtor installments to return to their normal payment situation. In addition, the massive termination of employment is avoided as far as possible with the aim of reviving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a "New Normal" situation or a new normalcy adjusted to the health protocol Covid-19. Keywords : Large-scale Social Restrictions (PSBB), Covid-19, bank