Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

URGENSI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SEBAGAI ANTISIPASI TERJADINYA SENGKETA PRANOTO, PRANOTO; KURNIAWAN, ITOK DWI
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung denganbaik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial,baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiribahwa bahwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi sangat besar kemungkinan timbulnya perselisihanatau persengketaan. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksisangat penting, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya sengketa.
BEKERJANYA DEMOKRASI MELALUI MODAL SOSIAL Kurniawan, Itok Dwi
Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14600

Abstract

Modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma yang diwujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Ada tiga unsur parameter modal sosial yaitu kepercayaan (trust), norma (norms) dan jaringan (networks). Demokrasi sendiri memiliki modal sosial berupa kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu bekerjanya demokrasi melalui modal sosial perlu berjalan seiringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya demokrasi melalui modal sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial demokrasi dalam memberikan dukungan terhadap tumbuhnya modal sosial masih terhalang akan kebudayaan, hukum dan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam pemerintahan di Indonesia.
PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK Kurniawan, Itok Dwi
GLOBAL CITIZEN Vol 6, No 2 (2018): GLOBAL CITIZEN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.865 KB)

Abstract

Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik
DISPARITY ON CUMMULATION CASES OF TORT AND BREACH OF CONTRACT Zakki Adlhiyati; itok dwi kurniawan; muhammad rustamaji; Ismawati septiningsih
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 1: Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i1.1589

Abstract

The discussion on the differentiation between breach of contract and tort has been prevail in a long time. In addition, there is judge’s disparity on the breach of contract and tort cumulation cases. Three cumulation dicisions were anallysed to understand the legal reasoning of the judges. Legal as well as conceptual approach used to reveal the strong relationship between breach of contract and tort in actual cases. Despite the different nature of the cases, the principle of tort existed on the breach of contract. However, the disparities of the awards occured on the actual cases. Firstly, judge consider that the cumulation is formally invalid hence the claim is unacceptable. Finally, on others cases the former reason is put aside and the judges acknowledge the strong relation between breach of contract and tort. Furthermore, systematical legal reasoning is used to grant the claims. With regard to the fairness, judge as the law enforcer need to give reasonable decision with their intellectuality.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN Wahyu Noviansyah; A.G. Thamrin; Rima Sri Agustin; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v9i1.3631

Abstract

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi, antara lain melalui: (1) Program D III Guru Kejuruan; (2) Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID); (3) Program Seleksi CPNS
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DEINDUSTRIALISASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN Situmorang, Alexander Dwi Agung; Kurniawan, Itok Dwi
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6158

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi deindustrialisasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyebab deindustrialisasi adalah meningkatnya tren ekspor bahan mentah jika dibandingkan produk olahan, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia, dan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi masalah deindustrialisasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengatur beberapa langkah penting, di antaranya pembangunan sumber daya Industri, tindakan penyelamatan dan pengamanan produk industri, mempercepat perizinan dan pendirian industri, mempermudah penanaman modal industri, dan pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan daya saing industri. Langkah-langkah tersebut masih sangat sulit dilaksanakan karena tidak sinkronnya peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah; buruknya iklim investasi dan daya saing, dan buruknya infrastruktur di Indonesia.Kata Kunci : Deindustrialisasi, Perindustrian, Iklim Investasi, Infrastruktur.
Perlindungan Mutasi Guru dengan Berlakunya Undang-undang No 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah Kurniawan, Itok Dwi; Al Muchtar, Suwarma
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20874

Abstract

Indonesia is a country based on the rule of law, this is in accordance with the mandate of the constitution. Citizens, in this case especially teachers must get protection in order to be able to carry out their rights and obligations comfortably. After the enactment of Law Number 32 Year 2004 to Law Number 23 Year 2014, secondary education became a provincial affair so there were a lot of teacher mutations. To anticipate this, the government issued a Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 120/5935 / SJ dated October 16, 2015 concerning the Acceleration of the Implementation of Affairs Under Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The aim of this research is to determine the protection of teacher mutations by the enactment of local government laws. Teachers' protection according to this study can be divided into two, namely preventive (cancellation of regulations / Perbup / Perwali) and repressive (lawsuit of the State Administrative Court). Legal protection for teachers can be done preventively and repressively. Preventively, it could be through the governor's authority as a representative of the government to overturn the decision and repressively, the teacher could submit a claim to the State Administrative Court to cancel the letter of its decision. The existence of this law is expected to improve the welfare of teachers throughout Indonesia.Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi. Warga negara, dalam hal ini khususnya guru harus mendapatkan perlindungan agar bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan menengah menjadi urusan provinsi sehingga banyak sekali terjadi mutasi guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan  Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan mutasi guru dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah. Perlindungan bagi guru menurut penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu preventif (pembatalan perda/perbup/perwali) dan represif (gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara). Perlindungan hukum terhadap guru bisa dilakukan secara preventif dan  represif. Secara preventif, bisa melalui kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut dan secara represif, guru bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan mutasinya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.
SISTEM KAPITALISME NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA Kurniawan, Itok Dwi; Lahir, Sri
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 1, No 02 (2017): EDUNOMIKA, Vol. 01, No. 02, Agustus 2017
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v1i02.153

Abstract

Sistem ekonomi terus mengalami perkembangan. Salah satunya ada bentuk baru sistem ekonomi adalah sistem kapitalisme negara. Sistem kapitalisme negara tidak seperti sistem kapitalisme pada umumnya. Aktor utama sistem ini adalah negara yang didukung oleh perusahaan minyak negara, perusahaan negara, perusahaan swasta unggulan negara, dan dana kekayaan negara. Peluang sistem kapitalisme dijalankan di Indonesia sangatlah terbuka melalui sistem kerja sama antara negara dan swasta dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan sistem kapitalisme negara yang ada di Indonesia. Metode dalam makalah ini menggunakan metode study literature, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan judul, yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan konstitusi, sistem kapitalisme negara bisa diterapkan di Indonesia dengan menafsirkan secara operasional asas kekeluargaan dan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat umum oleh negara. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan bahwa pendukung kapitalisme negara terdiri dari 4 faktor yaitu perusahaan minyak, perusahaan negara, perusahaan swasta unggulan negara, dan dana kekayaan negara; untuk Indonesia masih mengalami kesulitan menerapkannya.Kata Kunci: kapitalisme negara, sistem ekonomi Indonesia 
PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2018): GLOBAL CITIZEN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/glcz.v6i2.2547

Abstract

Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN Noviansyah, Wahyu; Thamrin, A.G.; Agustin, Rima Sri; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.692 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i1.3631

Abstract

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi, antara lain melalui: (1) Program D III Guru Kejuruan; (2) Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID); (3) Program Seleksi CPNS